Industri dan Pembangunan

Temui Fatality Tambang, Komisi XII Dorong Evaluasi Tata Kelola Lingkungan

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi XII DPR RI terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur. Pengawasan tersebut difokuskan pada aspek keselamatan kerja fatality pengelolaan lingkungan, hingga pelaksanaan reklamasi pascatambang sebagai bagian dari upaya mendorong praktik pertambangan yang berkelanjutan. Hal itu disampaikannya usai Kunjungan Kerja Panja Minerba Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (24/6/2026).

Cornelis Soroti Pengelolaan Limbah B3 dan Kepatuhan AMDAL Industri Pulp di Sumsel

PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Komisi XII DPR RI Cornelis menyoroti pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta kontribusi sektor industri kehutanan dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI ke PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (PT TEL), dan PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (24/6/2026).

Panja Lingkungan Hidup Komisi XII Dalami Pengelolaan Limbah Industri di Sumatera Selatan

PARLEMENTARIA, Palembang – Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan industri pulp dan kertas di Provinsi Sumatera Selatan, yakni PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (PT TEL), dan PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup, khususnya terkait pengelolaan limbah dan potensi pencemaran lingkungan.

Hadapi Dampak El Nino dan Ratusan Gempa, Legislator Minta BMKG-Basarnas Beri Perhatian Khusus Daerah Rawan

Samuel Wattimena: Keragaman Nusantara Jawaban Nyata atas 'Overtourism'

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pendekatan pengembangan pariwisata yang mendorong setiap daerah meniru model Bali dan Yogyakarta dinilai keliru arah dan justru memperparah penumpukan wisatawan. Solusi atas overtourism sesungguhnya sudah ada, yakni kekayaan keragaman budaya, gaya hidup, dan kearifan lokal Nusantara yang selama ini belum dikelola serius.

Evita Nursanty: Pariwisata Bukan Tanggung Jawab 1 Kementerian, Harus Jadi Program Strategis Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa pengembangan pariwisata Indonesia tidak bisa diserahkan kepada satu kementerian saja. Ia menilai keterpaduan lintas kementerian dan lembaga menjadi syarat mutlak yang hingga kini belum terwujud.

Komisi V Minta BMKG & Basarnas Prioritaskan Perawatan Alat serta Optimalkan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas/BNPP) harus memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan alat utama yang sudah ada di tengah keterbatasan anggaran tahun 2027. 

Putra Nababan: UU Pariwisata Atur Batasan Kunjungan Berbasis Daya Dukung Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menegaskan bahwa persoalan overtourism yang kini menjadi kekhawatiran banyak pihak sesungguhnya telah diantisipasi melalui Undang-Undang Pariwisata Nomor 18 Tahun 2025. Regulasi tersebut secara eksplisit mengatur pembatasan kunjungan wisata berbasis kapasitas dan daya dukung lingkungan.

Novita Hardini Dorong Revisi UU Perfilman Sesuaikan Perkembangan Industri Kreatif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Regulasi perfilman dinilai perlu segera disesuaikan dengan perkembangan industri kreatif dan perubahan teknologi agar mampu menjawab tantangan distribusi film, platform digital, serta meningkatkan daya saing perfilman nasional. Selain itu, pemerintah juga didorong menyusun roadmap perfilman nasional yang terukur sebagai dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan pengembangan industri.

Andhika Satya: Masyarakat Sekitar Industri Harus Dapat Dana Kompensasi Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho mendorong adanya dana kompensasi lingkungan bagi masyarakat yang terdampak aktivitas kawasan industri. Menurutnya, keberadaan kawasan industri tidak hanya harus memberikan manfaat ekonomi dan membuka lapangan kerja, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

Masukan Akademisi Soal RUU Koperasi: Jepang Berhasil Jaga Marwah Koperasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VI DPR RI terus memperkaya substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Perkoperasian melalui berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pelaku koperasi. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo.

Mufti Anam Desak Kompensasi PLN ke Warga Akibat Mati Lampu Bergilir

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti masalah pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Pemadaman ini dinilai sangat merugikan masyarakat luas, mulai dari merusak alat elektronik hingga menghentikan kegiatan usaha kecil seperti warung makan, konveksi, dan bisnis makanan beku.