Industri dan Pembangunan

4152 artikel ditemukan

Perlindungan Konsumen AMDK Perlu Diperkuat Lewat Pengawasan Terpadu

Industri dan Pembangunan23 Juni 2026

Perlindungan Konsumen AMDK Perlu Diperkuat Lewat Pengawasan Terpadu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengawasan terhadap industri air minum dalam kemasan (AMDK) dinilai perlu diperkuat untuk menjamin hak masyarakat memperoleh air minum yang aman. Selain memperjelas pembagian kewenangan antarinstansi, pemerintah juga didorong meningkatkan transparansi pengawasan serta edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan produk air minum kemasan.

23 Juni 2026

Danang Wicaksana Ingatkan Keselamatan Prioritas Utama Saat Wisata Sekolah

Industri dan Pembangunan23 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Danang Wicaksana Ingatkan Keselamatan Prioritas Utama Saat Wisata Sekolah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mengingatkan pihak sekolah, orang tua, maupun penyelenggara wisata pendidikan agar mengutamakan aspek keselamatan dalam memilih armada transportasi selama masa liburan sekolah.

Daniel Johan Minta Pupuk dan Solar Subsidi Jadi Prioritas Program Pemerintah 2027

Industri dan Pembangunan23 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Daniel Johan Minta Pupuk dan Solar Subsidi Jadi Prioritas Program Pemerintah 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani dan solar bersubsidi bagi nelayan diminta menjadi prioritas dalam penyusunan program pemerintah tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga produktivitas sektor pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai produsen pangan nasional.

Punya 23 Komisioner tapi Minim Dampak, Komisi VII Pertanyakan Keberadaannya

Industri dan Pembangunan23 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Punya 23 Komisioner tapi Minim Dampak, Komisi VII Pertanyakan Keberadaannya

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay melontarkan kritik tajam terhadap Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Dengan jumlah komisioner yang banyak dan melampaui lembaga-lembaga negara lain yang jauh lebih produktif, Saleh mempertanyakan seberapa besar dampak nyata yang telah dihasilkan BPKN dalam melindungi konsumen air minum dalam kemasan (AMDK).

Saleh Daulay: BPOM Perlu Tindak Potensi Kecurangan atas Ribuan Merek AMDK

Industri dan Pembangunan23 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Saleh Daulay: BPOM Perlu Tindak Potensi Kecurangan atas Ribuan Merek AMDK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan efektivitas pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap industri air minum dalam kemasan (AMDK). Dengan lebih dari 8.700 produk AMDK beredar di pasaran, ia menilai publik berhak mengetahui sejauh mana BPOM benar-benar menindak pelanggaran, bukan sekadar menerbitkan surat peringatan.

Bambang Haryo: Rakyat Dipaksa Beli AMDK Mahal akibat PDAM Tak Berfungsi, Distribusi Tak Diawasi

Industri dan Pembangunan23 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Bambang Haryo: Rakyat Dipaksa Beli AMDK Mahal akibat PDAM Tak Berfungsi, Distribusi Tak Diawasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti paradoks mendasar dalam industri air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia: rakyat terpaksa membeli air kemasan bukan karena pilihan, melainkan karena layanan air publik yang gagal berfungsi. Sementara itu ia menilai, distribusi produk yang mereka konsumsi pun luput dari pengawasan.

Gerak Cepat DPR Tangani Aduan Konflik Agraria: Raker Pekan Depan Libatkan Lintas Komisi

Industri dan Pembangunan23 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Gerak Cepat DPR Tangani Aduan Konflik Agraria: Raker Pekan Depan Libatkan Lintas Komisi

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI bergerak cepat menyikapi gelombang aduan sengketa tanah dari Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA). Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026), Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal dan mengurai konflik agraria secara detail hingga ke tingkat teknis.

Puan Tegaskan PLN Harus Mitigasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir

Industri dan Pembangunan23 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Puan Tegaskan PLN Harus Mitigasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT PLN (Persero) untuk memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang banyak mengganggu aktivitas masyarakat. Ia juga meminta PLN menjelaskan secara transparan ke publik mengenai alasan pemadaman bergilir panjang yang terjadi di Pulau Jawa.

Hati-hati Tetapkan Kawasan Hutan Lindung, Supaya Tak Beratkan Masyarakat

Industri dan Pembangunan23 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Hati-hati Tetapkan Kawasan Hutan Lindung, Supaya Tak Beratkan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait penetapan kawasan hutan lindung yang dinilai sangat merugikan. Pasalnya, banyak wilayah termasuk area pemukiman penduduk, berada dalam kawasan hutan lindung. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kehidupan ratusan keluarga yang tinggal.

RI Hanya Jadi Pasar Film, Konten Lokal Tergerus Drakor hingga Dracin

Industri dan Pembangunan22 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

RI Hanya Jadi Pasar Film, Konten Lokal Tergerus Drakor hingga Dracin

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi industri film nasional yang dinilainya tengah mengalami anomali. Di satu sisi, Indonesia memiliki talenta kreatif yang melimpah. Di sisi lain, konten film lokal justru didominasi tema sempit, sementara pasar hiburan dalam negeri terus dibanjiri produk asing.

Dorong Perluasan Jangkauan Film Nasional, Samuel Wattimena Dukung Penguatan Distribusi Digital

Industri dan Pembangunan22 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Dorong Perluasan Jangkauan Film Nasional, Samuel Wattimena Dukung Penguatan Distribusi Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai penguatan distribusi digital menjadi salah satu solusi strategis untuk memperluas jangkauan film nasional hingga ke daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur bioskop memadai. Selama ini katanya, perhatian publik lebih banyak tertuju pada minimnya penayangan film nasional di jaringan bioskop besar. Namun, persoalan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan distribusi yang dihadapi para pembuat film.

Lamhot Sinaga: Eksibitor Pegang 3 Kendali Sekaligus, Praktik Ini Sangat Berbahaya bagi Industri Film RI

Industri dan Pembangunan22 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Lamhot Sinaga: Eksibitor Pegang 3 Kendali Sekaligus, Praktik Ini Sangat Berbahaya bagi Industri Film RI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengkritik keras struktur industri perfilman Indonesia yang dinilai sarat praktik tidak sehat. Ia menyoroti kondisi di mana satu entitas secara bersamaan berperan sebagai eksibitor, importir, sekaligus pemilik rumah produksi, sebuah penguasaan vertikal yang disebutnya sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan sineas independen.