Industri dan Pembangunan

4152 artikel ditemukan

Sudjatmiko Soroti Percepatan Flyover Bulak Kapal dan Underpass Citayam

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Sudjatmiko Soroti Percepatan Flyover Bulak Kapal dan Underpass Citayam

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah Jawa Barat, khususnya pembangunan flyover dan underpass pada sejumlah perlintasan sebidang yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

7 Juli 2026

Fasha Usul RI Jangan Bergantung Skema Karbon World Bank

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Fasha Usul RI Jangan Bergantung Skema Karbon World Bank

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mengusulkan Indonesia mengubah skema perdagangan karbon dari yang selama ini bergantung pada insentif World Bank menjadi mekanisme pasar bebas. Sebab dengan skema saat ini, Harga karbon Indonesia tertekan.

Komisi IV Buka Peluang Lintas Komisi Tangani Persoalan Mimika

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Buka Peluang Lintas Komisi Tangani Persoalan Mimika

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mendorong pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menindaklanjuti persoalan lingkungan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Isu krusial yang diduga berkaitan dengan dampak tailing PT Freeport Indonesia ini dinilai tidak dapat diselesaikan secara parsial (terpisah-pisah).

Panggah: Persoalan Tailing Freeport di Mimika Tak Boleh Berlarut

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Panggah: Persoalan Tailing Freeport di Mimika Tak Boleh Berlarut

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan bahwa persoalan lingkungan dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Isu krusial yang diduga berkaitan erat dengan dampak tailing PT Freeport Indonesia tersebut membutuhkan kepastian hukum dan langkah nyata agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara layak.

Eddy Soeparno Desak Pemerintah Susun Neraca Karbon Sebelum Perluas Perdagangan Karbon

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Eddy Soeparno Desak Pemerintah Susun Neraca Karbon Sebelum Perluas Perdagangan Karbon

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mendesak pemerintah menyusun neraca karbon di setiap sektor sebagai syarat sebelum Indonesia memperluas perdagangan karbon. Hal itu disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR bersama Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI, di Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Eddy Soeparno Usul Pengendalian Iklim dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jadi UU Terpisah

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Eddy Soeparno Usul Pengendalian Iklim dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jadi UU Terpisah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mengusulkan agar pengaturan pengendalian perubahan iklim dibuat dalam undang-undang tersendiri, terpisah dari RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang saat ini sedang disusun. Usulan itu disampaikan Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR bersama Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Kanang: Laba PTPN III Naik, Efisiensi Pengelolaan Lahan Masih Jadi PR

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Kanang: Laba PTPN III Naik, Efisiensi Pengelolaan Lahan Masih Jadi PR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono mendorong PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III beserta subholding untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mendukung target swasembada pangan nasional.

Rahmat Saleh: Target Dan Realisasi Agrinas Palma Masih Berjarak

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Rahmat Saleh: Target Dan Realisasi Agrinas Palma Masih Berjarak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara target dan realisasi kinerja dari PT Agrinas Palma Nusantara, baik dari sisi operasional maupun finansial. Kondisi ini, menurutnya, dinilai harus segera dievaluasi agar tidak berdampak pada kredibilitas perusahaan di mata masyarakat.

Cegah Polusi Bau di Tengah Kota, Fadholi Desak Kementerian PU Segera Bangun TPS 3R di Salatiga

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Cegah Polusi Bau di Tengah Kota, Fadholi Desak Kementerian PU Segera Bangun TPS 3R di Salatiga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Fadholi, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk segera merealisasikan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Kota Salatiga. Desakan ini disampaikannya secara langsung dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026), mengingat urgensi penanganan sampah yang berlokasi tepat di jantung kota tersebut.

Budi Sulistyono Desak Agrinas Palma Susun Action Plan Swasembada Energi

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Budi Sulistyono Desak Agrinas Palma Susun Action Plan Swasembada Energi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono Kanang menilai PT Agrinas Palma Nusantara perlu memiliki langkah nyata (action plan) dalam mendukung terwujudnya ketahanan dan swasembada energi nasional melalui pengembangan sektor sawit.

Abdul Hadi Soroti Jaringan Air Bersih dan Proyek PISEW dalam RKP 2027

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Abdul Hadi Soroti Jaringan Air Bersih dan Proyek PISEW dalam RKP 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi, menyampaikan beberapa catatan krusial dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU terkait pembahasan RKP TA 2027 di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (6/7/2026).

Anggaran Cipta Karya Didominasi 'Loan', Erna Sari Dewi Desak Pemerintah Perkuat Rupiah Murni

Industri dan Pembangunan6 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Anggaran Cipta Karya Didominasi 'Loan', Erna Sari Dewi Desak Pemerintah Perkuat Rupiah Murni

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, mengkritik keras struktur pembiayaan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU yang lebih dari 50 persen anggarannya bergantung pada pinjaman luar negeri (loan). Dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (6/7/2026), ia memperingatkan bahwa rumitnya prosedur administrasi utang asing tersebut berdampak langsung pada penundaan berbagai proyek pelayanan publik mendasar di daerah.