//
Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran PT Agrinas Palma Nusantara di Nusantara I, Senayan, Jakarta.|Foto : Farhan/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara target dan realisasi kinerja dari PT Agrinas Palma Nusantara, baik dari sisi operasional maupun finansial. Kondisi ini, menurutnya, dinilai harus segera dievaluasi agar tidak berdampak pada kredibilitas perusahaan di mata masyarakat.
Dalam pandangan Rahmat, capaian perusahaan perlu disusun secara lebih realistis dan diikuti dengan pelaksanaan yang mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
"Ada dua kesenjangan yang disampaikan. Pertama adalah kesenjangan kinerja operasional, yang kedua adalah kesenjangan kinerja finansial. Dua kesenjangan ini, kalau seandainya tidak kita selesaikan, bisa menjadi reputasi Agrinas menjadi jelek," ujar Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran PT Agrinas Palma Nusantara di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026),
Selain itu, Legislator Fraksi PKS ini turut mengingatkan bahwa masyarakat mengharapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mampu menunjukkan kinerja yang nyata, bukan sekadar menyampaikan target yang jauh dari realisasi.
Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyusunan rencana kerja hingga implementasinya. Dengan demikian, target yang ditetapkan benar-benar dapat dicapai dan tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap perusahaan.
"Masyarakat sudah tidak bisa diperdaya dengan angka-angka. Harapannya, BUMN ini memang memberikan angka yang riil dan bukan harapan yang bisa kosong," tegasnya.
Selain itu, Rahmat juga menyoroti sejumlah program yang dinilai masih belum berjalan optimal, termasuk digitalisasi operasional serta pemenuhan sumber daya manusia. Ia meminta perusahaan segera mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya berbagai target tersebut agar tidak menghambat peningkatan kinerja perusahaan.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian persoalan legalitas lahan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, kepastian hukum atas lahan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran operasional sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat di sekitar kawasan.
"Ini harus segera dikoordinasikan dengan seluruh lembaga terkait untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam kerja-kerja kita," katanya.
Di akhir penyampaiannya, ia pun turut meminta agar skema bagi hasil dalam pengelolaan sawit dievaluasi sehingga lebih memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Ia berharap berbagai pembenahan tersebut dapat mendorong PT Agrinas Palma Nusantara mencapai target-target perusahaan secara lebih optimaI.
"Dan tentu harapannya bisa terus memberikan manfaat nyata bagi negara maupun masyarakat," pungkasnya. (ujm)
