Rahmat Saleh: Pers Jadi Pengawas Kebijakan Pertanian dan Pangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh mengapresiasi peran strategis media massa dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada Senin (9/02/2026) lalu.  Menurut Rahmat, pers memiliki tanggung jawab moral yang besar sebagai jembatan informasi yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kenyataan yang dialami oleh para petani dan nelayan di lapangan.

Ia menekankan bahwa pengawasan media sangat krusial agar kebijakan sektor pertanian tidak kehilangan arah. Tanpa pengawasan, jelasnya, distribusi subsidi pupuk hingga bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berisiko tidak tepat sasaran. Apalagi, nilainya, pers sebagai pilar pengawasan yang memastikan suara petani di pelosok terdengar hingga ke pusat.

Beberapa isu di antaranya seperti harga gabah yang anjlok atau kendala irigasi baru ditangani serius setelah diberitakan secara luas. “Laporan jurnalistik yang mendalam sangat membantu kinerja DPR. Sering kali, data di atas kertas berbeda jauh dengan fakta yang terjadi di sawah maupun pasar,” ujar Rahmat dalam rilis yang diterima oleh Parlementaria, Selasa (10/2/2026)

Menghadapi tantangan masa depan, ia berharap pers terus mengedukasi publik mengenai isu krisis iklim dan alih fungsi lahan. Selain itu, regenerasi petani menjadi poin penting mengingat usia petani Indonesia yang semakin menua. Dirinya juga mengajak pers untuk tetap objektif dalam mengawal transparansi data stok pangan.

Baginya, upaya ini penting untuk mencegah adanya simpang siur informasi yang sering dimanfaatkan spekulan untuk mempermainkan harga. Mengakhiri pernyataan, Legislator Dapil Sumbar I itu mengapresiasi para jurnalis yang tetap konsisten meliput sektor pangan meski kurang “seksi” secara komersial. Pers yang sehat, pungkasny, adalah kunci lahirnya kebijakan nasional yang sehat dan adil. •hal