
Anggota Komisi V DPR RI, Fadholi dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.|Foto : Munchen/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Fadholi, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk segera merealisasikan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Kota Salatiga. Desakan ini disampaikannya secara langsung dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026), mengingat urgensi penanganan sampah yang berlokasi tepat di jantung kota tersebut.
Menurut legislator fraksi NasDem tersebut, intervensi pusat sangat dibutuhkan karena lokasi pembuangan sampah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga saat ini berada di tengah kawasan padat aktivitas. Jika tidak segera difasilitasi dengan infrastruktur TPS 3R yang memadai, polusi udara berupa bau menyengat dari tumpukan sampah dipastikan akan sangat mengganggu kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan masyarakat luas di sekitar wilayah tersebut.
Ia menyayangkan bahwa usulan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini justru belum terakomodasi dalam daftar program kementerian, padahal pemerintah daerah sudah menempuh prosedur administrasi yang semestinya.
“Itu punya Pemkot di tengah kota, ada pembuangan sampah, tolong itu dikasih TPS 3R. Kemarin kita sudah dorong, sudah ada surat dari Wali Kota juga, sudah disampaikan ke Kepala Balai dan sudah dilihat. Tetapi ini belum masuk. Tolong karena ini urgent, biar baunya itu tidak ke mana-mana,” tegas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah I tersebut.
Di akhir penyampaiannya, Fadholi berharap kementerian memiliki ruang dan fleksibilitas anggaran untuk menampung aspirasi mendesak dari daerah. Baginya, pembangunan fasilitas pengolahan sampah di tengah kota bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, melainkan langkah nyata penyelamatan lingkungan masyarakat dari dampak buruk krisis tata kelola sampah kota.
“Sekarang persoalannya adalah karena di pagu indikatifnya juga sudah teralokasikan. Sementara kebutuhan ini juga belum terpenuhi dari pagu anggarannya, adakah ruang untuk bisa menampung dari semua aspirasi teman-teman (Anggota Komisi V DPR RI) ini,” tanya Fadholi kepada KemenPU. (hvt/we)