Industri dan Pembangunan

4146 artikel ditemukan

Kemarau Ekstrem Mengintai, Legislator Minta BMKG Segera Gerakkan Modifikasi Cuaca

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Kemarau Ekstrem Mengintai, Legislator Minta BMKG Segera Gerakkan Modifikasi Cuaca

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya (DWS) mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengoptimalkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di tengah ancaman kemarau ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. DWS beranggapan bahwa kondisi kemarau berkepanjangan meningkatkan risiko munculnya titik panas yang berpotensi memperluas karhutla.

20 Agustus 2026

Komisi XII Janji Panggil SKK Migas dan PetroChina Pasca Audiensi Banggar DPRD Jambi

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Janji Panggil SKK Migas dan PetroChina Pasca Audiensi Banggar DPRD Jambi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk memanggil SKK Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan operator PetroChina guna menuntaskan polemik Participating Interest (PI) 10% dan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH). Komitmen tersebut ditegaskan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR RI bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi terkait kebijakan serta implementasi DBH Minerba dan Migas di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Andina Narang Tekankan Kolaborasi Penanganan Karhutla

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Andina Narang Tekankan Kolaborasi Penanganan Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah, Andina Thresia Narang, mendorong percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurutnya, kondisi karhutla yang berkembang cepat membutuhkan langkah penanganan yang lebih responsif serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

Lasarus: Jangan Tunggu Anggaran, Penanganan Darurat Bencana NTT Harus Segera Jalan

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Lasarus: Jangan Tunggu Anggaran, Penanganan Darurat Bencana NTT Harus Segera Jalan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta penanganan darurat bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak terhambat persoalan ketersediaan anggaran. Ia menegaskan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dapat menggunakan anggaran yang tersedia untuk segera membuka akses dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

Terima Audiensi DPRD Palangkaraya, M. Syauqie: Infrastruktur Didorong Masuk Program Pusat

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Terima Audiensi DPRD Palangkaraya, M. Syauqie: Infrastruktur Didorong Masuk Program Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kota Palangka Raya dalam rangka membahas Program Pembangunan Infrastruktur, Kamis (20/8/2026). Menerima kunjungan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie mendorong sinergi pusat dan daerah dalam mengoptimalkan kebutuhan infrastruktur masyarakat.

Kargo Berbahaya Jadi Sorotan, Lasarus Minta Regulated Agent Berlaku di Jalur Laut

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Kargo Berbahaya Jadi Sorotan, Lasarus Minta Regulated Agent Berlaku di Jalur Laut

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI menyoroti celah pengawasan kargo yang dinilai masih memungkinkan barang berbahaya lolos hingga masuk ke dalam kapal. Untuk itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus pun mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan skema Regulated Agent atau Agen Terinspeksi sebagai lapisan pemeriksaan sebelum barang diberangkatkan melalui jalur laut.

Kawendra Dorong Audit Koperasi Bermasalah dan Perkuat Pengawasan

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Kawendra Dorong Audit Koperasi Bermasalah dan Perkuat Pengawasan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mendorong Kementerian Koperasi memperkuat pengawasan terhadap koperasi, terutama menyusul adanya koperasi bermasalah yang merugikan masyarakat. Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasan koperasi.

Empat Kapal Celaka Meski Bersertifikat, Erna Sari Dewi: Sistem Keselamatan Kita Gagal

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Empat Kapal Celaka Meski Bersertifikat, Erna Sari Dewi: Sistem Keselamatan Kita Gagal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa KMP Putri Yasmin di Selat Lombok, KMP Mutiara Sentosa II di Sumenep, KMP Prince Soya di Samarinda, dan KMP Nurul Salsa di Kepulauan Selayar bukan kejadian acak. Baginya, empat kecelakaan beruntun itu justru menunjukkan kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional.

Firman Soebagyo Usul Himpunan Pertanian Merah Putih Jadi Off-taker Hasil Panen Petani

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Firman Soebagyo Usul Himpunan Pertanian Merah Putih Jadi Off-taker Hasil Panen Petani

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan Himpunan Pertanian Merah Putih berperan sebagai off-taker hasil pertanian. Menurutnya, peran tersebut dapat mencakup pembinaan dan pendampingan petani, pengelolaan resi gudang, serta fasilitasi akses pasar.

KMP Mutiara Sentosa II Terbakar, Legislator Tagih Evaluasi Total Keselamatan Pelayaran

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

KMP Mutiara Sentosa II Terbakar, Legislator Tagih Evaluasi Total Keselamatan Pelayaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Insiden terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II di perairan Sumenep, Jawa Timur, menjadi sorotan dari parlemen. Merespons kejadian tersebut, Komisi V DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan pelayaran nasional.

Minta Aturan SPB Dirombak, Hamka B. Kady: Jangan Biarkan Syahbandar Hanya Cek Kertas

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Minta Aturan SPB Dirombak, Hamka B. Kady: Jangan Biarkan Syahbandar Hanya Cek Kertas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menyoroti lemahnya pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai akar masalah di balik rentetan tragedi kecelakaan transportasi laut di Indonesia. Menurutnya, kelemahan sistemik ini bersumber dari adanya regulasi teknis yang dinilai melemahkan fungsi pengawasan Syahbandar dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU).

Jangan Ragukan Komitmen Komisi IV DPR RI, Jaelani: Kami Kawal Sengketa Lahan Rakyat

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Jangan Ragukan Komitmen Komisi IV DPR RI, Jaelani: Kami Kawal Sengketa Lahan Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, menegaskan bahwa pengawalan terhadap sengketa lahan pertanian, konflik pertanahan, dan penetapan kawasan hutan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama DPR RI dalam membela hak-hak rakyat di daerah.