
Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kota Palangka Raya dalam rangka membahas Program Pembangunan Infrastruktur.|Foto : Naefuroji/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kota Palangka Raya dalam rangka membahas Program Pembangunan Infrastruktur, Kamis (20/8/2026). Menerima kunjungan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie mendorong sinergi pusat dan daerah dalam mengoptimalkan kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Syauqie menjelaskan sinergi tersebut salah satunya bisa digagas dalam mempercepat revitalisasi sekolah yang membutuhkan perbaikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan infrastruktur pendidikan di daerah tetap dapat dipenuhi di tengah keterbatasan anggaran.
“Berkaitan dengan Komisi V, kami punya program rehabilitasi sekolah. Silakan diatur sekolah-sekolah mana yang sudah mulai tidak layak, baik sekolah agama maupun sekolah lainnya,” ujar Syauqie dalam kegiatan Audiensi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, identifikasi kebutuhan sekolah menjadi penting agar program revitalisasi dapat diarahkan kepada satuan pendidikan yang memang membutuhkan penanganan. Usulan dari daerah juga dapat menjadi bahan untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan program yang tersedia.
Ia mengatakan sinergi antara daerah dan pusat diperlukan untuk mengoptimalkan berbagai program pembangunan. Terlebih, keterbatasan anggaran daerah dapat menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat secara mandiri.
“Banyak hal, misalnya berkaitan dengan fasilitas-fasilitas pendukung, itu bisa melalui program eksekutif. Kemudian, kalau eksekutif ada programnya, nanti kita sisihkan atau kita aturkan,” ujar Legislator Dapil Kalimantan Tengah tersebut.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi PAN ini pun mendorong agar usulan pembangunan dari daerah dapat dikoordinasikan dengan kementerian dan balai-balai teknis terkait. Menurutnya, jalur tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan program pembangunan pemerintah pusat.
Ia pun mengajak anggota DPR untuk terus menjaring aspirasi masyarakat dan menyampaikan kebutuhan pembangunan di daerah pemilihan masing-masing. Dengan demikian, keterbatasan anggaran daerah dapat diimbangi melalui sinergi program pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Silakan diusulkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan bisa masuk, sehingga dengan keterbatasan anggaran kita tetap bisa membangun bersama-sama,” pungkas Syauqie. (ujm/we)