Industri dan Pembangunan

4147 artikel ditemukan

Jangan Ragukan Komitmen Komisi IV DPR RI, Jaelani: Kami Kawal Sengketa Lahan Rakyat

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Jangan Ragukan Komitmen Komisi IV DPR RI, Jaelani: Kami Kawal Sengketa Lahan Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, menegaskan bahwa pengawalan terhadap sengketa lahan pertanian, konflik pertanahan, dan penetapan kawasan hutan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama DPR RI dalam membela hak-hak rakyat di daerah.

20 Agustus 2026

Konflik Lahan Tak Kunjung Tuntas, Legislator Soroti Lemahnya Koordinasi Pemerintah

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Konflik Lahan Tak Kunjung Tuntas, Legislator Soroti Lemahnya Koordinasi Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria, sengketa lahan pertanian, dan perambahan kawasan hutan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi semata. Diperlukan political will yang kuat dari pemerintah pusat serta koordinasi terpadu antar-kementerian agar persoalan klasik yang kerap berulang di daerah dapat tuntas secara mendasar.

Manifes Kapal Kerap Tak Sesuai, Lasarus: Jangan Ada Lagi Penumpang Naik Tanpa Didata

Industri dan Pembangunan19 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Manifes Kapal Kerap Tak Sesuai, Lasarus: Jangan Ada Lagi Penumpang Naik Tanpa Didata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rentetan tragedi kecelakaan transportasi laut yang memilukan terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia beberapa waktu terakhir. Mulai dari insiden KMP Putri Yasmin di Selat Lombok, KMP Mutiara Sentosa II di Sumenep, KMP Prince Soya di Samarinda, hingga KMP Nurul Salsa di Perairan Selayar.

Firman Soebagyo: Karhutla Bukan Lagi Rutinitas, Harus Jadi Bencana Nasional

Industri dan Pembangunan19 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Firman Soebagyo: Karhutla Bukan Lagi Rutinitas, Harus Jadi Bencana Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta Presiden menetapkan karhutla sebagai Bencana Nasional dan menyarankan pembentukan badan khusus untuk menangani kebakaran hutan. Menurutnya, karhutla bukan lagi persoalan rutin tahunan karena berdampak besar terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian.

Hadapi Konflik Agraria, Endang S. Thohari Tekankan Pentingnya 'Political Will' dan Koordinasi Kementerian

Industri dan Pembangunan19 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Hadapi Konflik Agraria, Endang S. Thohari Tekankan Pentingnya 'Political Will' dan Koordinasi Kementerian

Harga Pupuk hingga Sengketa Lahan, Legislator Soroti Beban Panjang Petani

Industri dan Pembangunan19 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Harga Pupuk hingga Sengketa Lahan, Legislator Soroti Beban Panjang Petani

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Nyoman Adi Wiratama menekankan, petani harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan nasional, bukan sekadar objek kebijakan. Sebagai kelompok yang berada di garis depan dalam menjaga ketersediaan pangan, petani harus mendapatkan dukungan kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Soroti Harga Komoditas, Anggia Erma: Kita Punya Barang, Negara Lain Tentukan Harga

Industri dan Pembangunan19 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Harga Komoditas, Anggia Erma: Kita Punya Barang, Negara Lain Tentukan Harga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menilai Indonesia perlu memperkuat posisi tawar dalam menentukan harga komoditas ekspor. Hal itu disampaikannya menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto terkait RAPBN 2027 yang menekankan pentingnya Indonesia mampu menentukan harga komoditasnya sendiri.

Ekspor Satu Pintu Dibidik Tutup Celah Permainan Nilai Barang

Industri dan Pembangunan19 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Ekspor Satu Pintu Dibidik Tutup Celah Permainan Nilai Barang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI mendukung penerapan kebijakan ekspor satu pintu sebagai langkah memperkuat pengawasan perdagangan sekaligus menutup celah praktik under invoicing. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menilai sistem tersebut dapat memastikan nilai transaksi ekspor yang dilaporkan sesuai dengan nilai sebenarnya.

Sudjatmiko: Hunian Sementara Harus Jadi Prioritas Penanganan Gempa NTT

Industri dan Pembangunan19 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Sudjatmiko: Hunian Sementara Harus Jadi Prioritas Penanganan Gempa NTT

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai penyediaan hunian sementara harus menjadi prioritas dalam penanganan masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mengingatkan warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda pengungsian.

Hilirisasi SDA Harus Diikuti Pembenahan Tata Kelola

Industri dan Pembangunan18 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Hilirisasi SDA Harus Diikuti Pembenahan Tata Kelola

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penguatan hilirisasi dan pengelolaan komoditas strategis perlu diikuti pembenahan tata kelola sumber daya alam. Pemerintah perlu memastikan pengelolaan mineral, batu bara, minyak, gas, dan komoditas strategis lainnya memberikan nilai tambah sekaligus manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

18 Agustus 2026

Puan: Perpres Ojol Sedang Dibahas, Tunggu Keputusan Terbaik

Industri dan Pembangunan18 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Puan: Perpres Ojol Sedang Dibahas, Tunggu Keputusan Terbaik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan perkembangan terbaru terkait finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol). Menurutnya, DPR bersama pemerintah masih melakukan koordinasi untuk memastikan sejumlah hal dalam regulasi tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

18 Agustus 2026

Anggota DPR Dapil NTT Diminta Siaga Penanganan Gempa, Puan: NTT Tidak Sendirian

Industri dan Pembangunan18 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Anggota DPR Dapil NTT Diminta Siaga Penanganan Gempa, Puan: NTT Tidak Sendirian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya menugaskan anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) NTT untuk bersiaga membantu koordinasi mengenai penanganan pasca-gempa. Ia memastikan DPR terus mengawal proses penanganan gempa NTT.