Industri dan Pembangunan

Bambang Haryo Dorong Penguatan BSN demi Perlindungan Konsumen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan bahwa penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) harus diperkuat mulai dari proses produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen. Menurutnya, standardisasi nasional memiliki peran penting dalam menjamin mutu produk, melindungi keselamatan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia.

3 September 2026

Evaluasi Anggaran Kemendes: Ijeck Minta Pendamping Desa Diefektifkan, Program Harus Jelas

Evaluasi Anggaran Kemendes: Ijeck Minta Pendamping Desa Diefektifkan, Program Harus Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengusulkan evaluasi total terhadap alokasi anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Pihaknya menyoroti porsi anggaran yang mendominasi hingga 70 persen hanya untuk membayar honorarium puluhan ribu pendamping desa, namun tidak diimbangi dengan efektivitas program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Chusnunia Chalim: SNI Harus Jamin Perlindungan Konsumen, Bukan Sekadar Sertifikasi

Chusnunia Chalim: SNI Harus Jamin Perlindungan Konsumen, Bukan Sekadar Sertifikasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mempertanyakan sejauh mana efektivitas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) benar-benar berdampak terhadap peningkatan produktivitas industri, daya saing ekspor, serta perlindungan konsumen. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI bersama para pakar yang membahas standardisasi nasional sebagai pilar daya saing, inovasi, keberlanjutan, dan perlindungan konsumen di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Herman Khaeron: 92,5 Persen PDB RI Disumbang Dunia Usaha, Peran Kadin Harus Diperkuat

Herman Khaeron: 92,5 Persen PDB RI Disumbang Dunia Usaha, Peran Kadin Harus Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai besarnya kontribusi dunia usaha terhadap perekonomian nasional menjadi alasan kuat untuk memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Menurutnya, dunia usaha memiliki kontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekaligus menjadi penentu penting bagi masa depan perekonomian nasional.

Siti Mukaromah: Pendampingan SNI Harus Dongkrak Omzet UMKM

Siti Mukaromah: Pendampingan SNI Harus Dongkrak Omzet UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pendampingan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif. Standardisasi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan omzet dan perluasan pasar pelaku usaha.

3 September 2026

Riyono: Penyelundupan Benih Lobster Membuat Kontribusi Budidaya Nasional Sangat Rendah

Riyono: Penyelundupan Benih Lobster Membuat Kontribusi Budidaya Nasional Sangat Rendah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menilai kesiapan budidaya lobster di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Padahal, menurutnya Indonesia memiliki potensi sumber daya benih bening lobster (BBL) mencapai ratusan juta hingga lebih dari 1 miliar puerulus per tahun.

Penyaluran KUR di Tapanuli Utara Masih Rendah, Komisi VII Dorong Perluasan Akses

Penyaluran KUR di Tapanuli Utara Masih Rendah, Komisi VII Dorong Perluasan Akses

PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyoroti masih rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Berdasarkan data Kementerian UMKM, penyaluran KUR di Tapanuli Utara pada 2026 baru mencapai Rp327,65 miliar dengan jumlah 5.341 debitur. Dari jumlah tersebut, penyaluran didominasi KUR Mikro sebesar Rp239,79 miliar.

Adisatrya: Revisi UU Kadin Momentum Perkuat Peran Dunia Usaha Indonesia

Adisatrya: Revisi UU Kadin Momentum Perkuat Peran Dunia Usaha Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Kadin sebagai wadah dunia usaha sekaligus mitra strategis pemerintah.

Dony Oekon Ingatkan Pemerintah Optimalkan Early Warning dan Tindak Tegas Pelaku Karhutla

Dony Oekon Ingatkan Pemerintah Optimalkan Early Warning dan Tindak Tegas Pelaku Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI mengingatkan pemerintah memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif setelah kebakaran terjadi.

Komisi XII Siap Kawal Tambahan Anggaran KLH Rp1,33 Triliun ke Banggar

Komisi XII Siap Kawal Tambahan Anggaran KLH Rp1,33 Triliun ke Banggar

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) TA 2027 sebesar Rp1,33 triliun. Penambahan anggaran ini terus diperjuangkan oleh Komisi XII DPR RI saat dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendatang.

Soroti RKA Kemendes PDT, Erna Sari Dewi: Anggaran TIK dan Pembinaan BUMDes Minim

Soroti RKA Kemendes PDT, Erna Sari Dewi: Anggaran TIK dan Pembinaan BUMDes Minim

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti ketidaksesuaian antara kebutuhan program dan dukungan anggaran di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Ia mempertanyakan minimnya dukungan anggaran untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengawasan, hingga pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Soroti Insentif Industri, Saleh Daulay: Kontribusi ke Masyarakat Harus Terukur