Industri dan Pembangunan

Novita Hardini: Kemenpar Harus Perkuat Konektivitas Wisata, Kunci Jaga Daya Saing Indonesia di ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Daya saing pariwisata Indonesia di kawasan Asia Tenggara dinilai tidak cukup diukur dari tingginya devisa maupun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penguatan konektivitas udara dan pemetaan posisi Indonesia dibanding negara kompetitor disebut menjadi langkah penting agar sektor pariwisata nasional lebih kompetitif dan berdampak merata.

Waspadai Dampak Lonjakan Kurs Dolar AS terhadap Sektor Pangan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak lonjakan kurs dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional. Rina meminta gejolak nilai tukar rupiah ini disikapi secara cermat agar tidak mengacaukan stabilitas harga pangan di dalam negeri.

Komisi V Tekankan Pentingnya Pengawasan Intensif Pembangunan Sekolah Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengawasan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat (SR) perlu diperkuat seiring percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut di berbagai daerah. Pemantauan langsung dinilai penting untuk memastikan target pembangunan tercapai tepat waktu, sesuai perencanaan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Legislator Dorong Adanya Blueprint Penguatan Kelembagaan Dinas PU Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menyusun cetak biru (blueprint) penguatan kapasitas dinas PU di daerah. Hal ini penting agar dinas di daerah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam penanganan infrastruktur, khususnya saat menghadapi kondisi pascabencana.

M. Khozin: Kekayaan Alam Harus Dikelola untuk Kemakmuran Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional harus benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi. Anggota DPR RI Muhammad Khozin menilai kedaulatan ekonomi hanya dapat terwujud apabila negara memastikan kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, bukan sekadar menjadi prinsip normatif.

Rahayu Saraswati Soroti Mekanisme Sengketa dan Status Desain Belum Terdaftar Dalam Penyusunan RUU Desain Industri

Komisi VII Minta Anggaran Kemenpar 2027 Lebih Berimbang Antar Kedeputian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Pariwisata menyusun formulasi anggaran tahun 2027 secara lebih berimbang antar kedeputian agar pelaksanaan program tidak timpang dan seluruh unit kerja memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi masing-masing sepanjang tahun.

Dorong Reformasi Tata Kelola Migas dan Penguatan Payung Hukum SKK Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin, menyoroti pentingnya penguatan payung hukum bagi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan perwakilan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terbesar, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Realisasi Lifting Minyak dan Migas Rendah, Ratna Juwita: Kita Tidak Boleh Kelola Bisnis As Usual

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyoroti rendahnya realisasi program peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) yang dijalankan SKK Migas, serta mengingatkan potensi risiko lonjakan cost recovery terhadap penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan perwakilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Rabu (3/6/2026).

Komisi IV Usulkan Revisi UU Kehutanan untuk Jawab Persoalan Deforestasi dan Konflik Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu dilakukan untuk memperkuat tata kelola kehutanan nasional. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku lebih dari 25 tahun itu perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Tingginya Intensitas Presiden ke Luar Negeri terkait Urgensi Diplomasi Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto merupakan bagian dari strategi diplomasi global yang disesuaikan dengan dinamika geopolitik dan kondisi internasional saat ini. Karena itu, ia menilai intensitas lawatan Presiden tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan pemerintahan sebelumnya.

Perwujudan Sila Kelima Pancasila Harus Diwujudkan Melalui Pemenuhan Hak Dasar Pangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam rangka memeringati Hari Lahir Pancasila, Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengingatkan bahwa sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan.