Industri dan Pembangunan

4133 artikel ditemukan

Legislator Komisi XII Kritik Penanganan Bencana, Minta Pemerintah Prioritaskan Anggaran Mitigasinya

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Legislator Komisi XII Kritik Penanganan Bencana, Minta Pemerintah Prioritaskan Anggaran Mitigasinya

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk merestrukturisasi porsi anggaran TA 2027 agar lebih menitikberatkan pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Ketimbang penanganan reaktif saat krisis terjadi.

2 September 2026

Ketimpangan Kawasan Industri Disorot, Saleh Daulay Ingin Industri Lebih Banyak di Luar Jawa

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Ketimpangan Kawasan Industri Disorot, Saleh Daulay Ingin Industri Lebih Banyak di Luar Jawa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketimpangan sebaran kawasan industri antara Pulau Jawa dan luar Jawa menjadi perhatian Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Ia menilai konsentrasi industri di Jawa perlu dikurangi dengan memperluas pembangunan kawasan industri ke Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia Timur agar manfaat investasi dan penciptaan lapangan kerja lebih merata.

Gunung Sinabung Level III, Musa Rajekshah Minta Penanganan Pengungsi Diperhatikan

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Gunung Sinabung Level III, Musa Rajekshah Minta Penanganan Pengungsi Diperhatikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengimbau masyarakat di sekitar kawasan Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, untuk tetap tenang, tidak panik, serta selalu mematuhi seluruh instruksi dan arahan dari pemerintah setempat dan lembaga terkait.

Ingatkan Bank Tanah Jangan Picu Spekulasi, Rahmawati: Lahan Produktif Harus Dilindungi

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Ingatkan Bank Tanah Jangan Picu Spekulasi, Rahmawati: Lahan Produktif Harus Dilindungi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rencana pemanfaatan Bank Tanah untuk mendukung ketersediaan lahan kawasan industri mendapat catatan dari Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati. Ia mengingatkan agar penguasaan lahan dalam skala besar tidak berubah menjadi praktik spekulasi maupun menggerus lahan produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Soroti Persoalan Lahan KIPI, Status Tanah Harus Tuntas Sebelum Industri Dibangun

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Persoalan Lahan KIPI, Status Tanah Harus Tuntas Sebelum Industri Dibangun

PARLEMENTARIA, Jakarta — Status dan riwayat lahan menjadi perhatian Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri. Ia meminta pengadaan lahan untuk kawasan industri dipastikan clear and clean sejak awal agar tidak memicu sengketa dengan masyarakat ketika kawasan mulai dibangun dan beroperasi.

Komisi XII Minta KLH Prioritaskan Perlindungan dan Pemulihan Gambut Hadapi Karhutla

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Minta KLH Prioritaskan Perlindungan dan Pemulihan Gambut Hadapi Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperjelas wilayah prioritas perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut serta memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Kalimantan.

Muhammad Rohid Ingatkan KLH Perkuat Komunikasi Respons Aduan Pencemaran Lingkungan

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Muhammad Rohid Ingatkan KLH Perkuat Komunikasi Respons Aduan Pencemaran Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyoroti isu komunikasi dan koordinasi jajaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) saat menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan di daerah.

Anggaran Kementan Disorot, Alien Mus Ingin Swasembada Pangan Tetap Terjaga

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Anggaran Kementan Disorot, Alien Mus Ingin Swasembada Pangan Tetap Terjaga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjaga swasembada pangan nasional mendapat perhatian Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus. Di tengah tantangan perubahan iklim dan kompleksitas sektor pertanian, Alien menilai Kementan mampu mempertahankan swasembada, terutama pada komoditas beras dan jagung.

Komisi V DPR RI Setujui Pagu Anggaran RAPBN 2027 untuk Lima Kementerian dan Lembaga Mitra

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V DPR RI Setujui Pagu Anggaran RAPBN 2027 untuk Lima Kementerian dan Lembaga Mitra

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI secara resmi menyetujui Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2027 untuk lima kementerian dan lembaga mitra kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Selasa (1/9/2026).

Soal Wacana Perubahan Aturan Berladang, Lasarus Beri Catatan ke Kementerian Desa dan Transmigrasi

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Soal Wacana Perubahan Aturan Berladang, Lasarus Beri Catatan ke Kementerian Desa dan Transmigrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyampaikan catatan kritis secara langsung kepada mitra kerja Komisi V DPR RI, yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Transmigrasi. Ia mendesak kedua kementerian tersebut untuk siaga membela masyarakat adat dan peladang lokal yang terancam kehilangan sumber pangan akibat pencabutan aturan kearifan lokal berladang.

Soroti APBN Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya Cukup untuk Biaya ASN

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti APBN Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya Cukup untuk Biaya ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati menyoroti efektivitas alokasi anggaran lembaga penyiaran publik agar tidak hanya terserap untuk kebutuhan internal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai perlu ada evaluasi terhadap struktur anggaran sehingga porsi untuk program yang langsung menyentuh kepentingan publik dapat diperkuat.

Ahmad Yohan: Butuh Langkah Strategis Redam Dampak Kebakaran Hutan

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Ahmad Yohan: Butuh Langkah Strategis Redam Dampak Kebakaran Hutan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendesak pemerintah mengambil langkah strategis terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilyah Indonesia untuk meredam eskalasi dan meminimalisasi dampaknya secara luas.

2 September 2026