Industri dan Pembangunan

4333 artikel ditemukan

Bali Darurat Rabies, Perlu Tanggung Jawab Bersama Lintas Kementerian

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Bali Darurat Rabies, Perlu Tanggung Jawab Bersama Lintas Kementerian

PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengungkapkan Provinsi Bali saat ini berstatus darurat rabies, menyusul temuan lonjakan kasus yang signifikan sepanjang 2025 hingga 2026. Kondisi ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Bali, Sabtu (19/9/2026).

21 September 2026

Urai Minimnya Sosialisasi Ketersediaan Pupuk Bersubsidi, Koordinasi Pusat dan Daerah Harus Lebih Konkret

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Urai Minimnya Sosialisasi Ketersediaan Pupuk Bersubsidi, Koordinasi Pusat dan Daerah Harus Lebih Konkret

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI T. A. Khalid menyoroti minimnya sosialisasi mengenai ketersediaan pupuk bersubsidi dan bantuan bibit bagi petani perhutanan sosial di tingkat tapak. Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi yang lebih konkret antara pemerintah pusat dan daerah agar program tersebut tepat sasaran.

Andre Rosiade: Tata Niaga Gula Nasional Perlu Dibenahi Secara Menyeluruh

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Andre Rosiade: Tata Niaga Gula Nasional Perlu Dibenahi Secara Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menegaskan perlunya pembenahan tata niaga gula nasional secara menyeluruh untuk melindungi petani tebu, menjamin kebutuhan industri, sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga gula bagi masyarakat.

Darori Wonodipuro: Pohon Produktif Jaga Hutan Sekaligus Hidupkan Ekonomi Warga

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Darori Wonodipuro: Pohon Produktif Jaga Hutan Sekaligus Hidupkan Ekonomi Warga

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyoroti pentingnya program Perhutanan Sosial untuk memulihkan kerusakan lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Karangasem, Bali. Penanaman pohon produktif bernilai ekonomi tinggi dinilai menjadi solusi konkret dalam mengatasi ancaman banjir dan tanah longsor akibat kerusakan kawasan hulu sungai.

Adi Wiryatama: Hutan Lestari, Kemiskinan Jangan Dilestarikan

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Adi Wiryatama: Hutan Lestari, Kemiskinan Jangan Dilestarikan

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Adi Wiryatama mengapresiasi keberlanjutan program Perhutanan Sosial di Provinsi Bali yang dinilai efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan hutan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.

21 September 2026

Ahmad Yohan Minta Perhutanan Sosial Bali Percepat Pengentasan Kemiskinan

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Ahmad Yohan Minta Perhutanan Sosial Bali Percepat Pengentasan Kemiskinan

PARLEMENTARIA, Badung – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antarinstansi untuk memastikan program Perhutanan Sosial di Provinsi Bali benar-benar efektif meningkatkan produktivitas serta mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Minta KKP Kendalikan Harga Ikan, Ellen Pelealu: Nelayan Jangan Terus Merugi

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Minta KKP Kendalikan Harga Ikan, Ellen Pelealu: Nelayan Jangan Terus Merugi

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merumuskan regulasi pengendalian harga hasil tangkapan nelayan guna mencegah kerugian ekonomi di tingkat desa maritim. Menurutnya, pemerintah perlu mengadopsi skema perlindungan harga sebagaimana yang disimulasikan pada sektor pertanian, untuk menjawab keluhan kelompok nelayan terkait ketidakpastian harga jual ikan yang fluktuatif.

Rumput Laut Hanya Diekspor Mentah, Titiek Soeharto Minta Hilirisasi Sampai Produk Akhir

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Rumput Laut Hanya Diekspor Mentah, Titiek Soeharto Minta Hilirisasi Sampai Produk Akhir

PARLEMENTARIA, Badung–Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) merespons tegas aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh para pelaku usaha serta UMKM perikanan terkait rumitnya birokrasi perizinan. Titiek meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk memperjelas pembagian tugas agar tidak membebani dunia usaha.

Soroti Ketergantungan Pasokan Luar, Johan Rosihan: Dapur MBG Diminta Serap Ikan Lokal

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Ketergantungan Pasokan Luar, Johan Rosihan: Dapur MBG Diminta Serap Ikan Lokal

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengambil langkah berani dengan menerbitkan kebijakan atau surat edaran kepala daerah yang mewajibkan penyedia Dapur Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) menyerap produk perikanan lokal ke dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnys, langkah ini penting guna mencegah penyeragaman menu pangan berbasis protein yang kerap memicu ketergantungan pada pasokan luar daerah.

Soroti Minimnya Anggaran Daya Saing, Johan Rosihan: UMKM Perikanan Jangan Dibebani Biaya Sertifikasi

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Minimnya Anggaran Daya Saing, Johan Rosihan: UMKM Perikanan Jangan Dibebani Biaya Sertifikasi

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi dan meningkatkan porsi alokasi anggaran bagi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP). Menurutnya, langkah ini dinilai penting agar pemerintah dapat memberikan fasilitas afirmasi, pendampingan, serta membebaskan beban biaya perizinan dan sertifikasi mutu bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perikanan.

Komisi IV Dorong Optimalisasi Perhutanan Sosial Berbasis Kesejahteraan di Bali

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Dorong Optimalisasi Perhutanan Sosial Berbasis Kesejahteraan di Bali

PARLEMENTARIA, Badung — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendorong optimalisasi potensi ekologis dan ekonomi dari skema Perhutanan Sosial di Provinsi Bali. Menurutnya, program ini memiliki fungsi ganda sebagai pelindung tata air sekaligus pendorong ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Siti Mukaromah Dorong Integrasi Akses Pasar Petani dan Industri Pengolahan

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Siti Mukaromah Dorong Integrasi Akses Pasar Petani dan Industri Pengolahan

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mendorong pemerintah dan pelaku industri membangun jaringan komunikasi serta akses pasar yang terintegrasi antara petani penghasil bahan baku lokal dengan industri pengolahan. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan potensi komoditas unggulan Indonesia, seperti kelapa sawit dan kopi, dapat terserap secara optimal sehingga tidak ada hasil panen yang terbuang.