Industri dan Pembangunan

3351 artikel ditemukan

Puan Dorong Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Pengendalian Karhutla

Industri dan Pembangunan5 Juni 2026

Puan Dorong Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Pengendalian Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong agar Pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis pengendalian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau, termasuk dari kabut asap yang mengancam kesehatan warga. Hal ini seiring dengan masih fluktuatifnya jumlah titik panas (hotspot) di Riau, meluasnya area yang terbakar, serta proyeksi musim kemarau yang lebih kering pada 2026.

5 Juni 2026

Jangan Hanya Padamkan Api, Pastikan Warga Terdampak Karhutla Segera Peroleh Jaminan Kesehatan

Industri dan Pembangunan5 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Jangan Hanya Padamkan Api, Pastikan Warga Terdampak Karhutla Segera Peroleh Jaminan Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Provinsi Riau yang menyebabkan 11 daerah menetapkan status siaga. la menegaskan prioritas saat ini bukan hanya sekadar memadamkan api, tetapi juga melindungi warga dari dampak Karhutla.

Dorong Kementerian ESDM dan PLN Gandeng Koperasi Merah Buat Bangun Ekosistem EBT

Industri dan Pembangunan5 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Dorong Kementerian ESDM dan PLN Gandeng Koperasi Merah Buat Bangun Ekosistem EBT

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM untuk melakukan terobosan besar dalam membangun ekosistem energi baru terbarukan. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah dengan mengoptimalkan peran Koperasi Merah Putih di tingkat desa.

Wamen Imipas dan Kepala BGN Dijerat APH, DPR Ingatkan Pembantu Presiden Jaga Integritas

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Wamen Imipas dan Kepala BGN Dijerat APH, DPR Ingatkan Pembantu Presiden Jaga Integritas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajarannya, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh pembantu Presiden untuk senantiasa menjaga integritas dan memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi.

Saan Mustopa: Jaga Kepercayaan Publik, Pemerintah Harus Serius Kendalikan Pelemahan Rupiah

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Saan Mustopa: Jaga Kepercayaan Publik, Pemerintah Harus Serius Kendalikan Pelemahan Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah dan seluruh otoritas terkait mengambil langkah serius untuk mengendalikan pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan terus menjadi perhatian pasar. Hal ini menjadi perhatian lantaran kondisi tersebut perlu ditangani secara cepat dan terkoordinasi agar tidak berdampak lebih luas terhadap perekonomian nasional.

Komisi V Ingatkan Kemenhub: Opini WTP Tak Cukup Jamin Tata Kelola

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Ingatkan Kemenhub: Opini WTP Tak Cukup Jamin Tata Kelola

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tata kelola anggaran dan keselamatan transportasi menjadi perhatian utama Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (4/6/2026). Di tengah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali dipertahankan, Komisi V DPR RI menilai perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi tetap harus diperkuat agar temuan substantif tidak terus berulang.

Regulasi Lahan Jadi Kendala Pengembangan Destinasi Wisata di Daerah

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Regulasi Lahan Jadi Kendala Pengembangan Destinasi Wisata di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rumitnya regulasi alih fungsi lahan dinilai masih menjadi kendala dalam pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah. Hambatan koordinasi lintas lembaga disebut membuat sejumlah potensi investasi pariwisata belum berkembang optimal dan berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Komisi VII: Belanja Pariwisata Negara Harus Berdampak bagi Masyarakat

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII: Belanja Pariwisata Negara Harus Berdampak bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menekankan agar belanja anggaran sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada tingginya serapan anggaran, akan tetapi juga menghasilkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha dan penyedia layanan pendukung pariwisata.

Novita Hardini: Kemenpar Harus Perkuat Konektivitas Wisata, Kunci Jaga Daya Saing Indonesia di ASEAN

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Novita Hardini: Kemenpar Harus Perkuat Konektivitas Wisata, Kunci Jaga Daya Saing Indonesia di ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Daya saing pariwisata Indonesia di kawasan Asia Tenggara dinilai tidak cukup diukur dari tingginya devisa maupun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penguatan konektivitas udara dan pemetaan posisi Indonesia dibanding negara kompetitor disebut menjadi langkah penting agar sektor pariwisata nasional lebih kompetitif dan berdampak merata.

Waspadai Dampak Lonjakan Kurs Dolar AS terhadap Sektor Pangan Nasional

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Waspadai Dampak Lonjakan Kurs Dolar AS terhadap Sektor Pangan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak lonjakan kurs dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional. Rina meminta gejolak nilai tukar rupiah ini disikapi secara cermat agar tidak mengacaukan stabilitas harga pangan di dalam negeri.

Komisi V Tekankan Pentingnya Pengawasan Intensif Pembangunan Sekolah Rakyat

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Tekankan Pentingnya Pengawasan Intensif Pembangunan Sekolah Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengawasan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat (SR) perlu diperkuat seiring percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut di berbagai daerah. Pemantauan langsung dinilai penting untuk memastikan target pembangunan tercapai tepat waktu, sesuai perencanaan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Legislator Dorong Adanya Blueprint Penguatan Kelembagaan Dinas PU Daerah

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Dorong Adanya Blueprint Penguatan Kelembagaan Dinas PU Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menyusun cetak biru (blueprint) penguatan kapasitas dinas PU di daerah. Hal ini penting agar dinas di daerah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam penanganan infrastruktur, khususnya saat menghadapi kondisi pascabencana.