Industri dan Pembangunan

4133 artikel ditemukan

Tinjau Way Kambas, Komisi IV Dorong Penanganan Karhutla hingga Pemulihan Habitat Satwa

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Tinjau Way Kambas, Komisi IV Dorong Penanganan Karhutla hingga Pemulihan Habitat Satwa

PARLEMENTARIA, Lampung - Komisi IV DPR RI menekankan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup kesiapsiagaan, deteksi dini, serta pemulihan kawasan pascakebakaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ekosistem dan habitat satwa dilindungi di kawasan konservasi tersebut.

4 September 2026

Infrastruktur dan Hak Pensiun Jadi Hal Penting yang Harus Diselesaikan Angkasa Pura

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Infrastruktur dan Hak Pensiun Jadi Hal Penting yang Harus Diselesaikan Angkasa Pura

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyu Wijaya menyoroti kesiapan infrastruktur kebandarudaraan nasional serta perlindungan hak para pensiunan dalam proses transformasi PT Angkasa Pura Indonesia. Hal itu disampaikan Asep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Angkasa Pura Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Legislator Apresiasi Bank Sumut Berikan KUR Tanpa Agunan bagi Masyarakat Tapanuli Utara

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Apresiasi Bank Sumut Berikan KUR Tanpa Agunan bagi Masyarakat Tapanuli Utara

PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam memberikan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kemudahan tersebut dinilai dapat memperluas akses permodalan, terutama bagi petani, perajin, dan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan untuk menjaga keberlangsungan usahanya.

Bambang Patijaya Wanti-Wanti RUU Perubahan Iklim Tak Jadi Regulasi Elitis

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Bambang Patijaya Wanti-Wanti RUU Perubahan Iklim Tak Jadi Regulasi Elitis

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mewanti-wanti agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan tidak menjadi regulasi yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan aturan konservasi lingkungan harus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.

Pengusaha Daerah Harus Diberi Akses Proyek Membangun Huntap

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Pengusaha Daerah Harus Diberi Akses Proyek Membangun Huntap

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) harus memberikan prioritas utama kepada pengusaha daerah dalam proyek pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Sepanjang tidak menyalahi aturan, pengusaha daerah bisa berpartisipasi membangun, daripada harus menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Komisi V Serukan Anggaran Kementerian PKP Dimanfaatkan untuk Program Prioritas

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Serukan Anggaran Kementerian PKP Dimanfaatkan untuk Program Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI resmi menyetujui Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp11,768 triliun. Besaran anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk program prioritas.

Anggaran Karhutla Harus Diukur dari Kecepatan Respons dan Satwa yang Diselamatkan

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Anggaran Karhutla Harus Diukur dari Kecepatan Respons dan Satwa yang Diselamatkan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong penguatan anggaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar penanganannya tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga mampu melindungi habitat dan menyelamatkan satwa liar yang terdampak.

Komisi XII Sepakati Pagu BIG Rp2,46 Triliun, Dorong Penguatan Anggaran BAPETEN

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Sepakati Pagu BIG Rp2,46 Triliun, Dorong Penguatan Anggaran BAPETEN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyepakati pagu anggaran Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,46 triliun dan mendorong peningkatan alokasi anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dari sekitar Rp160 miliar menjadi kurang lebih Rp590 miliar. Penguatan anggaran tersebut dinilai penting untuk mendukung fungsi strategis kedua lembaga dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Penyusunan RUU Kadin Respons Perkembangan Globalisasi yang Semakin Kompleks

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Penyusunan RUU Kadin Respons Perkembangan Globalisasi yang Semakin Kompleks

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panja penyusun Rancangan Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri atau Kadin memulai pembahasan atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Rapat dilaksanakan bersama akademisi/pakar di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR, Kamis (3/9/2026).

Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono meminta pemerintah tidak lengah menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mengingatkan, kondisi karhutla sepanjang 2026 harus menjadi alarm untuk memperkuat pencegahan karena ancaman lebih besar diperkirakan terjadi pada 2027.

Marinus Gea: Perlindungan Hukum dan Kode Etik Jadi Kunci Perkuat Profesi Kurator

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Marinus Gea: Perlindungan Hukum dan Kode Etik Jadi Kunci Perkuat Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menilai penguatan profesi kurator perlu ditopang oleh dua hal utama, yakni kepastian perlindungan hukum dalam menjalankan tugas serta kode etik profesi yang berlaku secara nasional. Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan kurator dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Karhutla Mengancam, Penegakan Hukum Perlu Diperkuat

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Karhutla Mengancam, Penegakan Hukum Perlu Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti masih adanya pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin. Ia menyebut sekitar 30 entitas korporasi sedang diproses karena terindikasi melakukan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.

3 September 2026