Industri dan Pembangunan

Riyono Caping: Kenaikan HPP Perlu Dikaji Demi Keadilan Petani Tebu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mendorong pemerintah mengkaji kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gula sebagai salah satu upaya membantu petani tebu. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari produksi, rendemen, hingga tata niaga gula.

24 September 2026

Komisi IV Sepakat Bawa Aspirasi APTRI soal HPP hingga Impor Gula ke Pemerintah

Komisi IV Sepakat Bawa Aspirasi APTRI soal HPP hingga Impor Gula ke Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI akan membawa empat poin aspirasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dalam rapat bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional. Empat poin tersebut mencakup penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gula, kebijakan pupuk bersubsidi, impor gula, serta persoalan rendemen tebu.

Bahas RAPBN 2027, Komisi V Minta PU Prioritaskan Pembangunan Sesuai Kebutuhan Daerah

Bahas RAPBN 2027, Komisi V Minta PU Prioritaskan Pembangunan Sesuai Kebutuhan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR RI mewajibkan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan masukan dan usulan Komisi V DPR RI dalam penyusunan program dan kegiatan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Lasarus Desak Pemerintah Tetapkan Target Nasional Layanan Air Bersih

Lasarus Desak Pemerintah Tetapkan Target Nasional Layanan Air Bersih

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak pemerintah menetapkan target nasional yang jelas dan terukur untuk menyediakan layanan air bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan air bersih yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan.

Anggaran Kemendes PDT Dinilai Terlalu Kecil

Anggaran Kemendes PDT Dinilai Terlalu Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terlalu kecil untuk mengurusi masalah yang ada. Untuk itu, ia meminta Kemendes PDT untuk mengidentifikasi berbagai persoalan desa di seluruh Indonesia sehingga dapat menentukan masalah yang perlu segera diintervensi.

23 September 2026

DPR Perpanjang Pembahasan RUU EBET demi Matangkan Substansi

DPR Perpanjang Pembahasan RUU EBET demi Matangkan Substansi

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Persetujuan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2026).

23 September 2026

Soroti Beban Kerusakan Tol bagi Korban Kecelakaan, Lasarus: UU LLAJ Bakal Direvisi

Soroti Beban Kerusakan Tol bagi Korban Kecelakaan, Lasarus: UU LLAJ Bakal Direvisi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti peraturan yang menyebutkan apabila terjadi kecelakaan tunggal di jalan tol yang mengakibatkan kerusakan lampu penerangan jalan umum (PJU), guardrail, pembatas jalan (barrier), pagar pengaman, atau rambu lalu lintas untuk dibebankan kepada pegemudi. Menurutnya, aturan tersebut harus segera direvisi sebab merugikan pengguna jalan.

Kapal Tenggelam Berulang, Mori Hanafi Usulkan Pansus Keselamatan Transportasi Laut

Kapal Tenggelam Berulang, Mori Hanafi Usulkan Pansus Keselamatan Transportasi Laut

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai insiden kecelakaan dan tenggelamnya kapal yang kembali berulang sudah tidak bisa lagi ditangani hanya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) biasa. Menurutnya, persoalan keselamatan transportasi laut ini sudah sangat mendesak untuk disikapi secara lebih komprehensif, salah satunya melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI.

Soroti Tumpang Tindih Izin Ekspor Perikanan, Hasan Saleh: Pelaku Usaha Kaltara Terbebani

Soroti Tumpang Tindih Izin Ekspor Perikanan, Hasan Saleh: Pelaku Usaha Kaltara Terbebani

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Hasan Saleh mengapresiasi keterbukaan jajaran KKP dan Badan Karantina yang bersedia mengevaluasi pelayanan sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. Meski demikian, menurutnya, masih ada beberapa keluhan masyarakat terkait pelayanan yang kedua instansi tersebut.

Tahap II SPAM Mamminasata Dipertanyakan, Hamka Minta Fasilitas Lama Dioptimalkan

Industri dan Pembangunan22 September 2026

Tahap II SPAM Mamminasata Dipertanyakan, Hamka Minta Fasilitas Lama Dioptimalkan

PARLEMENTARIA, Makassar — Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady meminta pemerintah mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata sebelum melanjutkan pembangunan tahap berikutnya. Ia menilai fasilitas yang telah dibangun harus terlebih dahulu dipastikan berfungsi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pansus DPR Tegaskan RUU Desain Industri Beri Kepastian Hukum dan Berpihak pada UMKM

Industri dan Pembangunan22 September 2026

Pansus DPR Tegaskan RUU Desain Industri Beri Kepastian Hukum dan Berpihak pada UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI menekankan pentingnya pembaharuan regulasi desain industri agar mampu menjawab tuntutan era digital, melindungi hak cipta pelaku usaha, serta berpihak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pansus menggarisbawahi sejumlah isu substansial krusial yang dibahas, mulai dari kejelasan sistem pendaftaran, perlindungan bagi riset dan pelaku usaha lokal melalui grace period, penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam desain, hingga pemanfaatan hak desain industri sebagai objek jaminan fidusia.

Komisi V Dorong Sekolah Rakyat Merata dan Tepat Sasaran