Industri dan Pembangunan

4133 artikel ditemukan

Soroti Overcapacity Bali Selatan, I Nengah Senantara Dorong Pemerataan Pariwisata

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Soroti Overcapacity Bali Selatan, I Nengah Senantara Dorong Pemerataan Pariwisata

PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara menyoroti ketimpangan pengembangan pariwisata di Provinsi Bali yang masih terpusat di wilayah Bali Selatan. Kondisi tersebut dinilai telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kemacetan, tingginya harga tiket penerbangan, hingga persoalan sosial di kawasan yang menjadi pusat aktivitas pariwisata.

4 September 2026

Pariwisata Bali Terpusat di Selatan, Komisi VI Dorong Pengembangan Destinasi ke Wilayah Lain

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

Pariwisata Bali Terpusat di Selatan, Komisi VI Dorong Pengembangan Destinasi ke Wilayah Lain

PARLEMENTARIA, Denpasar — Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyoroti konsentrasi pariwisata Bali yang masih terpusat di wilayah selatan. Menurutnya, pengembangan destinasi perlu diperluas ke wilayah utara, barat, dan timur agar potensi ekonomi pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Bali.

Cegah Karhutla Way Kambas, Firman Soebagyo Dorong Penguatan Deteksi Dini

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

Cegah Karhutla Way Kambas, Firman Soebagyo Dorong Penguatan Deteksi Dini

PARLEMENTARIA, Lampung – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong perubahan pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, dengan lebih mengutamakan pencegahan dan deteksi dini. Menurutnya, pengendalian karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi harus dilakukan sejak potensi kebakaran dapat diantisipasi.

Karhutla Way Kambas, Dwita Ria Gunadi Soroti Kejelasan Kewenangan Penanganan

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

Karhutla Way Kambas, Dwita Ria Gunadi Soroti Kejelasan Kewenangan Penanganan

PARLEMENTARIA, Lampung – Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi menyoroti perlunya kejelasan kewenangan dan mekanisme koordinasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung. Menurutnya, koordinasi yang berbelit dapat menghambat respons ketika kebakaran terjadi.

Akses KUR di Tapanuli Utara Perlu Dipermudah, Komisi VII Soroti Pendampingan dan Sosialisasi

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

Akses KUR di Tapanuli Utara Perlu Dipermudah, Komisi VII Soroti Pendampingan dan Sosialisasi

PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tapanuli Utara dinilai masih menghadapi tantangan dalam aspek pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudahan memperoleh informasi hingga pendampingan dalam proses pengajuan perlu diperkuat agar KUR semakin mudah diakses oleh pelaku UMKM, menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga.

Johan Rosihan: Potensi Lobster Besar, Ekosistem Budidaya Belum Terbentuk

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

Johan Rosihan: Potensi Lobster Besar, Ekosistem Budidaya Belum Terbentuk

PARLEMENTARIA, Lombok Timur — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri budidaya lobster. Namun, potensi tersebut belum dapat dioptimalkan karena ekosistem budidaya lobster yang kuat dan terintegrasi belum terbentuk.

Komisi IV Soroti Ekosistem Budidaya Lobster yang Belum Terbentuk

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Soroti Ekosistem Budidaya Lobster yang Belum Terbentuk

PARLEMENTARIA, Lombok Timur — Komisi IV DPR RI menilai pengembangan budidaya lobster nasional masih menghadapi persoalan mendasar berupa belum terbentuknya ekosistem budidaya yang kuat dan terintegrasi. Kondisi tersebut tercermin dari berbagai kendala yang disampaikan nelayan dan pembudidaya di Telong-Elong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dari keterbatasan modal, tingginya harga Benih Bening Lobster (BBL) dan pakan, hingga keterbatasan sarana keramba jaring apung.

Komisi IV Dorong Pengembangan Budidaya Lobster agar Indonesia Naik Kelas

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Dorong Pengembangan Budidaya Lobster agar Indonesia Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Lombok Timur — Komisi IV DPR RI mendorong percepatan pengembangan budidaya lobster nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi negara sumber Benih Bening Lobster (BBL), tetapi mampu menjadi produsen utama lobster budidaya dunia. Pengembangan tersebut dinilai perlu didukung ekosistem budidaya yang terintegrasi, mulai dari ketersediaan benih hingga kepastian pasar.

Cegah Karhutla Berulang, Abdul Kharis Dorong Penguatan Kesiapsiagaan di Way Kambas

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

Cegah Karhutla Berulang, Abdul Kharis Dorong Penguatan Kesiapsiagaan di Way Kambas

PARLEMENTARIA, Lampung — Komisi IV DPR RI mendorong penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, menyusul kebakaran yang terjadi beberapa minggu sebelumnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebakaran berulang yang dapat mengancam kawasan konservasi dan habitat satwa.

Meitri Citra Dorong KLH Jadi Simpul Koordinasi Lintas Kementerian dalam RUU Perubahan Iklim

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

Meitri Citra Dorong KLH Jadi Simpul Koordinasi Lintas Kementerian dalam RUU Perubahan Iklim

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra mendorong penguatan peran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai simpul koordinasi kebijakan perubahan iklim lintas kementerian dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Perubahan Iklim. Menurutnya, kejelasan fungsi koordinasi diperlukan agar pelaksanaan kebijakan iklim nasional tidak berjalan secara parsial.

Totok Daryanto Minta Negara Maju Tak Jadikan Hutan RI 'Penyerap Karbon Murah'

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

Totok Daryanto Minta Negara Maju Tak Jadikan Hutan RI 'Penyerap Karbon Murah'

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto menegaskan hutan Indonesia tidak boleh hanya diposisikan sebagai “penyerap karbon murah” bagi negara-negara maju. Menurutnya, komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan harus diikuti kompensasi ekonomi yang adil serta dukungan pendanaan dan transfer teknologi dari negara maju.

Eddy Soeparno Dukung Perkuat Hak Ekonomi Masyarakat Adat dalam RUU Perubahan Iklim

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

Eddy Soeparno Dukung Perkuat Hak Ekonomi Masyarakat Adat dalam RUU Perubahan Iklim

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan masyarakat adat harus mendapatkan manfaat ekonomi dari penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Perubahan Iklim. Menurutnya, masyarakat yang selama ini menjaga kawasan hutan secara turun-temurun tidak boleh terpinggirkan dalam penerapan skema perdagangan karbon.