Industri dan Pembangunan

I Ketut Suwendra: Eksploitasi Emas Jangan Bikin Alam Rusak dan Terbengkalai

PARLEMENTARIA, Manado - Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menyoroti tata kelola industri pertambangan emas di Sulawesi Utara yang dinilai berpotensi merusak ekosistem hutan jika tidak dibarengi dengan regulasi reklamasi yang ketat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaring masukkan dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Kehutanan yang sedang digodok oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan DPR RI.

8 Juni 2026

Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang

Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang

PARLEMENTARIA, Minahasa Utara — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, memberikan apresiasi mendalam terhadap langkah nyata PT Meares Soputan Mining (MSM) yang menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh dirinya di sela-sela kunjungan kerja spesifik saat meninjau langsung area pascatambang di PT MSM, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (6/6/2026).

Panja RUU Kehutanan Dorong Pelaku Tambang Terapkan Standar Pemulihan Lingkungan Ketat

Panja RUU Kehutanan Dorong Pelaku Tambang Terapkan Standar Pemulihan Lingkungan Ketat

PARLEMENTARIA, Minahasa Utara — Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan Komisi IV DPR RI mendorong seluruh pelaku industri pertambangan nasional untuk menerapkan standar pemulihan lingkungan yang ketat dan berkelanjutan setelah melakukan eksploitasi lahan. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan kelestarian ekologi serta meminimalkan dampak kerusakan alam yang kerap membayangi aktivitas pengerukan komoditas bumi di berbagai wilayah Indonesia.

Pelaku Industri Harus Kompak Rumuskan Masukan untuk Revisi UU Perfilman

Pelaku Industri Harus Kompak Rumuskan Masukan untuk Revisi UU Perfilman

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII Samuel JD Wattimena menyoroti beragamnya masukan dari para pemangku kepentingan industri perfilman yang dinilai saling tumpang tindih. Ia mendesak seluruh pelaku industri untuk bersatu merumuskan gagasan terpadu yang pasti terkait revisi Undang-Undang Perfilman.

Endang Setyawati Dorong Riset Benih Unggul Spesifik Lokasi di RUU Pangan

Endang Setyawati Dorong Riset Benih Unggul Spesifik Lokasi di RUU Pangan

PARLEMENTARIA, Makassar - Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mendorong penguatan riset benih unggul spesifik lokasi dalam RUU Pangan. Hal itu disampaikannya usai Kunjungan Kerja Panja Penyusunan RUU Pangan ke Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Jumat (5/6/2026).

Komisi VII: Valuasi Kekayaan Intelektual Krusial bagi Industri Animasi Nasional

Komisi VII: Valuasi Kekayaan Intelektual Krusial bagi Industri Animasi Nasional

PARLEMENTARIA, Cimahi - Penguatan mekanisme valuasi kekayaan intelektual (intellectual property/IP) dinilai menjadi langkah krusial untuk membuka akses pembiayaan industri animasi nasional. Tanpa sistem penilaian yang terukur, karya kreatif masih sulit diterima sebagai aset bernilai ekonomi oleh lembaga pembiayaan.

Pembangunan Jalur Kereta Api Aceh-Bandar Lampung Harus Berbasis Kebutuhan Riil Masyarakat dan Dunia Usaha

Pembangunan Jalur Kereta Api Aceh-Bandar Lampung Harus Berbasis Kebutuhan Riil Masyarakat dan Dunia Usaha

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy merespons rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang akan membangun konektivitas jalur kereta api, mulai dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan jaringan rel terintegrasi di Pulau Sumatra.

Dukungan Pemerintah terhadap SDM Kreatif Perlu Diperkuat Guna Pengembangan Industri Animasi

Dukungan Pemerintah terhadap SDM Kreatif Perlu Diperkuat Guna Pengembangan Industri Animasi

PARLEMENTARIA, Cimahi - Penguatan sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi faktor penting agar industri animasi nasional mampu tumbuh lebih luas hingga ke daerah-daerah. Di tengah berkembangnya ekonomi kreatif berbasis digital, peningkatan kapasitas talenta muda dinilai perlu diperkuat melalui pelatihan yang lebih terarah dan dukungan ekosistem yang memadai.

Soroti Penguatan Lembaga Pangan, Komisi IV Tekankan Pentingnya Dasar Hukum yang Kuat

Soroti Penguatan Lembaga Pangan, Komisi IV Tekankan Pentingnya Dasar Hukum yang Kuat

PARLEMENTARIA, Makassar - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menekankan pentingnya penguatan kelembagaan pangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pangan. Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Panja Penyusunan RUU Pangan Komisi IV DPR RI di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (05/06/2026).

Perkuat Diplomasi Budaya, JAFF Berperan Penting sebagai Katalisator Perfilman Indonesia

Perkuat Diplomasi Budaya, JAFF Berperan Penting sebagai Katalisator Perfilman Indonesia

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) menyoroti pentingnya penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan kebijakan perfilman nasional. Pengawasan ini difokuskan pada program pemerintah di bidang perfilman dan pemerataan distribusi karya kreatif.

Komisi VII Dukung Pertumbuhan Industri Film Berbasis Komunitas Masyarakat

Komisi VII Dukung Pertumbuhan Industri Film Berbasis Komunitas Masyarakat

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII DPR RI menyoroti pentingnya pertumbuhan industri film yang berbasis pada komunitas masyarakat guna menjaga keberlanjutan perfilman nasional.

Model Bisnis Berbasis Kekayaan Intelektual Belum Sepenuhnya Dipahami Perbankan