//
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini saat melakukan kunjungan kerja ke PT Multimas Nabati Asahan di Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Provinsi Banten.|Foto: Chasbi/sai
PARLEMENTARIA, Serang – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai pengawasan terhadap Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW) Serang, Provinsi Banten, perlu diperkuat dan dilakukan secara terpadu. Menurutnya, sebagai kawasan industri yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), pengembangan KITW harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus mencegah potensi kerugian bagi negara.
“Karena sudah menjadi Proyek Strategis Nasional maka pengawasannya harus lebih terpadu lagi, agar tidak terjadi kerugian bagi masyarakat maupun bagi negara,” kata Novita saat kunjungan kerja spesifik ke KITW PT Multimas Nabati Asahan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Rabu (23/9/2026).
Novita menjelaskan, KITW memiliki luas sekitar 735 hektare dengan nilai investasi yang saat ini mencapai Rp11 triliun. Namun, potensi investasi kawasan tersebut dinilai masih dapat berkembang hingga Rp100–Rp150 triliun apabila mencapai kapasitas penuh.
Selain aspek investasi, Novita menyoroti pengelolaan limbah dari aktivitas industri di kawasan tersebut. Ia menilai diperlukan pengawasan yang lebih optimal, baik dari pemerintah pusat dan daerah maupun dari sisi pengelolaan lingkungan oleh pihak manajemen kawasan industri.
“Ada tanggung jawab ekologi. Kita melihat ada isu terkait dengan aktivitas Wilmar ini, yaitu limbah yang diproduksi. Artinya, pengawasan yang masih belum lengkap dan sempurna dari pemerintah pusat dan daerah,” ujar Novita.
Di sisi lain, Novita menyampaikan aspirasi masyarakat di sekitar KITW terkait kebutuhan pembangunan interchange atau akses langsung menuju jalan tol untuk mendukung mobilitas dan mengurangi kemacetan akibat aktivitas kendaraan logistik bertonase berat. Kebutuhan infrastruktur penunjang seperti interchange juga sebelumnya telah menjadi perhatian dalam pengembangan kawasan industri Wilmar.
“Untuk pengembangan infrastruktur penunjang tentu kami mendukung adanya interchange toll karena ini harapan masyarakat untuk bisa menjadi penghubung. Dan yang paling penting adalah tanggung jawab industri terkait jalan-jalan yang berlubang di area permukiman masyarakat. Tidak hanya PT Wilmar, tetapi berlaku untuk semua industri,” tutupnya. (ccm/aha)
