Ekonomi dan Keuangan

1220 artikel ditemukan

Legislator Soroti Potensi Risiko PFII bagi Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Ekonomi dan Keuangan9 Juli 2026

Legislator Soroti Potensi Risiko PFII bagi Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi risiko yang dapat timbul dari pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Menurutnya, keberadaan PFII harus mampu menarik investasi asing tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

9 Juli 2026

PFII Perlu Tawarkan Keunggulan yang Jelas Dibanding Pusat Finansial Internasional Lain

Ekonomi dan Keuangan9 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

PFII Perlu Tawarkan Keunggulan yang Jelas Dibanding Pusat Finansial Internasional Lain

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menekankan pentingnya merumuskan keunggulan yang spesifik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Menurutnya, pengaturan yang hanya mengadopsi standar internasional tanpa memberikan nilai tambah akan membuat PFII sulit memiliki daya tarik dibanding pusat keuangan internasional di negara lain.

Koordinasi Antarotoritas Jadi Kunci Penguatan Pusat Finansial Internasional Indonesia

Ekonomi dan Keuangan9 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Koordinasi Antarotoritas Jadi Kunci Penguatan Pusat Finansial Internasional Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menekankan pentingnya mekanisme koordinasi yang jelas antarotoritas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Menurutnya, tata kelola yang kuat sejak awal menjadi kunci agar pusat finansial internasional yang dibangun Indonesia mampu berjalan efektif sekaligus meminimalkan berbagai potensi risiko.

Uji Petik di Sumbar, BAKN Telaah Tata Kelola Alokasi LPG Tabung 3 Kg

Ekonomi dan Keuangan8 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Uji Petik di Sumbar, BAKN Telaah Tata Kelola Alokasi LPG Tabung 3 Kg

PARLEMENTARIA, Padang – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik terhadap tata kelola alokasi LPG tabung 3 kg di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan PT Pertamina Patra Niaga di Padang, Sumatera Barat, Selasa (7/7/2026).

BAKN Nilai Bulog Jadi Kunci Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Ekonomi dan Keuangan8 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Nilai Bulog Jadi Kunci Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

PARLEMENTARIA, Padang – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menilai penguatan tata kelola dan kelembagaan Perum Bulog menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sebagai instrumen negara, perusahaan plat merah ini dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan, khususnya beras.

Thoriq Majiddanor Jamin Pemerintah Beri Sinyal Positif bagi Kesejahteraan Guru PPPK Paruh Waktu

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Thoriq Majiddanor Jamin Pemerintah Beri Sinyal Positif bagi Kesejahteraan Guru PPPK Paruh Waktu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menegaskan bahwa Komisi XI DPR memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru, khususnya guru honorer dan PPPK Paruh Waktu, yang hingga kini masih menerima penghasilan jauh dari layak. Hal itu disampaikannya kepada Parlementaria usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR bersama Komisi C (Keuangan) DPRD Provinsi Jawa Timur, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, serta audiensi terkait penggajian PPPK dan relaksasi ketentuan belanja pegawai daerah di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Wihadi Wijanto: Dividen BUMN Beralih ke Danantara, Bukan Hilang dari Negara

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Wihadi Wijanto: Dividen BUMN Beralih ke Danantara, Bukan Hilang dari Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wijanto menegaskan anjloknya Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar 87,4 persen dalam realisasi APBN Semester I 2026 bukan kerugian riil bagi negara, melainkan konsekuensi dari pengalihan pos setoran dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Danantara.

Banggar Yakin Sektor Komoditas Mampu Topang APBN 2026

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Yakin Sektor Komoditas Mampu Topang APBN 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wijanto meyakini pertumbuhan penerimaan pajak yang ditopang kenaikan harga komoditas seperti CPO, nikel, dan tembaga akan tetap berkelanjutan hingga akhir tahun, ditopang penguatan tata kelola lewat pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Banggar Usul Pergeseran BA BUN Demi Atasi Telat Bayar Klaim BPJS Kesehatan

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Usul Pergeseran BA BUN Demi Atasi Telat Bayar Klaim BPJS Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendorong skema pergeseran anggaran antara Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L) untuk mengatasi keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit di daerah, yang menurutnya sudah menjadi keluhan berulang dari fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah.

Wihadi Wijanto: APBN 2026 Sehat Berawal dari Efisiensi, Bukan Tambah Anggaran

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Wihadi Wijanto: APBN 2026 Sehat Berawal dari Efisiensi, Bukan Tambah Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wijanto menilai Outlook Postur APBN 2026 yang disampaikan Menteri Keuangan, yang mana Pendapatan Negara, Belanja Negara, maupun defisit seluruhnya diproyeksikan melampaui asumsi awal Undang-Undang APBN, tidak memerlukan koreksi lewat APBN Perubahan (APBN-P), karena pemerintah dinilai masih mampu mengendalikan defisit dan mendorong sisi penerimaan.

Said Abdullah: Defisit APBN 2026 Aman, Namun Sinyal ke Pasar Harus Dijaga

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Said Abdullah: Defisit APBN 2026 Aman, Namun Sinyal ke Pasar Harus Dijaga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai pelebaran defisit APBN 2026 menjadi 2,85 persen terhadap PDB melampaui target Undang-Undang APBN 2026 sebesar 2,68 persen masih berada dalam batas aman, dengan menekankan bahwa tren kehati-hatian fiskal pemerintah justru membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Komisi XI Dorong Perpanjangan Tenor Penempatan Dana SAL di Bank Himbara

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Dorong Perpanjangan Tenor Penempatan Dana SAL di Bank Himbara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan perpanjangan tenor penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pasalnya, kebijakan tersebut berpotensi memberikan ruang yang lebih luas bagi perbankan untuk mengoptimalkan penyaluran pembiayaan ke sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus menjaga stabilitas likuiditas perbankan.