E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Perampasan Aset|APBN|BUMN|BNN|narkotika|Rapat Paripurna|APBN 2027|Breaking news|DTSEN|Kampung Bahari|Bos Gendut|Sidang Tahunan|Sidang Bersama
Jakarta:
Berawan
32°C
Terasa: 35°C
Lembab: 55%
Angin: 11 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Perampasan Aset|APBN|BUMN|BNN|narkotika|Rapat Paripurna|APBN 2027|Breaking news|DTSEN|Kampung Bahari|Bos Gendut|Sidang Tahunan|Sidang Bersama
Jakarta:
Berawan
32°C
Terasa: 35°C
Lembab: 55%
Angin: 11 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomi dan Keuangan

1076 artikel ditemukan

DPR RI Buka Pendaftaran, Seleksi, dan Pemilihan Anggota Badan Supervisi OJK
DPR RI Buka Pendaftaran, Seleksi, dan Pemilihan Anggota Badan Supervisi OJK
Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026
DPR RI Buka Pendaftaran, Seleksi, dan Pemilihan Anggota Badan Supervisi OJK
Ekonomi dan Keuangan
DPR RI Buka Pendaftaran, Seleksi, dan Pemilihan Anggota Badan Supervisi OJK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Berdasarkan surat dari Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-21/BSOJK.01/2026 tanggal 8 April 2026 Perihal Penyampaian Surat Pengunduran Diri Sdr. Hernawan Bekti Sasongko selaku Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK), sehingga terjadi kekosongan 1 (satu) orang Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK).

4 Juni 2026
Revisi UU P2SK Buka Jalan Penghapusan Utang UMKM agar Kembali Produktif
Revisi UU P2SK Buka Jalan Penghapusan Utang UMKM agar Kembali Produktif
Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026
Revisi UU P2SK Buka Jalan Penghapusan Utang UMKM agar Kembali Produktif
Ekonomi dan Keuangan
Revisi UU P2SK Buka Jalan Penghapusan Utang UMKM agar Kembali Produktif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) diharapkan menjadi solusi bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terhadap ambat akibat beban utang yang sulit diselesaikan. Melalui perubahan regulasi tersebut, DPR RI dan pemerintah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan penghapusbukuan dan hapus tagih utang UMKM.

Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna
Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna
Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026
Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna
Ekonomi dan Keuangan
Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, Menteri Hukum, dan Menteri Sekretaris Negara, setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir mini dan menyatakan persetujuannya terhadap hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja).

Didik Haryadi: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri
Didik Haryadi: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri
Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026
Didik Haryadi: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri
Ekonomi dan Keuangan
Didik Haryadi: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menegaskan penyempurnaan regulasi dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku industri jasa keuangan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja P2SK Komisi XI DPR RI bersama Perbarindo, Perbanas, Himbara, dan Asbanda. 

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, BAKN Soroti Tingginya SiLPA
Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, BAKN Soroti Tingginya SiLPA
Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026
Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, BAKN Soroti Tingginya SiLPA
Ekonomi dan Keuangan
Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, BAKN Soroti Tingginya SiLPA

PARLEMENTARIA, Ternate - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan sejumlah temuan penting dalam penelaahan sinkronisasi dan harmonisasi siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kali ini dilakukan melalui uji petik di Provinsi Maluku Utara. 

Kejar Pertumbuhan Delapan Persen, Sektor Ekonomi Digital Dapat Perkuat Penerimaan Negara
Kejar Pertumbuhan Delapan Persen, Sektor Ekonomi Digital Dapat Perkuat Penerimaan Negara
Ekonomi dan Keuangan31 Mei 2026
Kejar Pertumbuhan Delapan Persen, Sektor Ekonomi Digital Dapat Perkuat Penerimaan Negara
Ekonomi dan Keuangan
Kejar Pertumbuhan Delapan Persen, Sektor Ekonomi Digital Dapat Perkuat Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memerlukan dukungan kapasitas fiskal yang kuat. Saat ini, rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tertahan di kisaran 12 persen, yang menempatkannya sebagai salah satu yang terendah di antara negara-negara anggota G20.

APBN Tak Cukup Dongkrak Ekonomi, Swasta Harus Diberi Ruang Tumbuh
APBN Tak Cukup Dongkrak Ekonomi, Swasta Harus Diberi Ruang Tumbuh
Ekonomi dan Keuangan30 Mei 2026
APBN Tak Cukup Dongkrak Ekonomi, Swasta Harus Diberi Ruang Tumbuh
Ekonomi dan Keuangan
APBN Tak Cukup Dongkrak Ekonomi, Swasta Harus Diberi Ruang Tumbuh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Firman Soebagyo, menilai sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini berpotensi mematikan ruang gerak sektor swasta yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai apabila pemerintah hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Misbakhun Soroti Disorientasi Mandat LPEI: Harus Kembali Jadi Motor Pembiayaan Ekspor Nasional
Misbakhun Soroti Disorientasi Mandat LPEI: Harus Kembali Jadi Motor Pembiayaan Ekspor Nasional
Ekonomi dan Keuangan26 Mei 2026
Misbakhun Soroti Disorientasi Mandat LPEI: Harus Kembali Jadi Motor Pembiayaan Ekspor Nasional
Ekonomi dan Keuangan
Misbakhun Soroti Disorientasi Mandat LPEI: Harus Kembali Jadi Motor Pembiayaan Ekspor Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti arah kebijakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dinilai mulai melenceng dari mandat awal pembentukannya. Diketahui, LPEI merupakan lembaga pembiayaan strategis untuk mendorong ekspor nasional.

Puteri Komarudin Dorong Penguatan Sinergi SMV Kementerian Keuangan
Puteri Komarudin Dorong Penguatan Sinergi SMV Kementerian Keuangan
Ekonomi dan Keuangan26 Mei 2026
Puteri Komarudin Dorong Penguatan Sinergi SMV Kementerian Keuangan
Ekonomi dan Keuangan
Puteri Komarudin Dorong Penguatan Sinergi SMV Kementerian Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan terus memperkuat sinergi dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung pembangunan daerah. Komitmen ini ditunjukkan dengan kolaborasi antara PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Geo Dipa Energi yang melakukan program peningkatan kualitas rumah pada daerah kumuh di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Bulog Harus Jaga Stabilitas dan Antisipasi El Nino ​
Bulog Harus Jaga Stabilitas dan Antisipasi El Nino ​
Ekonomi dan Keuangan24 Mei 2026
Bulog Harus Jaga Stabilitas dan Antisipasi El Nino ​
Ekonomi dan Keuangan
Bulog Harus Jaga Stabilitas dan Antisipasi El Nino ​

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Perum Bulog diserukan terus konsisten menjaga stabilitas ketahanan pangan, kecukupan stok, serta kualitas komoditas di setiap wilayah. Prediksi bencana el nino yang mengancam produksi pangan di dalam negeri juga harus mampu diantisipasi.

Kardaya Warnika: Pentingnya Ketersediaan BBM Subsidi & LPG 3 Kg untuk Masyarakat
Kardaya Warnika: Pentingnya Ketersediaan BBM Subsidi & LPG 3 Kg untuk Masyarakat
Ekonomi dan Keuangan24 Mei 2026
Kardaya Warnika: Pentingnya Ketersediaan BBM Subsidi & LPG 3 Kg untuk Masyarakat
Ekonomi dan Keuangan
Kardaya Warnika: Pentingnya Ketersediaan BBM Subsidi & LPG 3 Kg untuk Masyarakat

PARLEMENTARIA, Boyolali – Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika menekankan pentingnya menjaga ketersediaan BBM subsidi dan LPG 3 kilogram bagi masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha. Menurutnya, distribusi energi untuk kebutuhan masyarakat kecil tidak boleh terganggu karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kebutuhan rumah tangga.

Didik Haryadi Pastikan Stok BBM dan LPG di Jawa Tengah Aman Jelang Iduladha
Didik Haryadi Pastikan Stok BBM dan LPG di Jawa Tengah Aman Jelang Iduladha
Ekonomi dan Keuangan24 Mei 2026
Didik Haryadi Pastikan Stok BBM dan LPG di Jawa Tengah Aman Jelang Iduladha
Ekonomi dan Keuangan
Didik Haryadi Pastikan Stok BBM dan LPG di Jawa Tengah Aman Jelang Iduladha

PARLEMENTARIA, Surakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi memastikan kesiapan stok BBM dan LPG di Jawa Tengah dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Iduladha. Kepastian tersebut diperoleh setelah Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke terminal penyimpanan (storage terminal) PT Pertamina Patra Niaga di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Sebelumnya19 / 90Halaman 19 dari 90Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1076)
  • Industri dan Pembangunan(3748)
  • Isu Lainnya(1061)
  • Kesejahteraan Rakyat(3729)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4616)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

4 Juni 2026
4 Juni 2026
4 Juni 2026
4 Juni 2026
31 Mei 2026
30 Mei 2026
26 Mei 2026
26 Mei 2026
24 Mei 2026
24 Mei 2026
24 Mei 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Perampasan Aset|APBN|BUMN|BNN|narkotika|Rapat Paripurna|APBN 2027|Breaking news|DTSEN|Kampung Bahari|Bos Gendut|Sidang Tahunan|Sidang Bersama
Jakarta:
Berawan
32°C
Terasa: 35°C
Lembab: 55%
Angin: 11 km/h