E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Perampasan Aset|APBN|BUMN|BNN|narkotika|Rapat Paripurna|APBN 2027|Breaking news|DTSEN|Kampung Bahari|Bos Gendut|Sidang Tahunan|Sidang Bersama
Jakarta:
Berawan
32°C
Terasa: 35°C
Lembab: 55%
Angin: 11 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Perampasan Aset|APBN|BUMN|BNN|narkotika|Rapat Paripurna|APBN 2027|Breaking news|DTSEN|Kampung Bahari|Bos Gendut|Sidang Tahunan|Sidang Bersama
Jakarta:
Berawan
32°C
Terasa: 35°C
Lembab: 55%
Angin: 11 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomi dan Keuangan

1076 artikel ditemukan

Investasi dan Daya Beli Digadang Jadi Mesin Pertumbuhan 2027
Investasi dan Daya Beli Digadang Jadi Mesin Pertumbuhan 2027
Ekonomi dan Keuangan9 Juni 2026
Investasi dan Daya Beli Digadang Jadi Mesin Pertumbuhan 2027
Ekonomi dan Keuangan
Investasi dan Daya Beli Digadang Jadi Mesin Pertumbuhan 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai langkah menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan strategi penguatan investasi dan menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat.

9 Juni 2026
DPR Soroti Kualitas APBN, Pemerintah Janji Perbaiki Subsidi dan Belanja Tepat Sasaran
DPR Soroti Kualitas APBN, Pemerintah Janji Perbaiki Subsidi dan Belanja Tepat Sasaran
Ekonomi dan Keuangan9 Juni 2026
DPR Soroti Kualitas APBN, Pemerintah Janji Perbaiki Subsidi dan Belanja Tepat Sasaran
Ekonomi dan Keuangan
DPR Soroti Kualitas APBN, Pemerintah Janji Perbaiki Subsidi dan Belanja Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemerintah RI menegaskan komitmennya menjaga APBN Tahun Anggaran 2027 tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan sebagai respons atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terkait kualitas belanja negara, pengelolaan defisit, subsidi, hingga optimalisasi penerimaan negara.

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Minta Kasus Pembakaran Santri di Lombok Diusut Tuntas
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Minta Kasus Pembakaran Santri di Lombok Diusut Tuntas
Ekonomi dan Keuangan9 Juni 2026
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Minta Kasus Pembakaran Santri di Lombok Diusut Tuntas
Ekonomi dan Keuangan
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Minta Kasus Pembakaran Santri di Lombok Diusut Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas peristiwa tragis yang menimpa tiga santri di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang diduga menjadi korban tindak kekerasan hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat.

Andi Yuliani Paris: Generasi Muda Perlu Bijak Kelola Uang di Tengah Fenomena Lipstick Effect
Andi Yuliani Paris: Generasi Muda Perlu Bijak Kelola Uang di Tengah Fenomena Lipstick Effect
Ekonomi dan Keuangan9 Juni 2026
Andi Yuliani Paris: Generasi Muda Perlu Bijak Kelola Uang di Tengah Fenomena Lipstick Effect
Ekonomi dan Keuangan
Andi Yuliani Paris: Generasi Muda Perlu Bijak Kelola Uang di Tengah Fenomena Lipstick Effect

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengingatkan generasi muda untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah maraknya fenomena lipstick effect, yakni kecenderungan masyarakat membeli barang-barang konsumtif bernilai kecil dibandingkan mengalokasikan dana untuk aset produktif atau investasi jangka panjang.

Komisi XI Pastikan Sinergi Fiskal-Moneter Solid: Pasar Harus Lihat Realitas, Bukan Narasi
Komisi XI Pastikan Sinergi Fiskal-Moneter Solid: Pasar Harus Lihat Realitas, Bukan Narasi
Ekonomi dan Keuangan7 Juni 2026
Komisi XI Pastikan Sinergi Fiskal-Moneter Solid: Pasar Harus Lihat Realitas, Bukan Narasi
Ekonomi dan Keuangan
Komisi XI Pastikan Sinergi Fiskal-Moneter Solid: Pasar Harus Lihat Realitas, Bukan Narasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menegaskan bahwa tidak ada tenggat waktu khusus bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level tertentu. Menurutnya, yang terpenting adalah menjaga stabilitas pergerakan rupiah melalui koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter.

Pelemahan Rupiah Momentum Perkuat Industri Domestik dan Kurangi Ketergantungan Impor
Pelemahan Rupiah Momentum Perkuat Industri Domestik dan Kurangi Ketergantungan Impor
Ekonomi dan Keuangan7 Juni 2026
Pelemahan Rupiah Momentum Perkuat Industri Domestik dan Kurangi Ketergantungan Impor
Ekonomi dan Keuangan
Pelemahan Rupiah Momentum Perkuat Industri Domestik dan Kurangi Ketergantungan Impor

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat harus menjadi momentum untuk memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai langkah tersebut penting untuk memperkokoh fondasi ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas di tengah gejolak pasar global.

Kamrussamad: Penguatan Local Currency Settlement Dapat Redam Tekanan Dolar terhadap Rupiah
Kamrussamad: Penguatan Local Currency Settlement Dapat Redam Tekanan Dolar terhadap Rupiah
Ekonomi dan Keuangan7 Juni 2026
Kamrussamad: Penguatan Local Currency Settlement Dapat Redam Tekanan Dolar terhadap Rupiah
Ekonomi dan Keuangan
Kamrussamad: Penguatan Local Currency Settlement Dapat Redam Tekanan Dolar terhadap Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan terjadi dinilai tidak bisa hanya disikapi melalui langkah jangka pendek di sektor moneter. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai tekanan terhadap rupiah merupakan dampak dari struktur ekonomi nasional yang selama dua dekade terakhir masih bergantung pada pembiayaan luar negeri berbasis valuta asing (valas).

Seluruh Fraksi DPR Setujui KEM-PPKF 2027 dengan Sejumlah Catatan Kritis Demi Target Pertumbuhan dan Stabilitas Fiskal Negara
Seluruh Fraksi DPR Setujui KEM-PPKF 2027 dengan Sejumlah Catatan Kritis Demi Target Pertumbuhan dan Stabilitas Fiskal Negara
Ekonomi dan Keuangan5 Juni 2026
Seluruh Fraksi DPR Setujui KEM-PPKF 2027 dengan Sejumlah Catatan Kritis Demi Target Pertumbuhan dan Stabilitas Fiskal Negara
Ekonomi dan Keuangan
Seluruh Fraksi DPR Setujui KEM-PPKF 2027 dengan Sejumlah Catatan Kritis Demi Target Pertumbuhan dan Stabilitas Fiskal Negara
Kepastian Hukum Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Kepastian Hukum Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026
Kepastian Hukum Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Ekonomi dan Keuangan
Kepastian Hukum Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa kepastian hukum dan tata kelola kebijakan yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor di tengah dinamika pasar keuangan dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pasalnya, investor tidak hanya melihat indikator fundamental ekonomi, tetapi juga mencermati konsistensi kebijakan serta kemampuan pemerintah menciptakan iklim usaha yang memberikan rasa aman bagi pelaku ekonomi.

Said Abdullah Minta KSSK Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Rupiah
Said Abdullah Minta KSSK Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Rupiah
Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026
Said Abdullah Minta KSSK Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Rupiah
Ekonomi dan Keuangan
Said Abdullah Minta KSSK Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah dan otoritas sektor keuangan memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh level psikologis. Menurutnya, tekanan terhadap rupiah tidak bisa hanya dilihat dari sisi fundamental ekonomi semata.

BAKN Dukung Akselerasi Penyaluran KUR BNI Perkuat Akses Modal UMKM Maluku Utara
BAKN Dukung Akselerasi Penyaluran KUR BNI Perkuat Akses Modal UMKM Maluku Utara
Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026
BAKN Dukung Akselerasi Penyaluran KUR BNI Perkuat Akses Modal UMKM Maluku Utara
Ekonomi dan Keuangan
BAKN Dukung Akselerasi Penyaluran KUR BNI Perkuat Akses Modal UMKM Maluku Utara

PARLEMENTARIA, Ternate - Penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam tata kelola dan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Maluku Utara. Melalui kegiatan tersebut, BAKN menghadirkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai penyalur KUR, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe serta para pelaku usaha penerima manfaat untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program di lapangan.

Komisi XI Soroti Dampak Konsolidasi Perbankan pada Implementasi UU P2SK
Komisi XI Soroti Dampak Konsolidasi Perbankan pada Implementasi UU P2SK
Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026
Komisi XI Soroti Dampak Konsolidasi Perbankan pada Implementasi UU P2SK
Ekonomi dan Keuangan
Komisi XI Soroti Dampak Konsolidasi Perbankan pada Implementasi UU P2SK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti dampak konsolidasi perbankan nasional dalam implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ia menilai kebijakan konsolidasi perlu dikaji secara komprehensif agar tidak hanya berfokus pada aspek permodalan, tetapi juga memperhatikan karakteristik dan peran masing-masing kelompok perbankan.

Sebelumnya18 / 90Halaman 18 dari 90Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1076)
  • Industri dan Pembangunan(3748)
  • Isu Lainnya(1061)
  • Kesejahteraan Rakyat(3729)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4616)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

9 Juni 2026
9 Juni 2026
9 Juni 2026
7 Juni 2026
7 Juni 2026
7 Juni 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Seluruh fraksi DPR RI menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Di antaranya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar pembiayaan berbagai program prioritas nasional tidak menambah tekanan terhadap defisit maupun utang negara.

5 Juni 2026
4 Juni 2026
4 Juni 2026
4 Juni 2026
4 Juni 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Perampasan Aset|APBN|BUMN|BNN|narkotika|Rapat Paripurna|APBN 2027|Breaking news|DTSEN|Kampung Bahari|Bos Gendut|Sidang Tahunan|Sidang Bersama
Jakarta:
Berawan
32°C
Terasa: 35°C
Lembab: 55%
Angin: 11 km/h