
Anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad saat Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan di Gedung DPR RI, Jakarta.|Foto: Karisma/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad siap mendorong penguatan regulasi dan mekanisme kelembagaan agar rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki daya ikat dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran rekomendasi. Pasalnya, penguatan tersebut dinilai penting agar rekomendasi Komnas HAM tidak sekadar menjadi dokumen administratif tanpa tindak lanjut yang jelas.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hak Asasi Manusia serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Musababnya, berdasarkan informasi yang ia terima, dari 132 rekomendasi yang disampaikan, baru 24 rekomendasi yang telah dilaksanakan. Sementara itu, tingkat tindak lanjut oleh pemerintah daerah tercatat sekitar lima persen dan oleh kepolisian mencapai 56 persen.
Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, rendahnya tindak lanjut rekomendasi tersebut merupakan persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan perlu dicarikan solusi melalui penguatan regulasi. Ia pun mempertanyakan perlunya penegasan dalam revisi Undang-Undang tentang HAM agar rekomendasi Komnas HAM memiliki kekuatan mengikat.
"Ini kan problem yang sudah bertahun-tahun kita alami. Oleh karena itu, kita mesti carikan solusinya. Apakah revisi Undang-Undang HAM harus menegaskan bagaimana rekomendasi itu dijalankan dengan baik sehingga mengikat?" ungkap Anwar.
Ia menegaskan Komisi XIII DPR RI siap memberikan dukungan untuk memperkuat ketentuan tersebut. Baginya, revisi UU HAM perlu mengakomodasi mekanisme yang memberikan daya paksa terhadap pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM melalui regulasi yang jelas.
“Harus ada ketegasan dan saya yakinkan jangan ragu-ragu bahwa Komisi XIII akan memiliki energi untuk memberikan support dorongan agar pemenuhan HAM ini bisa terlaksana dengan baik. Sehingga dalam revisi Undang-Undang nomor 33 nanti ada rekomendasi bahwa dia punya daya paksa, dan itu nanti dituangkan dalam bentuk regulasi yang jelas,”jelasnya.
Selain itu, ia meminta Komnas Perempuan memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai 333 kebijakan yang dikategorikan diskriminatif terhadap perempuan. Diirnya menilai perlu ada identifikasi mengenai bentuk dan tingkat regulasi yang dimaksud, baik berupa peraturan daerah (Perda), peraturan gubernur (Pergub), peraturan kepala daerah, maupun bentuk peraturan lainnya.
Menurutnya, kejelasan identifikasi tersebut diperlukan agar langkah penyelesaian dapat disesuaikan dengan kewenangan masing-masing lembaga. Dengan demikian, penanganan kebijakan diskriminatif dapat dilakukan secara tepat berdasarkan bentuk regulasi dan substansi persoalannya.
Terakhir, ia menegaskan, identifikasi terhadap 333 kebijakan tersebut harus disertai pemahaman mengenai persoalan yang terkandung di dalamnya sehingga solusi yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan permasalahan.
"Menurut saya ini harus juga jelas agar formula 'obat'-nya. Jangan kita ngomong soal 'sakit'nya, tapi kita enggak tahu 'sakit'nya apa. Karena itu, 333 kebijakan yang diskriminatif itu, kita konsen kita selesaikan, tapi kita mesti tahu ini 'sakit'nya ini apa, supaya 'obat'nya sesuai," pungkas Anwar. (pun/um)