
Anggota Baleg DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga.|Foto : Runi/MRI.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengajak pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang telah memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) untuk lebih aktif memperjuangkan hak ekonomi atas karya dan produk yang dimiliki. Upaya tersebut dinilai penting agar pencipta maupun pemegang hak tidak dirugikan oleh pihak lain yang memanfaatkan karya mereka untuk kepentingan komersial tanpa izin.
Anggota Baleg DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengatakan, saat ini sejumlah pemerintah daerah dan kelompok masyarakat telah memiliki perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk hak komunal. Namun, kepemilikan hak tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika terjadi dugaan pelanggaran.
“Banyak pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang sudah punya hak, tetapi kadang tidak mengetahui hak tersebut. Saya mendorong agar mereka melihat fenomena di lapangan dan mempertahankan haknya,” ujar Umbu dalam wawancara dengan TVR Parlemen di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, apabila terdapat pihak yang diduga memproduksi atau menjual karya dan produk milik masyarakat untuk tujuan komersial tanpa izin, pemegang hak dapat mengambil langkah hukum, termasuk melayangkan somasi. Langkah tersebut dapat diarahkan untuk menuntut pembayaran royalti atau mendorong terjalinnya kerja sama dengan pihak yang memanfaatkan karya tersebut.
Menurut Umbu, penguatan perlindungan terhadap pencipta dan pemegang hak kekayaan intelektual juga menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta. Baleg mendorong agar regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memastikan pencipta memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan karyanya.
Salah satu penguatan yang didorong adalah kewajiban platform digital atau aplikator perdagangan daring untuk turut memberikan pemberitahuan dan melakukan langkah perlindungan apabila ditemukan dugaan pelanggaran hak cipta pada produk yang diperdagangkan melalui platform mereka.
Dengan demikian, perlindungan hak cipta tidak hanya menjadi tanggung jawab pencipta atau pemegang hak, tetapi juga melibatkan platform digital yang menjadi bagian dari rantai perdagangan.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap pemerintah daerah dan kelompok masyarakat semakin memahami serta berani memperjuangkan hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki. Dengan perlindungan dan pemanfaatan yang tepat, karya masyarakat dapat memberikan nilai ekonomi sekaligus mendorong tumbuhnya industri kreatif berbasis potensi daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa pembahasan RUU Hak Cipta di Baleg terus berjalan dengan semangat untuk menuntaskan pembahasannya pada tahun ini. (rr/rdn)