
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.|Foto : Munchen/MRI.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus berada dalam pengawasan DPR RI dan mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasalnya, dana yang dikelola BPKH merupakan dana umat yang bersumber dari setoran jutaan calon jemaah haji sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Marwan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH Tahun 2027 serta sejumlah isu aktual terkait pengelolaan keuangan haji.
Marwan menjelaskan, meskipun dana yang dikelola BPKH tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mekanisme pengelolaannya tetap harus mendapatkan pengawasan DPR RI. Hal ini berkaitan dengan mandat BPKH dalam mengelola dana umat yang berasal dari setoran jutaan calon jemaah haji dan harus dijaga keamanan serta keberlanjutannya.
“BPKH diberikan kewenangan untuk mengelola dana umat yang bersumber dari jutaan calon jemaah haji, sehingga harus mendapatkan pengawasan dan persetujuan anggaran dari Komisi VIII DPR RI,” ujar Marwan dalam pengantar rapat.
Politisi Fraksi PKB tersebut menambahkan, kewajiban memperoleh persetujuan DPR RI memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan BPKH ditetapkan oleh badan pelaksana setelah mendapat persetujuan DPR RI.
Atas dasar itu, Marwan menilai pembahasan RKAT BPKH Tahun 2027 menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran Komisi VIII DPR RI. Melalui pembahasan tersebut, DPR ingin memastikan perencanaan anggaran BPKH selaras dengan target kinerja serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan dana haji.
“Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran BPKH Tahun 2027 serta isu-isu aktual memiliki makna yang sangat penting dan strategis guna memastikan profesionalisme BPKH dalam melaksanakan pengelolaan keuangan haji serta menjaga keamanan dan keberlanjutan dana haji,” demikian disampaikan Marwan.
Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI meminta penjelasan mengenai kesesuaian RKAT 2027 dengan target kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis BPKH, termasuk target perolehan nilai manfaat yang direncanakan untuk tahun mendatang.
Selain itu, Komisi VIII meminta Dewan Pengawas BPKH memaparkan hasil evaluasi dan pengawasan terhadap penyusunan RKAT 2027. Hal tersebut mencakup kesesuaian target nilai manfaat, strategi penempatan dan investasi dana haji, serta langkah mitigasi terhadap berbagai risiko investasi.
Komisi VIII juga meminta konfirmasi mengenai penerimaan laporan dana efisiensi dari realisasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 oleh BPKH. Hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh dana yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji tercatat dan dikelola secara transparan.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan haji. Persetujuan DPR terhadap RKAT BPKH diharapkan dapat memastikan dana umat dikelola secara bertanggung jawab, menjaga keamanan dana jemaah, serta menghasilkan nilai manfaat yang optimal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan keuangan haji. (ayu/ssb)