//
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Runi/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Realisasi sejumlah asumsi makro ekonomi yang belum sepenuhnya mencapai target dalam pelaksanaan APBN 2025 menjadi catatan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam. Namun, di sisi lain, sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat justru dinilai mampu mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia mengatakan evaluasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2025 tidak cukup hanya melihat capaian asumsi makro. Menurutnya, hal yang tidak kalah penting adalah melihat dampak realisasi anggaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Apakah realisasi angka-angka di asumsi makro itu berdampak kepada tingkat kesejahteraan? Kita berharap berdampak,” kata Ecky saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah asumsi makro yang belum mencapai target dalam APBN 2025. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang realisasinya berada di bawah target. Selain itu, penerimaan negara juga mengalami shortfall. Namun demikian, dirinya melihat adanya kondisi menarik karena sejumlah indikator kesejahteraan justru menunjukkan capaian sesuai target.
“Yang unik adalah angka-angka asumsi makro banyak yang belum tercapai, tapi angka-angka target kesejahteraan, target pembangunan justru hampir seluruhnya tercapai,” ujar Legislator dari Fraksi PKS itu.
Ecky mencontohkan tingkat pengangguran terbuka yang mampu mencapai target, demikian pula dengan Rasio Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga disebut mencapai target. Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian dan perikanan, yakni nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, juga dinilai sesuai dengan target yang ditetapkan.
Menurut Ecky, capaian tersebut menjadi indikasi bahwa kebijakan dan penggunaan anggaran tetap mampu menghasilkan sejumlah capaian pembangunan, meskipun beberapa asumsi makro belum terpenuhi.
“Bisa berarti apa? Efisien dan efektif di dalam mencapai target,” katanya.
Kendati demikian, dirinya mengingatkan capaian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan fiskal pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah, menurutnya, perlu menetapkan target pembangunan yang lebih menantang agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terus didorong.
Ia berharap capaian indikator kesejahteraan yang telah memenuhi target pada 2025 dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan target pembangunan pada 2027. “Yang mudah-mudahan nanti targetnya kita naikkan supaya menantang untuk tahun 2027,” pungkas Politisi dari dapil Jawa Barat III itu. (fa/um)
