Mahfudz: Pemerataan Internet Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Layanan

PARLEMENTARIA, Bekasi — Anggota Komisi I DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Komdigi) dalam memperluas akses telekomunikasi di Provinsi Jawa Barat. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya diukur dari luasnya cakupan jaringan, tetapi juga dari kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mahfudz dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI mengenai optimalisasi infrastruktur digital BAKTI Komdigi untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi daerah di Bekasi, Jumat (10/7/2026).

“Di Jawa Barat sebagian besar kebutuhan konektivitas sudah terpenuhi. Namun, masih ada beberapa titik yang harus kita perbaiki. Apresiasi perlu kita berikan kepada BAKTI Komdigi karena pemerintah telah melakukan upaya maksimal dalam memenuhi kebutuhan internet, telekomunikasi, dan informasi,” ujar Mahfudz.

Berdasarkan bahan pemaparan yang diterima Komisi I DPR RI, jaringan 4G di Jawa Barat telah mencakup sekitar 97,79 persen wilayah dan menjangkau 99,98 persen populasi. Dari total 5.957 desa, sebanyak 5.873 desa tercatat telah memperoleh cakupan 4G secara penuh.

Meski cakupan jaringan relatif tinggi, Mahfudz menilai masih terdapat daerah yang belum memperoleh layanan secara optimal. Persoalan tersebut tidak hanya dijumpai di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, tetapi juga pada wilayah yang secara geografis relatif dekat dengan pusat perkotaan.

“Ada daerah termarginalkan yang letaknya tidak terlalu jauh dari perkotaan, bahkan dari Jakarta, tetapi masih terdapat titik-titik yang blank. Seperti di daerah Pandeglang, saya kira ini juga perlu mendapat perhatian khusus,” katanya.

Politisi Fraksi PKS tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan yang lebih rinci terhadap titik-titik tanpa sinyal maupun wilayah dengan kualitas jaringan rendah. Menurutnya, pemetaan tersebut diperlukan agar anggaran pembangunan infrastruktur digital dapat diarahkan secara tepat sasaran.

Data pemaparan juga menunjukkan bahwa persoalan utama konektivitas di Jawa Barat mulai bergeser dari persoalan cakupan menuju kualitas dan pemanfaatan layanan. Dari 1.316 titik layanan yang diukur pada Juni 2026, sebanyak lima persen masih memiliki kapasitas di bawah 10 Mbps. Sebagian besar titik dengan kecepatan rendah tersebut berada pada fasilitas pendidikan dan kantor pemerintahan.

Mahfudz menegaskan bahwa kualitas jaringan harus mampu menunjang kebutuhan masyarakat secara nyata, terutama untuk kegiatan belajar mengajar, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pemerintahan, dan aktivitas perekonomian.

“Anggarannya perlu ditingkatkan dan kerjanya juga perlu dimaksimalkan. Tujuannya bukan hanya agar seluruh wilayah terkoneksi, tetapi agar masyarakat benar-benar memperoleh layanan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara produktif,” pungkasnya. (uf/aha)