E-Media DPR RI – Berita DPR RI, Informasi dan Kegiatan DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Desa Wisata|Guru|internet|Audit|UKT|BUMN|RUU Sisdiknas|Regulasi|Nelayan|Korupsi|SPMB|PTPIN|Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 31°C
Lembab: 52%
Angin: 11 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita DPR RI, Informasi dan Kegiatan DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Desa Wisata|Guru|internet|Audit|UKT|BUMN|RUU Sisdiknas|Regulasi|Nelayan|Korupsi|SPMB|PTPIN|Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 31°C
Lembab: 52%
Angin: 11 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Berita DPR RI, Informasi dan Kegiatan DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Desa Wisata|Guru|internet|Audit|UKT|BUMN|RUU Sisdiknas|Regulasi|Nelayan|Korupsi|SPMB|PTPIN|Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 31°C
Lembab: 52%
Angin: 11 km/h
/
/
Berita/Kesejahteraan Rakyat

Banyak Mahasiswa Mundur dari Kampus, Pemerintah Perlu Evaluasi UKT

Diterbitkan
Sabtu, 11 Jul 2026 14.08 WIB
Bagikan:
Banyak Mahasiswa Mundur dari Kampus, Pemerintah Perlu Evaluasi UKT

Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta.|Foto: HAL/Mahendra

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Banyaknya calon mahasiswa yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) menjadi perhatian Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono. Ia menilai, pemerintah perlu mengevaluasi skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diduga menjadi salah satu penyebab utama calon mahasiswa batal melanjutkan kuliah.


Apalagi menurutnya, kemampuan ekonomi keluarga tidak selalu sejalan dengan status pekerjaan orang tua. "ASN golongan 1, 2, bahkan 3 saja, jika dua putranya diterima di perguruan tinggi negeri, itu sungguh amat sangat berat untuk membiayai putra-putranya. Ini juga mesti harus ada intervensi dari pemerintah, apa diskresinya," ujar Juliyatmono kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (9/7/2026).


Menurutnya, tingginya biaya pendidikan di sejumlah perguruan tinggi negeri tidak dapat dilepaskan dari masih terbatasnya dukungan pemerintah terhadap pembiayaan operasional kampus. Maka dari itu, penguatan pembiayaan pendidikan tinggi perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional.

Lihat Juga :

Raih Peringkat ke-39 Olimpiade Paris, Pemerintah Perlu Evaluasi Demi Kemajuan Olahraga Nasional

Raih Peringkat ke-39 Olimpiade Paris, Pemerintah Perlu Evaluasi Demi Kemajuan Olahraga Nasional

Revisi UU, Prajurit Aktif di Lembaga Pemerintah Harus Mundur dari TNI

Revisi UU, Prajurit Aktif di Lembaga Pemerintah Harus Mundur dari TNI


"Karena pemerintah belum sempurna, belum cukup mampu untuk membiayai operasional perguruan tinggi. Jika pemerintah mampu membiayai perguruan tinggi ini, tentu biayanya akan jauh lebih murah. Jika perlu pun saatnya pendidikan tinggi pun harus gratis," katanya.


Selain itu Juliyatmono menilai investasi di bidang pendidikan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka kemiskinan. 


Oleh sebab itu, pembahasan mengenai alokasi anggaran pendidikan, termasuk pemanfaatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, perlu diarahkan agar mampu memperkuat pembiayaan perguruan tinggi.


"Maka undang-undang nanti itu akan terus kita rumuskan seperti apa 20 persen itu dan seperti apa biaya-biaya operasional itu pemerintah mulai memperhatikan ke perguruan-perguruan tinggi negeri agar UKT-nya bisa diturunkan serendah mungkin," tutupnya. (hal/aha)

Berita terkait

Raih Peringkat ke-39 Olimpiade Paris, Pemerintah Perlu Evaluasi Demi Kemajuan Olahraga Nasional
Kesejahteraan Rakyat
Raih Peringkat ke-39 Olimpiade Paris, Pemerintah Perlu Evaluasi Demi Kemajuan Olahraga Nasional
Revisi UU, Prajurit Aktif di Lembaga Pemerintah Harus Mundur dari TNI
Populer
Revisi UU, Prajurit Aktif di Lembaga Pemerintah Harus Mundur dari TNI
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024 Perlu Libatkan Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia
Kesejahteraan Rakyat
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024 Perlu Libatkan Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia
Tags:#UKT
Sebelumnya

Mahfudz: Pemerataan Internet Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Layanan

Selanjutnya

Legislator Dorong BAKTI Komdigi Lanjutkan Perluasan Konektivitas hingga Daerah 3T

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(997)
  • Industri dan Pembangunan(3463)
  • Isu Lainnya(1029)
  • Kesejahteraan Rakyat(3485)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4240)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

Syarat dan Ketentuan Umum

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Berita DPR RI, Informasi dan Kegiatan DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Desa Wisata|Guru|internet|Audit|UKT|BUMN|RUU Sisdiknas|Regulasi|Nelayan|Korupsi|SPMB|PTPIN|Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 31°C
Lembab: 52%
Angin: 11 km/h