Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024 Perlu Libatkan Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia

PARLEMENTARIA, Makkah – DPR RI telah sepakat untuk berencana membentuk Pansus Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024 dalam waktu dekat. Pansus tersebut akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan rukun Islam kelima tersebut, terutama terkait kerja sama dengan pihak Masyair (pelayanan) di Saudi Arabia.

Evaluasi ini dianggap penting mengingat banyaknya keluhan dari jemaah haji terkait pelayanan yang tidak maksimal selama prosesi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Saya melihat bahwa harus ada evaluasi dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Saudi Arabia, terutama kepada pihak Masyair. Karena bagaimana pun juga penanganan di Armuzna sepenuhnya adalah kewajiban pemerintah Saudi Arabia. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah Indonesia meskipun banyak keluhan dari jemaah bahwa pelayanan dari pemerintah Indonesia tidak maksimal,” ujar Selly kepada Parlementaria di Mina, Makkah, Arab Saudi, Minggu (16/06/2024).

Selly menyoroti berbagai masalah yang dihadapi jemaah haji di Mina, termasuk tenda-tenda yang penuh sesak, AC yang tidak berfungsi, penanganan makanan yang tidak sesuai, toilet yang tidak mencukupi, serta kurangnya fasilitas air dan air minum. Masalah-masalah ini, menurut Selly, merupakan tanggung jawab pemerintah Saudi Arabia.

“Pelayanan di Mina banyak sekali (misalnya) tenda yang penuh sesak, banyak AC yang tidak berjalan, penanganan makanan yang tidak sesuai, toilet yang tidak memenuhi kebutuhan jemaah, dan fasilitas air yang sangat kurang, bahkan air minum juga tidak terpenuhi. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Saudi Arabia,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selly berharap, setelah pelaksanaan haji selesai, pemerintah Indonesia dapat mengevaluasi kinerja pihak Masyair dan menentukan mana yang bisa kembali diajak bekerja sama dan mana yang harus diputus kontraknya. Selain itu, evaluasi terhadap kementerian dan lembaga di Indonesia juga diperlukan, terutama terkait keimigrasian, untuk menghindari masalah yang sama di masa mendatang.

“Kami juga akan meminta pemerintah Indonesia mengevaluasi kementerian dan lembaga, terutama pihak keimigrasian, agar masalah-masalah ini tidak terulang lagi. Ini penting, terutama untuk jemaah umroh, backpacker, dan mereka yang melaksanakan haji ilegal,” jelas Selly.

Selly juga menekankan pentingnya evaluasi pembiayaan ibadah haji, mengingat biaya yang tinggi tidak seharusnya menjadi beban berat bagi para jemaah. “Evaluasi pembiayaan ibadah haji juga perlu dilakukan agar biaya yang tinggi tidak menjadi beban bagi para jemaah,” pungkasnya.

Evaluasi ini diharapkan dapat memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang, sehingga jemaah Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan lebih nyaman dan lancar. •rdn