Bonnie Triyana Dorong Badan Pengelola BUMN Perkuat Riset Sejarah dan Cagar Budaya

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menilai Badan Pengelola BUMN perlu mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ekosistem riset kebudayaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Dukungan tersebut dinilai mendesak mengingat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk menjalankan berbagai penelitian di bidang sejarah dan cagar budaya.

Hal itu disampaikan Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI bersama Badan Pengelola BUMN, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut Bonnie, Badan Pengelola BUMN yang mengelola sejumlah kawasan cagar budaya telah memperoleh manfaat ekonomi yang cukup besar dari sektor pariwisata. Karena itu, sebagian keuntungan tersebut sudah semestinya dikembalikan untuk memperkuat fondasi pelestarian budaya melalui riset, dokumentasi sejarah, dan produksi pengetahuan.

"Kalau kita lihat, pendapatannya lumayan dari bidang usaha yang core-nya kebudayaan dan sejarah. Pariwisata itu kan di hilir. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana keberimbangan antara menghasilkan keuntungan dengan memastikan tata kelola kebudayaannya tetap berjalan dengan baik," ujar Bonnie.

Ia menegaskan, investasi pada riset bukan sekadar mendukung dunia akademik, melainkan menjadi modal utama untuk membangun narasi sejarah yang kuat dan kredibel. Menurutnya, kualitas pengelolaan kawasan cagar budaya sangat ditentukan oleh hasil penelitian yang menjadi dasar interpretasi sejarah dan pengalaman yang diterima pengunjung.

Karena itu, Bonnie memandang Badan Pengelola BUMN memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut menopang ekosistem riset kebudayaan, terutama ketika BRIN masih memiliki keterbatasan anggaran dalam melakukan penelitian sejarah dan cagar budaya.

"Kalau tata kelola pengetahuan dan kebudayaannya tidak baik, pada akhirnya pariwisatanya juga tidak akan berkembang optimal," tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Ia mencontohkan kawasan-kawasan seperti Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko yang selama ini mampu menghasilkan pendapatan signifikan dari penjualan tiket maupun sektor hospitality. Sebagian keuntungan tersebut, menurutnya, dapat dialokasikan untuk mendukung penelitian arkeologi, dokumentasi sejarah, pengembangan narasi kebudayaan, hingga publikasi hasil riset kepada masyarakat.

Bonnie menilai langkah tersebut akan menciptakan siklus yang saling menguatkan. Riset yang berkualitas akan menghasilkan narasi sejarah yang lebih kaya, meningkatkan pengalaman pengunjung, sekaligus memperkuat daya saing destinasi wisata budaya Indonesia.

Selain mendukung riset, Bonnie juga mendorong Badan Pengelola BUMN memperluas kemitraan dengan komunitas kebudayaan di berbagai daerah. Menurutnya, pelestarian cagar budaya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus melibatkan masyarakat yang selama ini aktif merawat dan menghidupkan warisan budaya.

"Mitranya jangan hanya pemerintah. Komunitas juga harus dilibatkan. Banyak anak-anak muda yang memiliki kemampuan luar biasa, bahkan lulusan luar negeri, yang sekarang mengabdikan diri melalui komunitas di daerah. Mereka perlu diberi ruang dan dukungan," ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara Badan Pengelola BUMN, BRIN, ANRI, dan komunitas akan memperkuat ekosistem pelestarian cagar budaya secara menyeluruh. Dengan riset yang kuat, narasi sejarah yang kredibel, dan partisipasi masyarakat yang luas, kawasan cagar budaya tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui pariwisata, tetapi juga menjadi sarana memperkuat identitas dan memori kolektif bangsa.

"Semakin baik tata kelola kebudayaan kita, semakin kuat narasinya, semakin besar pula daya tarik wisata yang kita miliki. Pada akhirnya, hal itu juga akan meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara maupun masyarakat," pungkasnya. (fa/ssb)