Firman Soebagyo: Ekspor CPO Satu Pintu Perkuat Pengawasan dan Tambah Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendukung kebijakan pemerintah menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk minyak sawit mentah (CPO). Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat pengawasan ekspor, tetapi juga meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng di dalam negeri.

Firman menjelaskan, kondisi geoekonomi global yang dipengaruhi konflik internasional menjadikan komoditas minyak nabati sebagai sektor yang sangat strategis. Karena itu, pemerintah perlu memastikan tata kelola ekspor berlangsung lebih transparan dan terkendali.

"Kalau sekarang pemerintah membuat kebijakan ekspor satu pintu, itu sangat bagus karena pengendaliannya menjadi satu. Bisa meningkatkan fiskal negara karena tidak ada lagi under invoicing maupun under pricing yang selama ini tidak terkontrol," ujar Firman kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Ia mengungkapkan, selama ini masih terdapat praktik ekspor yang tidak sepenuhnya tercatat sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, pemerintah dinilai dapat meminimalkan kebocoran sekaligus memastikan devisa hasil ekspor memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.

Firman juga menilai Indonesia memiliki posisi yang sangat kuat sebagai produsen utama CPO dunia. Menurutnya, kebutuhan minyak nabati global masih sangat bergantung pada produksi Indonesia, meski sejumlah negara kerap mengampanyekan penggunaan minyak nabati alternatif.

"Secara ekonomi sulit menandingi produktivitas sawit Indonesia. Karena itu, kita harus percaya diri sekaligus memastikan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas," ujar Legislator Dapil Jawa Tengah III ini.

Selain menjaga ekspor, ia menilai kebijakan tersebut juga memberi ruang bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng nasional, termasuk sebagai penopang program biodiesel dan meningkatnya konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, Firman berharap pemerintah tetap konsisten menjalankan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekspor, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. (tin/we)