Belajar dari Tiongkok, Penguasaan Bahasa Asing Jadi Kunci Riset Pasar Global

PARLEMENTARIA, Semarang – Strategi Negara Tiongkok yang mengirimkan generasi mudanya untuk memelajari bahasa asing ke berbagai negara, termasuk memetakan kebutuhan pasar internasional, dapat menjadi inspirasi kebijakan politik luar negeri bagi Indonesia. 

Karena itu, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penguatan kemampuan bahasa asing sebagai fondasi diplomasi ekonomi yang mampu membuka akses kerja dan pasar global.

Menurut Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, kehadiran tenaga kerja Indonesia di sektor layanan internasional, seperti di bandara-bandara dunia, dinilai masih sangat minim jika dibandingkan dengan pekerja dari Filipina, Pakistan, Bangladesh, dan India. Berdasarkan identifikasinya, hambatan utama yang dihadapi bukan terletak pada keterampilan teknis, melainkan pada kelemahan penguasaan bahasa asing.

Hal ini menyebabkan profil pekerja migran Indonesia masih didominasi oleh sektor domestik atau asisten rumah tangga, sementara posisi di level pelayanan menengah masih banyak diisi oleh negara pesaing.

“Kita susah mencari orang Indonesia yang bisa bekerja di tempat-tempat seperti itu. Kebanyakan (orang) Indonesia ini yang dikirimnya (berprofesi) TKW, rumah tangga (jarang) betul-betul high class yang seperti di perusahaan minyak dan gas, untuk level-level service seperti di bandara dan lain-lain tidak ada,” jelas Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat saat memimpin Kunjungan Kerja BKSAP ke Semarang, Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026). 

Menurutnya, peningkatan keterampilan harus dibarengi dengan penguasaan bahasa asing agar masyarakat memiliki daya saing di pasar kerja internasional. Di sisi lain, ia juga menilai pemerintah daerah dapat memperluas akses pelatihan bahasa hingga ke tingkat kecamatan agar semakin banyak masyarakat yang mampu memanfaatkan peluang kerja di luar negeri, khususnya di Jepang yang saat ini masih membutuhkan tenaga kerja Indonesia.

“Jadi saran kami supaya Go International, warga kita dari Jawa Tengah ini, selain diberikan latihan keterampilan, pastikan mereka mempunyai kemampuan bahasa. Nah bagaimana hadirnya pemerintah daerah ini betul-betul mendorong dan memberikan semacam latihan dan pelayanan,” tambah Politisi Fraksi PKS itu. 

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BKSAP menjalankan diplomasi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing produk masyarakat di pasar global. Dalam konteks itu, BKSAP juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memanfaatkan jejaring diplomasi Indonesia di luar negeri guna memperoleh informasi mengenai kebutuhan pasar di berbagai negara.

“Ekspor kita tidak hanya bergantung atau berbasis pada produk-produk yang sifatnya industrial, tetapi bagaimana ekspor kita berbasis pada produk yang dihasilkan oleh masyarakat secara langsung,” lanjut Anggota Komisi I DPR RI ini.

Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta memanfaatkan informasi dari para duta besar mengenai kebutuhan pasar di negara tujuan agar pengembangan SDM maupun produk unggulan daerah lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, Ia menilai Indonesia dapat belajar dari strategi diplomasi perdagangan Tiongkok yang menggabungkan penguasaan bahasa dengan riset pasar sebelum melakukan ekspansi ekonomi ke berbagai negara.

“Mereka mengirim pemudanya untuk hadir di setiap negara dan menguasai bahasa negara itu, setelah mereka memahami bahasa negara itu, mereka disuruh untuk terjun ke pasar dan coba membaca apa kebutuhan negara itu. Kemudian mereka kirim ke negaranya, baru mereka ekspor,” pungkasnya.

Melalui penguatan kemampuan bahasa asing, pemanfaatan jejaring diplomasi, serta pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, BKSAP berharap Jawa Tengah mampu memanfaatkan peluang ekonomi global secara lebih optimal. Dengan demikian, diplomasi parlemen tidak hanya memperkuat hubungan antarnegara, tetapi juga memberikan manfaat nyata berupa peningkatan kesempatan kerja dan perluasan pasar bagi produk-produk unggulan daerah. (jih/rdn)