Ketua BKSAP: Kemandirian Energi Jadi Kunci Hadapi Geopolitik Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menilai gagasan kedaulatan energi yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, relevan dengan kondisi geopolitik global yang masih penuh ketidakpastian.

Menurut Syahrul, konflik yang terjadi di berbagai kawasan dunia menunjukkan pentingnya Indonesia memperkuat kemandirian nasional. Ia pun menilai perang Iran-Amerika-Israel serta konflik Rusia-Ukraina menjadi gambaran bahwa dinamika geopolitik global belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Dalam situasi tersebut, Indonesia perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki agar tidak terlalu bergantung pada negara lain, terutama dalam memenuhi kebutuhan strategis nasional.

“Bahwa dengan kondisi seperti ini, kita harus menyadari tentang potensi kita yang cukup besar. Ide tentang kedaulatan energi, tentang kedaulatan pangan yang disampaikan Presiden adalah ide yang sangat cocok dengan kondisi sekarang,” ujar Syahrul kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). 

Menurutnya, kedaulatan energi dan pangan sebagaimana disampaikan Presiden merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara lain. Terlebih, Indonesia masih melakukan impor sejumlah kebutuhan energi seperti BBM, gas, dan minyak, sehingga penguatan sumber energi domestik menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian global.

Syahrul juga mengapresiasi rencana transformasi energi yang disampaikan Presiden, termasuk perubahan pembangkit listrik yang masih menggunakan diesel menuju pemanfaatan energi surya. Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menghemat anggaran negara.

“Ini sangat cerdas sekali, menurut saya itu apresiasi yang luar biasa. Ini akan menghemat anggaran kita, BBM kita itu disebur bisa 70 triliun per tahun akan hemat jikalau kita mentransformasi energi kita dari energi diesel ke energi surya,” ujar Legislator yang juga dari Komisi I DPR RI tersebut.

Lebih lanjut, Syahrul menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi surya karena memperoleh paparan sinar matahari sepanjang tahun. Potensi tersebut, menurutnya, perlu dimanfaatkan secara maksimal agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna energi, tetapi mampu menjadi produsen energi yang mandiri.

Syahrul menegaskan penguatan kedaulatan nasional tidak berarti Indonesia harus menutup diri dari kerja sama maupun investasi asing. Namun, kerja sama tersebut harus tetap diarahkan untuk mendukung kepentingan nasional dan target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk dengan memastikan adanya transfer teknologi.

“Kita tetap harus membuka diri. Bapak Presiden menyampaikan, membuka diri untuk bekerja sama dengan negara lain, investasi tetap berjalan. Tetapi kita harus mempertahankan kedaulatan kita, bahwa silakan berinvestasi di kita, tetapi investasi yang memang mendukung dari misi-misi kita, dari target-target dan rencana-rencana kita,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Syahrul berpandangan kemandirian tersebut pada akhirnya akan memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah pergaulan internasional. Dengan menjadi negara produsen dan tidak bergantung pada negara lain, Indonesia dinilai akan memiliki kapasitas lebih besar dalam menentukan kepentingan nasional sekaligus membawa misi perdamaian dunia.

“Ketika kita memiliki kedaulatan, kita menjadi negara produsen, bukan menjadi konsumen, maka posisi tawar kita di forum-forum internasional itu akan terasa kuat,” pungkas Syahrul. (ujm/rdn)