//
Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, usai menerima Courtesy Call Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Ina H. Krisnamurthi, berlangsung di Ruang Pimpinan BKSAP, Jakarta, Selasa.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penguatan sentralitas ASEAN dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan berbagai konflik regional yang tengah berkembang. Hal tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, usai menerima Courtesy Call Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Ina H. Krisnamurthi, berlangsung di Ruang Pimpinan BKSAP, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Syahrul Aidi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara diplomasi eksekutif dan diplomasi parlemen dalam menjaga stabilitas kawasan ASEAN. Menurutnya, kerja sama yang solid antara Kementerian Luar Negeri dan BKSAP menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
“Tema utama yang kami diskusikan adalah kerja sama ASEAN dan bagaimana memperkuat sentralitas ASEAN di berbagai forum multilateral,” ujar Syahrul Aidi.
Ia menyampaikan, sentralitas ASEAN penting untuk memastikan negara-negara anggota memiliki sikap bersama dalam menyikapi isu-isu strategis internasional. Dalam konteks parlemen, hal ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi di forum-forum seperti Inter Parliamentary Union (IPU) maupun kerja sama antar parlemen ASEAN.
Syahrul Aidi menambahkan bahwa kondisi geopolitik global saat ini menunjukkan adanya tantangan terhadap norma-norma internasional. Oleh karena itu, ASEAN perlu memperkuat peran kawasan, termasuk melalui ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), sebagai wadah diplomasi parlemen.
“Di tingkat global, kita melihat adanya ketidaksesuaian antara norma dan realitas yang terjadi. Karena itu, penguatan norma di kawasan ASEAN menjadi sangat penting,” ujar Politikus PKS tersebut.
Salah satu isu yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut adalah situasi di Myanmar. Syahrul Aidi menekankan perlunya kesamaan paradigma dan sikap bersama negara-negara ASEAN dalam merespons perkembangan politik di Myanmar.
Indonesia, lanjutnya, berkomitmen untuk berperan sebagai penengah dan juru damai dalam konflik yang terjadi di Myanmar. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan inklusif dengan melibatkan seluruh kelompok yang ada, sejalan dengan prinsip-prinsip ASEAN.
“Sebagai negara besar di ASEAN, Indonesia harus berperan aktif dalam mendorong penyelesaian konflik secara inklusif dan damai,” ujar Syahrul Aidi.
Ia juga menegaskan pentingnya pelaksanaan proses politik di Myanmar secara terbuka dan demokratis agar hasilnya dapat diterima dan diakui oleh komunitas internasional.
Lebih lanjut, Syahrul Aidi menilai Courtesy Call ini menunjukkan kuatnya hubungan dan koordinasi antara diplomasi eksekutif yang dijalankan Kementerian Luar Negeri dan diplomasi legislatif melalui BKSAP DPR RI.
“Ini membuktikan bahwa diplomasi eksekutif dan diplomasi parlemen berjalan beriringan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat peran Indonesia di ASEAN,” pungkasnya. •bit/aha
