//
Dede Yusuf Pertanyakan Pemerintah Soal Dana Desa Dipotong Drastis dalam RAPBN 2027
Diterbitkan
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi dalam Rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN TA 2027 Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Runi/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengkritisi keras kebijakan penurunan alokasi anggaran desa yang dinilai merosot sangat drastis. Penurunan ini dinilai kontradiktif mengingat beban riil pelayanan publik di tingkat pemerintahan terbawah justru semakin menumpuk.
“Pemotongan Desa dari 1,3 miliar hingga hanya tinggal 370 juta. Hampir semua Kepala Desa mengatakan kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan 370 juta ini,” ujar Dede Yusuf dalam Rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN TA 2027 Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/06/2026).
Ia menjelaskan, pemotongan anggaran ini memicu tanda tanya besar mengenai arah kebijakan operasional desa dari pemerintah pusat. Terlebih, desa dituntut untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang krusial dan bersentuhan langsung dengan warga.
“Nah, apakah konsep Kementerian Keuangan ataupun Pemerintah saat ini adalah membiarkan Desa megap-megap? Tetapi tugasnya juga semakin banyak, apalagi yang disampaikan tadi permasalahan sampah dan lain-lain ini masih menjadi salah satu tugas yang penting,” ujarnya.
Selain pengawasan formal, sebagai Pimpinan Komisi II DPR RI sekaligus Anggota Banggar DPR ini, dirinya pun kerap menerima langsung keluhan dari masyarakat konstituen saat turun ke daerah pemilihan mengenai sulitnya penanganan fasilitas publik dasar seperti sampah yang tak kunjung teratasi di tingkat kabupaten/kota.
“Hampir setiap hari kalau kami turun ke daerah, permasalahan yang pertama selalu disampaikan masyarakat adalah, memang betul, masalah pelayanan publik yaitu sampah. Pemerintah Kabupaten juga kesulitan, Pemerintah Provinsi juga kesulitan,” ungkap Dede Yusuf.
Lebih lanjut, hasil evaluasi dan keluhan dari berbagai asosiasi kepala daerah ini diharapkan menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk segera memetakan ulang formula TKD agar fungsi pelayanan paling dasar tidak lumpuh. “Kebetulan di Komisi II ini urusannya asosiasi-asosiasi Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, dan juga Desa, sehingga boleh dikatakan kami perlu menyampaikan suara ini kepada Bapak dan Ibu semua,” pungkasnya. (NAL/um)
