Achmad Ru'yat Minta Penguatan Anggaran Kemendukbangga untuk Optimalkan Layanan Keluarga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru'yat, menyoroti keterbatasan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) Tahun Anggaran 2026 yang dinilainya dapat berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan keluarga, termasuk upaya percepatan penurunan stunting.

Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Achmad Ru'yat terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Menteri dan jajaran atas kerja keras yang telah dilakukan. Namun, ia menilai kementerian tersebut menghadapi tantangan besar karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

“Terima kasih atas kerja cerdas dan kerja keras Pak Menteri beserta jajaran. Namun memang sudah kami prediksi bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menghadapi situasi yang dilematis karena pagu anggarannya sangat kecil,” ujar Achmad Ru'yat.

Ia menjelaskan, berdasarkan paparan yang diterima Komisi IX DPR RI, sekitar 95,3 persen atau Rp3,385 triliun dari total pagu anggaran tahun 2026 dialokasikan untuk belanja pegawai. Sementara sisa anggaran sekitar Rp165 miliar harus digunakan untuk mendanai berbagai program prioritas, kegiatan reguler, hingga inovasi program pembangunan keluarga.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan pembiayaan operasional dan pelaksanaan program di lapangan. Bahkan, pagu anggaran Kemendukbangga pada 2026 tercatat mengalami kontraksi sebesar 25,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, Achmad mengaku telah menyampaikan kekhawatiran tersebut dalam berbagai forum pembahasan anggaran bersama pemerintah. Ia menilai keterbatasan pendanaan berpotensi memengaruhi kualitas layanan kependudukan dan keluarga berencana di masa mendatang.

Lebih lanjut, Achmad Ru’yat menyoroti capaian program percepatan penurunan stunting yang dinilai masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Ia mengungkapkan masih terdapat selisih sekitar 5,6 poin persentase yang harus dikejar dalam lima tahun ke depan. Selain itu, ratusan ribu keluarga berisiko stunting (KRS), khususnya pada kelompok desil 1 hingga desil 3, dinilai belum tertangani secara optimal.

“Perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029,” tegasnya.

Achmad juga menyoroti masih terbatasnya cakupan layanan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta Bina Keluarga Remaja (BKR). Dari sekitar 50 ribu SMP dan SMA di Indonesia, menurutnya, program tersebut baru menjangkau kurang dari empat persen sekolah.

Kondisi itu, lanjutnya, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun 2027 agar program pembangunan keluarga dapat berjalan lebih optimal dan mampu menjawab berbagai tantangan kependudukan yang dihadapi Indonesia.

“Kami berharap dalam proses pembahasan anggaran 2027 ada komunikasi politik yang baik sehingga program-program ini dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Kalau tidak, saya sangat khawatir. Dan saya pun belum mendapatkan gambaran atas program MBG terhadap penurunan stunting, Belum ada, katakanlah dampak dari pemberian makanan terhadap ibu hamil, ibu menyusui, balita ini gambar terhadap penurunan stunting seperti apa,”paparnya.

Pada akhir penyampaiannya, Politisi dari Fraksi PKS ini tetap memberikan dukungan kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga beserta jajaran agar tetap bersemangat menjalankan tugas meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

“Selamat kepada Pak Menteri. tetap semangat menjalankan tugas dan program-program yang ada,” pungkasnya. (ayu/ssb)