PLN Harus Perkuat Keandalan Sistem dan Komunikasi Publik Pasca Gangguan Listrik di Jatim

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyoroti gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir. Selain mengapresiasi kerja keras petugas PT PLN (Persero) yang terus berupaya memulihkan jaringan dan memastikan pasokan listrik kembali normal, ia tetap mengingatkan bahwa insiden tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem ketenagalistrikan dan tata kelola pelayanan publik di sektor energi.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII tersebut mengaku menerima banyak aspirasi dari masyarakat terkait dampak gangguan listrik terhadap aktivitas rumah tangga, layanan publik, hingga usaha kecil dan menengah. Isu ini menjadi sorotannya lantaran listrik tidak hanya menjadi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga merupakan fondasi utama yang menopang produktivitas ekonomi daerah.

"Kami memahami bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi keandalan sistem kelistrikan, baik karena pemeliharaan jaringan maupun gangguan teknis yang bersifat darurat. Namun yang terpenting adalah bagaimana pemerintah dan penyelenggara layanan publik memastikan sistem yang semakin andal, responsif, dan mampu meminimalkan dampak terhadap masyarakat ketika gangguan terjadi," ujar Meitri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Lebih lanjut, Politisi PKS tersebut menilai bahwa peningkatan keandalan sistem harus menjadi prioritas yang sejalan dengan besarnya dukungan anggaran negara kepada sektor ketenagalistrikan. Berdasarkan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM, subsidi listrik pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp100,83 triliun dan diproyeksikan meningkat di kisaran Rp113,45 triliun hingga Rp122,83 triliun pada RAPBN 2027.

Selain itu, anggaran di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga terus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kelistrikan nasional, dimana pagu indikatif pada direktorat ini untuk Tahun Anggaran 2027 tercatat cukup masif, yakni mencapai Rp10,46 triliun.

"Dengan komitmen anggaran yang sangat besar tersebut, masyarakat tentu berharap hadirnya sistem ketenagalistrikan yang semakin tangguh, mampu mengantisipasi lonjakan beban maupun gangguan jaringan, serta memiliki kecepatan pemulihan yang lebih baik ketika terjadi gangguan," imbuhnya.

Selain aspek teknis, Meitri juga memberikan perhatian khusus terhadap pola komunikasi publik PLN kepada pelanggan. Sebab, salah satu keluhan yang banyak disampaikan masyarakat kepada dirinya ialah minimnya informasi awal ketika terjadi gangguan maupun pemeliharaan jaringan.

"Banyak pelaku usaha, layanan publik, dan masyarakat yang membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian ketika terjadi gangguan listrik. Karena itu, sistem notifikasi dini harus diperkuat. Apabila terdapat pekerjaan pemeliharaan yang direncanakan, pelanggan perlu mendapatkan informasi yang memadai agar dapat melakukan langkah antisipasi," tegas Meitri.

Sebagai anggota Komisi XII DPR yang membidangi sektor energi, ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan ketenagalistrikan nasional. Evaluasi menyeluruh, tegasnya, perlu dilakukan untuk memastikan penyebab gangguan, efektivitas langkah mitigasi, serta kesiapan sistem menghadapi potensi gangguan serupa di masa mendatang.

Tidak hanya itu saja, Meitri mendorong optimalisasi peran Dewan Energi Nasional (DEN) dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Baginya, DEN memiliki mandat penting dalam melakukan pemantauan kondisi energi nasional serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait antisipasi dan penanganan potensi krisis energi.

"Insiden yang terjadi di Jawa Timur harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kita perlu memastikan bahwa mekanisme mitigasi risiko, koordinasi antarlembaga, dan sistem respons darurat energi dapat berjalan lebih efektif sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan," jelasnya.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, Meitri menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah.  Pertama, meningkatkan alokasi dan efektivitas program perawatan preventif jaringan transmisi maupun distribusi untuk meminimalkan potensi gangguan. Kedua, mempercepat implementasi teknologi kelistrikan cerdas (smart grid) guna mempercepat identifikasi dan penanganan titik gangguan. Ketiga, memperkuat transparansi melalui pelaporan berkala mengenai tingkat keandalan sistem kelistrikan di berbagai wilayah.

Terakhir berupa mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi PLN Mobile, layanan SMS Blast, WhatsApp Blast, dan kanal media sosial sebagai sistem peringatan dini kepada pelanggan. "Masyarakat tidak hanya membutuhkan listrik yang tersedia, tetapi juga listrik yang andal. Bagi rumah tangga, pelaku UMKM, sektor jasa, hingga industri, setiap gangguan pasokan listrik berpotensi menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian ekonomi.

“Peningkatan keandalan sistem harus menjadi prioritas bersama," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Meitri menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mengawal setiap kebijakan dan anggaran sektor energi agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Kami akan terus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan negara untuk sektor ketenagalistrikan bermuara pada pelayanan yang semakin baik. Tujuan akhirnya sederhana, yaitu menghadirkan listrik yang stabil, andal, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (um)