DPR dan Mahasiswa Akan Kawal Efisiensi Program MBG, Proyeksi Hemat Bisa Capai Rp70 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR bersama mahasiswa akan mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan efisien. Pernyataan ini secara terang disampaikan oleh dirinya saat menerima perwakilan para mahasiswa yang berunjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Selama forum berlangsung, Dasco turut berdialog melalui telepon seluler dengan  Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dihadapan para perwakilan mahasiswa secara langsung untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait efisiensi pelaksanaan program MBG. Lebih lanjut, dirinya meminta penjelasan mengenai realisasi penghematan anggaran yang diperoleh dari penghentian operasional dapur MBG pada hari libur serta langkah efisiensi lainnya yang telah dilakukan BGN.

"Hasil rapat kemarin (pada 16 Juli lalu) harus dijalankan. Dapur yang tidak berjalan optimal atau tidak bermanfaat harus ditutup, begitu juga pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu harus diefisiensikan," tegas Dasco dihadapan para perwakilan mahasiswa.

Pun, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan bahwa efisiensi yang dilakukan akan melalui berbagai langkah, termasuk penghentian operasional pada hari libur dan penataan pelaksanaan program, telah menghasilkan penghematan sekitar Rp46 triliun. Dengan tambahan kebijakan efisiensi lainnya hingga akhir tahun, ungkapnya, total penghematan diproyeksikan mencapai sekitar Rp70 triliun.

Menanggapi kembali, Dasco mengingatkan usaha ini harus diiringi dengan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola anggaran. Pun, pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasannya agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Tidak henti, Dasco juga menekankan BGN supaya menertibkan dapur-dapur yang tidak memenuhi kebutuhan riil di lapangan serta melakukan penyisiran terhadap penerima manfaat agar program tepat sasaran. Sebab, berdasarkan informasi yang diterimanya, keberadaan dapur yang melebihi kebutuhan dapat menimbulkan pemborosan anggaran hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan sehingga penataan menjadi langkah penting untuk menjaga efisiensi program.

Di hadapan perwakilan mahasiswa, Dasco menegaskan bahwa pengawasan DPR terhadap pelaksanaan Program MBG berjalan beriringan dengan upaya pemerintah melakukan perbaikan tata kelola. "Pengawasan DPR berjalan, sementara BGN juga bekerja keras melakukan efisiensi untuk menyelamatkan anggaran negara. Langkah-langkah perbaikan seperti ini harus terus dilanjutkan," pungkasnya. (um)