Soroti Kerawanan Armuzna, Timwas Haji Minta Mitigasi dan Koordinasi Petugas Diperkuat

PARLEMENTARIA, Makkah — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, M. Nasir Djamil, mengingatkan pemerintah dan seluruh petugas haji Indonesia agar memperkuat mitigasi risiko menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Menurutnya, fase Armuzna menjadi titik paling krusial dalam rangkaian ibadah haji karena melibatkan perpindahan jutaan jemaah dalam waktu hampir bersamaan dan berpotensi memicu persoalan serius di lapangan.

Hal itu disampaikan Nasir Djamil ke awak media seusai Rapat Koordinasi Timwas Haji DPR RI dengan stakeholder terkait di AlQim'ma Hall, Makkah, Minggu (24/5/2026).

Nasir menegaskan pengalaman pelaksanaan haji tahun lalu harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, terutama terkait banyaknya jemaah lanjut usia yang terlantar usai mabit di Muzdalifah. Saat itu, sejumlah jemaah kesulitan menemukan tenda pemondokan di Mina hingga menunggu berjam-jam dalam kondisi kelelahan fisik dan tekanan psikologis.

“Tahun lalu banyak jemaah lansia yang terdampar setelah mabit di Muzdalifah. Sampai waktu zuhur mereka belum menemukan pemondokan di Mina, sementara mereka juga harus mengejar waktu lempar jumrah,” ujar Nasir.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI itu, lemahnya pengendalian lapangan dan koordinasi petugas menjadi salah satu penyebab munculnya kepanikan jemaah. Karena itu, ia meminta petugas kloter, ketua rombongan, dan ketua regu menjalankan fungsi pendampingan secara maksimal selama proses perpindahan jamaah berlangsung.

“Jika petugas kloter, ketua rombongan dan ketua regu efektif melakukan tugasnya maka kepanikan tersebut akan lebih mudah diatasi,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Nasir menilai peran petugas haji tidak hanya terbatas pada administrasi perjalanan, tetapi juga memastikan jemaah tetap tenang, terarah, dan memperoleh informasi yang jelas di tengah situasi padat dan melelahkan. Terlebih, mayoritas jemaah ndonesia didominasi kelompok lanjut usia yang rentan mengalami disorientasi saat perpindahan massal menuju Mina.

Selain persoalan pendampingan jemaah, Timwas Haji DPR juga menyoroti evaluasi pelaksanaan skema murur dan tanazul yang diterapkan pada musim haji sebelumnya. Nasir mengungkapkan, kondisi lapangan sering kali berubah cepat sehingga pelaksanaan skema tidak berjalan sesuai rencana awal.

Ia mencontohkan, pada pelaksanaan tahun lalu terdapat jemaah lansia, disabilitas, dan kelompok risiko tinggi yang seharusnya mengikuti skema murur—yakni tidak turun di Muzdalifah—justru harus turun akibat kemacetan dan keterlambatan armada bus. Sebaliknya, ada pula jemaah yang semestinya mengikuti skema tanazul atau menginap, tetapi akhirnya ikut murur karena kondisi lalu lintas dan waktu yang tidak memungkinkan.

“Masalahnya di lapangan tidak selalu sesuai dengan skenario. Ada bus yang tidak bisa berhenti karena macet dan waktunya sudah tidak memungkinkan,” ujarnya.

Menurut Nasir, situasi menuju Muzdalifah memang menjadi fase paling rawan karena seluruh jamaah dari berbagai negara bergerak hampir bersamaan meninggalkan Arafah. Jika tidak diantisipasi dengan matang, kondisi tersebut dapat memicu kekacauan yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan jamaah.

Karena itu, ia meminta Kementerian Haji dan seluruh petugas haji daerah memanfaatkan sisa waktu menjelang puncak ibadah untuk memperkuat simulasi, komunikasi, dan pengendalian lapangan. Ia menekankan bahwa kesalahan teknis sekecil apa pun di Armuzna dapat berdampak besar terhadap kualitas ibadah jamaah.

“Masih ada waktu bagi Kemenhaj dan seluruh petugas haji agar hal-hal yang mengurangi bobot ibadah jamaah haji dapat ditiadakan atau diminimalisir,” tegasnya.

Rapat Timwas Haji DPR RI tersebut dipimpin Ketua Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Sari Yuliati, serta pimpinan Komisi VIII DPR RI seperti Marwan Dasopang, Abidin Fikri, Abdul Wachid, Singgih Januratmoko, dan Ansory Siregar.

Dari unsur pemerintah hadir pula Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy. Fokus pembahasan rapat diarahkan pada kesiapan layanan, pengamanan, serta mitigasi risiko  menjelang puncak ibadah haji 2026. (man/rdn)