//
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB/BASARNAS dengan menghadirkan Korlantas Polri, KNKT, PT KAI dan PT KCI di Gedung Nusantara| Foto: Sari/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rentetan kecelakaan kereta api yang terus berulang dinilai menunjukkan masih lemahnya sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Komisi V DPR RI pun menyoroti keterbatasan anggaran penanganan perlintasan sebidang serta mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem keselamatan kereta api agar insiden serupa tidak terus terulang.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai peningkatan keselamatan kereta api membutuhkan dukungan anggaran besar, terutama untuk penanganan perlintasan sebidang melalui pembangunan flyover, underpass, hingga pemasangan palang pintu dan penjaga perlintasan. Menurutnya, persoalan keselamatan tidak bisa diselesaikan secara parsial karena berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat.
“Kalau sudah bicara lintas sebidang supaya ini tidak berbahaya, tentu harus kita tata. Kita bikin underpass, kita bikin overpass, kita pasang pintu palang dengan penjaga, dan seterusnya. Tapi semua ini urusan yang membutuhkan biaya,” ujar Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB/BASARNAS dengan menghadirkan Korlantas Polri, KNKT, PT KAI dan PT KCI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk pembenahan perlintasan sebidang masih sangat besar karena jumlah titik perlintasan yang memerlukan penanganan mencapai ribuan lokasi. Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah memprioritaskan pembangunan fasilitas keselamatan di kawasan dengan lalu lintas kereta api padat seperti Jabodetabek.
Lasarus juga mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap pembangunan perlintasan sebidang. Namun menurutnya, anggaran yang tersedia saat ini masih jauh dari cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan keselamatan perkeretaapian nasional. “Apakah Rp4 triliun itu menyelesaikan masalah? Belum. Masih sangat jauh. Ada ribuan titik perlintasan sebidang yang belum dibangun,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Lebih lanjut, ia menilai pembenahan keselamatan perkeretaapian perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sistem operasional, infrastruktur, hingga investigasi kecelakaan. Menurutnya, berbagai kecelakaan yang terus berulang harus menjadi momentum evaluasi agar akar persoalan dapat benar-benar diselesaikan.
“Kita ingin ini selesai. Tidak untuk mencari siapa yang salah, tapi supaya kejujuran itu kita ungkap untuk mengetahui sebenarnya masalahnya ada di mana,” pungkasnya. (ujm/aha)
