//
Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani.|Foto: Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti banjir besar di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang menyebabkan seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia. Ia pun meminta Pemerintah segera mengatasi banjir berulang di Demak ini.
“Banjir di Demak ini sudah sering terjadi, dan menjadi catatan kita bersama. Tentunya menjadi keprihatinan bagi DPR karena banjir kali ini menyebabkan adanya korban jiwa, dan dukacita mendalam kami sampaikan kepada pihak keluarga,” kata Puan dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Seperti diketahui, banjir besar melanda Demak dipicu oleh jebolnya tanggul serta meluapnya air Sungai Tuntang pada Jumat (3/4) pagi, yang kemudian merendam permukiman, fasilitas umum, hingga lahan pertanian. Tanggul yang jebol tercatat berada di beberapa titik, dengan panjang sekitar 30 meter 10 meteran, dan 15 meter.
Banjir juga menyebabkan satu orang anak berusia 8 tahun, warga, Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, meninggal dunia. Korban disebut hanyut terbawa arus banjir saat tanggul Sungai Tuntang jebol pada Jumat (3/4) siang.
Berdasarkan kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Demak, banjir merendam delapan desa di empat kecamatan. Data sementara hingga Sabtu (4/4) mencatat sebanyak 2.839 warga harus mengungsi akibat bencana tersebut.
Puan mengingatkan Pemerintah untuk memastikan keselamatan masyarakat, termasuk segera menyalurkan bantuan bagi korban banjir di Demak.
“Baik yang berada di pengungsian, atau warga yang memilih bertahan di rumahnya, termasuk bagi warga yang membutuhkan bantuan dalam membersihkan reruntuhan rumah mereka yang rusak berat akibat banjir,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Diinformasikan, sejumlah rumah di Demak mengalami rusak berat usai banjir besar akibat tanggul jebol. Beberapa rumah hanya menyisakan atap, bahkan beberapa di antaranya menyisakan fondasi dan tidak lagi bisa ditempati karena bangunan hanyut tersapu banjir.
Warga terdampak mengungsi di sejumlah titik. Sejumlah pengungsi dilaporkan membutuhkan penanganan kesehatan.
“Penting agar instansi terkait segera memberi penanganan kesehatan bagi warga korban banjir yang membutuhkan. Lakukan jemput bola dengan memeriksa kondisi di setiap wilayah maupun pengungsian,” ungkap Puan.
Selain berdampak pada warga, banjir merendam ribuan rumah. Sebanyak 10 fasilitas pendidikan dan 15 fasilitas ibadah turut terdampak. Seluas 671 hektare lahan persawahan di Kabupaten Demak juga terendam banjir.
Puan pun menilai Banjir di Demak yang dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang memperlihatkan bagaimana kurangnya mitigasi bencana di wilayah rawan.
“Tentunya ini menambah beban ekonomi masyarakat dalam skala yang lebih luas,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Ketika sawah terendam, rumah warga terdampak, dan aktivitas harian terganggu dalam waktu bersamaan, menurut Puan, persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar genangan air, tetapi bagaimana sistem perlindungan negara bekerja terhadap wilayah yang risikonya sesungguhnya sudah lama dikenali.
“Masyarakat perlu mendapat penjelasan yang lebih terbuka mengenai apakah titik tanggul yang jebol memang sudah masuk dalam peta kerentanan prioritas, bagaimana evaluasi teknis dilakukan sebelum kejadian,” ujar Puan.
“Dan mengapa wilayah yang berkali-kali menghadapi tekanan serupa masih mengalami kerusakan dengan konsekuensi yang hampir sama. Risiko lama terkait bencana banjir berulang ini harus segera diatasi,” sambung Puan.
Puan menyebut, ketika kejadian berulang terus muncul pada kawasan yang sudah lama dipetakan rawan, masyarakat berhak membaca apakah masalah utamanya terletak pada kapasitas teknis, kecepatan respons, atau ketepatan prioritas kebijakan.
“Yang paling mendesak saat ini adalah memastikan dampak terhadap rakyat tidak berkembang lebih jauh. Petani harus memperoleh kepastian agar musim tanam tidak hilang seluruhnya, warga terdampak harus mendapat perlindungan sampai aktivitas hidup mereka pulih,” papar Puan.
“Serta langkah korektif terhadap infrastruktur harus dilakukan dengan logika pencegahan, bukan semata perbaikan setelah kerusakan,” imbuh mantan Menko PMK itu.
Selain banjir di Demak, Puan juga menyoroti ancaman fenomena El Nino yang dapat memicu kekeringan dan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia pada periode Juni hingga Agustus 2026.
Puan menilai ancaman El Nino ekstrem pada musim kemarau 2026 harus dibaca sebagai ujian langsung terhadap kemampuan negara melindungi kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Terutama ketika dampaknya paling cepat dirasakan justru oleh kelompok yang ruang bertahannya paling sempit khususnya petani kecil, pekerja harian, dan rumah tangga berpenghasilan rendah,” ujar Puan.
Informasi mengenai potensi kemarau panjang, khususnya di Pulau Jawa disebut tidak bisa diperlakukan sebagai peringatan rutin tahunan. Puan mengatakan, hal tersebut karena wilayah ini merupakan pusat produksi pangan nasional yang menentukan kestabilan pasokan dan harga di hampir seluruh daerah.
“Ketika produksi terganggu di wilayah utama, yang terdampak bukan hanya sektor pertanian, tetapi juga dapur rumah tangga masyarakat yang lebih dulu merasakan kenaikan harga sebelum negara sempat menjelaskan situasinya,” tukasnya.
“Maka Pemerintah dari berbagai instansi harus mampu menyiapkan sistem yang efektif sebagai bentuk antisipasi demi memastikan dampak El Nino Ekstrem tak banyak mempengaruhi kesejahteraan rakyat,” pungkas Puan. (rdn)
