//
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.|Foto: Arifman/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penghentian sementara tersebut dilakukan terhadap SPPG yang terindikasi belum memenuhi standar, baik terkait dugaan keracunan pangan maupun aspek higienitas dan sanitasi.
“Langkah korektif ini perlu dipahami sebagai bagian dari proses penjaminan mutu. Program yang menyasar masyarakat luas, khususnya anak-anak, memang harus dijaga kualitas dan keamanannya,” ujar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Ia menilai fokus BGN pada pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) merupakan langkah penting untuk memastikan setiap layanan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
Namun demikian, Netty mengingatkan bahwa penguatan kualitas harus diiringi dengan pendampingan yang memadai kepada para pelaksana di lapangan. "Selain penindakan, perlu juga ada pembinaan dan pendampingan agar pelaksana program dapat memenuhi standar yang ditetapkan secara berkelanjutan,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Netty juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG, terutama terkait isu keamanan pangan.
“Keamanan makanan adalah hal yang sangat sensitif. Karena itu, transparansi informasi dan respons cepat terhadap setiap kejadian menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Ia mengapresiasi adanya tren penurunan jumlah SPPG bermasalah dalam beberapa pekan terakhir, yang menunjukkan adanya perbaikan di lapangan.
“Perbaikan yang terjadi harus terus dijaga dan diperkuat, sehingga program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” lanjut Netty.
Ke depan, Netty mendorong penguatan sistem pengawasan dan standarisasi operasional agar implementasi program MBG dapat berjalan lebih merata dan berkualitas di seluruh wilayah. "Yang kita jaga bukan hanya keberlangsungan program, tetapi juga kualitas layanan dan keselamatan penerima manfaat,” pungkasnya. (rnm/rdn)
