DPR Konsisten Kawal Kemandirian Ekonomi dan Reformasi Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan terus mengawal penguatan ekonomi nasional, reformasi hukum, hingga perlindungan sosial sebagai agenda strategis negara. Hal itu saat penutupan Masa Sidang III Tahun 2025–2026, Kamis (19/2/2026). Ia menilai dinamika global menuntut negara tidak lagi bekerja sendiri karena dunia semakin terhubung dalam jejaring ekonomi, sosial, dan politik.

“Pada masa sidang ini, DPR RI melalui fungsi konstitusional telah merespon berbagai hal penting dan strategis yang berkaitan dengan integritas pengelolaan perekonomian nasional; kebutuhan reformasi hukum nasional; penguatan perlindungan sosial di bidang kesehatan; serta pelaksanaan politik luar negeri yang tetap berada pada jalan politik bebas aktif,” ujar Puan dalam pidatonya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI,  Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Upaya ini, jelasnya, harus diusahakan sebab adanya tuntutan keterbukaan, interkoneksi, dan arus globalisasi yang semakin intens. Maka dari itu, ia menilai, kerja sama internasional kini dibangun di atas norma bersama, mulai dari standar ekonomi hingga prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

“Tidak ada negara yang dapat maju tanpa kerja sama antar negara. Tatanan kerjasama internasional hari ini dibangun di atas norma dan komitmen bersama, mulai dari standar ekonomi yang mengukur daya saing dan keberlanjutan, nilai-nilai sosial yang menjunjung martabat manusia, hingga prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sebagai fondasi politik yang berkeadaban,” ujarnya.

Adapun dalam bidang ekonomi,  Puan mengungkapkan DPR akan mengawal kebijakan yang memperkuat kemandirian industri nasional, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan UMKM dan perlindungan tenaga kerja. Tidak hanya sektor tersebut, baginya,  bidang sosial dan budaya, penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan tumenjadi prioritas.

“Di bidang politik, komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia harus terus ditegakkan melalui regulasi yang memiliki legitimasi sosial yang kuat,” ucapnya.

Ia menambahkan agenda tersebut dimaksudkan agar keterlibatan Indonesia dalam sistem global justru memperkuat kedaulatan nasional. “DPR RI tidak hanya merespons dinamika global, tetapi juga memastikan bahwa keberadaan Indonesia dalam ekosistem global menjadi peluang untuk memperkuat kedaulatan, kesejahteraan, dan martabat bangsa.”

Dalam fungsi pengawasan, jelasnya, DPR memberi perhatian pada sejumlah isu. Isu tersebut yakni seperti penanganan berbagai kasus warga negara Indonesia di luar negeri, kesehatan mental anak dan pelindungan dari ancaman child grooming, evaluasi kebijakan penertiban kawasan dan tanah terlantar, peningkatan pelayanan publik di daerah perbatasan dan wilayah terdampak bencana termasuk pemulihan sektor kesehatan pascabencana, serta modernisasi alutsista.

Selain itu, ia menyebut DPR tengah menyoroti kesiapan sensus ekonomi 2026, insentif bagi petani untuk memperluas lapangan kerja pertanian, penguatan ekosistem digital inklusif, reformasi internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk optimalisasi penerimaan negara, pelaksanaan fleksibilitas Domestic Market Obligation batu bara, penataan pasar modal, serta kesejahteraan dan status kepegawaian guru madrasah swasta.

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan rapat kerja antara DPR dan pemerintah merupakan mandat konstitusional yang harus ditindaklanjuti secara nyata dan bukanlah sekedar kesepakatan administratif. Hal itu, menurutnya, merupakan wujud komitmen politik Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat

“Baik di bidang ekonomi, pelayanan publik, penegakan hukum, maupun kesejahteraan sosial,” tandas Puan. •hal/um