Ribuan Sekolah Terdampak Bencana, Komisi X Desak Percepatan Pemulihan Infrastruktur Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penanganan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 25 November 2025 lalu masih menyisakan pekerjaan besar, terutama di sektor pendidikan. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pendidikan agar hak belajar anak-anak di wilayah terdampak tetap terpenuhi.

Hetifah menekankan pentingnya perbaikan sekolah yang rusak, penyediaan ruang kelas darurat, serta fasilitas belajar dan bermain anak di kawasan hunian sementara (huntara). Menurutnya, akses pendidikan tidak boleh terputus hanya karena sekolah berada jauh dari lokasi pengungsian.

Berdasarkan data sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 14 Januari 2026, tercatat 4.639 satuan pendidikan terdampak di tiga provinsi. Sebanyak 4.440 sekolah (96 persen) sudah dapat digunakan kembali, dengan rincian 122 sekolah melaksanakan pembelajaran di tenda dan 31 sekolah menumpang di fasilitas lain.

Sementara itu, 199 sekolah masih dalam proses pembersihan. Bencana tersebut juga berdampak pada 59.397 guru serta 683.259 siswa yang proses pembelajarannya terganggu.  Adapun  tingkat kerusakan sekolah meliputi 1.529 sekolah rusak sedang, 1.225 rusak berat, 1.642 rusak ringan, dan 180 sekolah mengalami rusak total.

“Dalam situasi darurat, keselamatan tentu menjadi prioritas utama. Namun, hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh terabaikan.  Banyak anak terpaksa berhenti sekolah atau kesulitan belajar karena jarak sekolah yang jauh dari hunian sementara, atau karena sekolahnya rusak” tegas Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (19 /1/2026).

Hetifah mengapresiasi langkah cepat dan terkoordinasi pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatra, termasuk di bidang pendidikan. Sejumlah upaya yang telah dilakukan antara lain pembersihan 4.182 satuan pendidikan, pendirian 153 tenda, penyediaan 160 ruang kelas darurat, serta distribusi 27.000 paket perlengkapan belajar bagi siswa.

Selain itu, pemerintah juga memberikan tunjangan khusus sebesar Rp2 juta kepada 16.467 guru dan tenaga kependidikan di wilayah terdampak, dengan total anggaran mencapai Rp32,9 miliar.

Meski demikian, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencatat masih banyak wilayah yang membutuhkan penanganan lanjutan. Timbunan lumpur, kerusakan infrastruktur pendukung, serta fasilitas pendidikan yang hancur masih menjadi kendala utama.

“Oleh karena itu, kami mendesak Kemendikdasmen untuk segera menindaklanjuti data kebutuhan yang ada dan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan kembali gedung sekolah serta sarana dan prasarana pendidikan di tiga provinsi terdampak harus menjadi prioritas,” ujar Hetifah.

Ia juga menegaskan bahwa setiap huntara perlu dilengkapi fasilitas pendidikan yang memadai, termasuk ruang kelas darurat dan area bermain anak.

“Pemulihan pendidikan bukan sekadar membangun ulang gedung sekolah, tetapi memastikan lingkungan belajar yang aman, tangguh, dan mendukung pemulihan psikososial seluruh warga sekolah. Di situlah harapan dan masa depan anak-anak kita dipulihkan,” pungkas Hetifah. •rdn