
Anggota Komisi IV DPR RI Ihsan Yunus saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri KLHK di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (02/09/2024). Foto: Arief/vel.
“Ketahanan bencana dan perubahan iklim hanya Rp145 Miliar. Mengingat banyaknya fenomena alam yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup pada dasarnya kami sangat menyayangkan jumlah pagu yang dimiliki oleh KLHK secara keseluruhan terlebih lagi dari komposisi yang sudah diajukan tadi,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri KLHK di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (02/09/2024).
Ihsan mengingatkan bencana dan perubahan iklim merupakan sesuatu yang sulit untuk dikendalikan meskipun dapat diprediksikan. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun meminta agar KLHK dapat melakukan perencanaan dan mitigasi secara matang tentunya dengan dukungan anggaran yang cukup.
“Program ketahanan bencana dan perubahan iklim harus memiliki aksi preventif dan antisipatif. Sehingga action plan yang dilakukan tidak bersifat reaktif dan jangka pendek”
“Lebih baik sedia payung sebelum hujan, kalau sudah hujan nanti basah susah keringnya Ibu Menteri (Menteri KLHK Siti Nurbaya). Jadi contoh dengan adanya La Nina terakhir, Kementerian Pertanian meng-realokasi anggaran yang tadinya sudah direncanakan dengan baik,” jelasnya.
Legislator dapil Jambi itu pun berharap agar ada peningkatan anggaran yang signifikan bagi program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Serta KLHK untuk dapat memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan tepat sasaran.
“Program ketahanan bencana dan perubahan iklim harus memiliki aksi preventif dan antisipatif. Sehingga action plan yang dilakukan tidak bersifat reaktif dan jangka pendek,” pungkasnya. •gal/rdn