//
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, saat menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN Tahun 2025 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Kresno/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Menteri Keuangan Republik Indonesia memaparkan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN Tahun 2025 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada Selasa (27/8/2024) di Senayan, Jakarta. Melalui pidatonya, Menkeu menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatasi tantangan perekonomian global dan memaksimalkan agenda pembangunan nasional.
Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa Arsitektur RAPBN 2025 didesain dengan tujuan utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
“RAPBN 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri Keuangan di hadapan peserta rapat.
Pidato tersebut juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam desain RAPBN 2025. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang fiskal yang cukup agar pemerintah dapat menghadapi ketidakpastian ekonomi global serta melaksanakan program-program unggulan dengan efektif.
“Desain RAPBN 2025 kami arahkan lebih fleksibel agar dapat mengantisipasi berbagai ketidakpastian serta memberikan dukungan optimal terhadap program-program pemerintahan selanjutnya,” jelas Menteri Keuangan.
Menkeu menyampaikan bahwa situasi perekonomian global yang bergerak sangat dinamis saat pembahasan RAPBN 2025 ini, perlu direspon secara cermat dan tepat. Dalam menghadapi risiko ketidakpastian global yang tinggi, pemerintah juga meminta dukungan penuh dari seluruh stakeholder serta anggota Dewan. Lebih lanjut, menteri Keuangan menegaskan bahwa RAPBN 2025 dirancang dengan prinsip-prinsip utama yaitu stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.
“RAPBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga ”Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan”. RAPBN tahun 2025 juga tetap menjadi instrumen yang diandalkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan shock absorber untuk melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna, Selasa (20/8/2024) seluruh fraksi memberikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya yang dibacakan oleh masing-masing perwakilan. Pada kesempatan itu, seluruh fraksi mendorong optimalisasi pendapatan negara. Hal tersebut lantas direspon positif oleh Pemerintah.
Dalam pidatonya, menkeu menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio perpajakan melalui reformasi perpajakan yang lebih efektif, intensifikasi, pemanfaatan teknologi, sinergi, penegakan hukum, dan harmonisasi kebijakan internasional, yang diharapkan akan memperkuat kesinambungan fiskal dan mendukung pencapaian target pembangunan. Selain itu, upaya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akan turut dilakukan.
“Upaya optimalisasi PNBP terus dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan SDA dengan penyempurnaan kebijakan, optimalisasi dividen BUMN melalui perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN, peningkatan inovasi layanan dan perbaikan tata kelola PNBP, optimalisasi pengelolaan BMN, serta peningkatan sinergi antar instansi pemerintah melalui perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi,” tutur Menkeu.
Pemerintah mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi DPR yang mengingatkan pentingnya pengelolaan keseimbangan primer dan defisit anggaran. Defisit anggaran sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% PDB bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program prioritas dan memberikan ruang bagi pelaksanaan program selanjutnya sambil memastikan kesinambungan fiskal jangka panjang. Dalam pembiayaan utang, pemerintah mengutamakan kehati-hatian, mengendalikan rasio utang, dan mengeksplorasi skema pembiayaan inovatif untuk efisiensi dan keberlanjutan.
Selain terkait dengan fiskal, beberapa hal lain yang menjadi perhatian fraksi-fraksi di DPR RI terkait RAPBN 2025 antara lain penguatan kedaulatan pangan dan pengurangan impor pangan, upaya pencegahan stunting program makan bergizi gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil/menyusui dan balita serta beberapa hal lain yang terkait dengan pembangunan. •uc/aha
