Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Cikarang — Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza menyoroti meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang dinilai semakin tidak terkendali, terutama di wilayah Pulau Jawa. Ia mempertanyakan peran pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, dalam mengantisipasi lonjakan produksi kendaraan roda dua yang terus bertambah setiap tahun.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus mendorong harmonisasi regulasi nasional guna mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD. Upaya tersebut dilakukan dalam pertemuan Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama OECD Accession Coordinator di Ruang Delegasi, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Safei, menanggapi isu kemungkinan kenaikan tarif pesawat yang dipicu oleh meningkatnya harga avtur akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Ia menegaskan pihaknya berharap kebijakan tersebut tidak perlu diambil dan pemerintah dapat mencari solusi agar tidak membebani masyarakat.
PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Safei, menjelaskan alasan penanganan program Sekolah Rakyat berada di bawah Kementerian Sosial, bukan semata oleh sektor pendidikan. Hal itu disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke pembangunan Sekolah Rakyat di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (1/4/2026).
PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Safei, menyoroti adanya deviasi progres pembangunan Sekolah Rakyat di Soreang, Kabupaten Bandung, yang mencapai sekitar 8 persen dari target awal. Temuan ini muncul dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, serta pihak penyedia dan manajemen konstruksi (MK) di lokasi proyek.
PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi V DPR RI, Faujia Helga, menekankan pentingnya keseimbangan antara percepatan pembangunan dan kualitas dalam proyek Sekolah Rakyat di Soreang, Kabupaten Bandung. Dalam kunjungan kerja spesifik bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten Bandung, ia optimisme bahwa proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu dengan dukungan teknologi konstruksi modern.
PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Soreang, Kabupaten Bandung, dan menekankan pentingnya percepatan pembangunan tanpa mengorbankan kualitas konstruksi. Ia menyebut, hingga saat ini progres fondasi utama telah rampung dan menjadi indikator positif bahwa proyek berada di jalur yang tepat.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan penguatan mekanisme pencegahan dan perlindungan perempuan dari kekerasan di kampus harus terus disempurnakan. Baginya, upaya ini penting demi mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi generasi penerus bangsa.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Shadiq Pasadigoe menyoroti masih amburadulnya pengelolaan data di Indonesia, yang dinilai berdampak langsung pada pengambilan kebijakan hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat. Pasalnya, data yang tidak sinkron antara kementerian dan lembaga (K/L) menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh negara.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menilai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tentang Satu Data Indonesia belum berjalan optimal. Hal tersebut dirinya ungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI terkait penyusunan RUU Satu Data Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa bumi di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Ia pun meminta Pemerintah, khususnya instansi-instansi terkait, untuk sigap memastikan keselamatan warga.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mengusulkan dibentuknya sebuah badan supervisi independen yang bekerja secara harian (daily basis) untuk mengawasi pengelolaan data nasional. Hal ini bertujuan agar integrasi data dalam RUU Satu Data Indonesia (SDI) benar-benar digunakan untuk perencanaan pembangunan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.