Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI optimistis proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, khususnya melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, menyampaikan bahwa keanggotaan OECD akan mendorong Indonesia mengadopsi standar global governance yang diyakini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima kunjungan delegasi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penyampaian aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah, khususnya terkait persoalan hukum dan sektor pertambangan. Penerimaan kunjungan tersebut dilakukan di Ruang Rapat BAM DPR RI, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti persoalan mendasar terkait penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia, khususnya terkait disparitas data korban dan belum efektifnya implementasi kebijakan pemulihan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri IMIPAS di Ruang Rapat Komisi XIII, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Fokus utama dalam upaya tersebut adalah pentingnya sinkronisasi data antar kementerian dan lembaga sebagai langkah awal percepatan pemulihan korban.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mengingatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk memperketat proses seleksi terhadap warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari gejolak geopolitik dunia. Ia mengkhawatirkan adanya oknum yang memanfaatkan alasan konflik global untuk masuk ke Indonesia dengan membawa motif kriminal, seperti penyelundupan narkoba.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion melontarkan kritik terhadap kinerja kementerian dan lembaga saat menangani pelanggaran HAM berat yang dinilai stagnan selama puluhan tahun. Dalam forum bersama sejumlah kementerian dan lembaga, ia menilai paparan yang disampaikan hanya mengulang data lama tanpa menunjukkan progres nyata.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, penyelenggaraan ibadah haji 2026 bagi jamaah Indonesia disinyalir tetap aman dan sesuai jadwal. Pemerintah bersama parlemen disebut telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi dampak konflik internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah.
PARLEMENTARIA, Medan — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti perlunya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dalam hal pemberian kredit. Sorotan ini disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Bank Sumut di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/4/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti soal kebijakan Pemerintah yang menetapkan work from home (WFH) setiap Jumat bagi ASN sebagai upaya untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah konflik Timur Tengah. Terkait kebijakan ini, Puan menekankan tentang pentingnya produktivitas pelayanan publik yang harus tetap terjaga.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto mendorong agar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyusunan RUU tentang Pekerja Lepas / RUU tentang Platform Indonesia / RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG dapat menjadi momentum konsolidasi berbagai pihak untuk memperjuangkan perlindungan bagi pengemudi ojek online (ojol). Menurutnya, dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk aksi dan aspirasi para pengemudi, telah mendapat perhatian serius DPR RI dan tengah ditindaklanjuti melalui berbagai kanal legislasi.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya menerbitkan regulasi yang mampu melindungi pengemudi online lewat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pekerja Lepas / RUU tentang Platform Indonesia / RUU tentang Pelindungan Pekerja Ekonomi GIG. Pasalnya, negara harus hadir lewat payung hukum yang jelas untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi para pekerja di sektor digital.
PARLEMENTARIA, Cikarang — Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menegaskan pentingnya peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam industri otomotif guna memperluas penyerapan tenaga kerja dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa model produksi yang masih didominasi perakitan dengan komponen impor menyebabkan serapan tenaga kerja belum optimal.