Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menyoroti rendahnya pagu anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI dan Menteri Transmigrasi RI. Menurutnya, besaran anggaran yang diusulkan jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini bisa berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan yang menyasar masyarakat desa dan daerah tertinggal.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-KL) Tahun 2027 menjadi bagian penting dalam penyusunan awal RAPBN 2027, terutama untuk seluruh mitra kerja Komisi II DPR. Pasalnya, tahapan ini merupakan bagian dari siklus pembahasan anggaran yang telah dijadwalkan oleh Badan Anggaran DPR RI.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk fokus mengerjakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sebab itu, ungkapnya, usulan anggaran TA 2027 sebesar Rp 6,557 triliun dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, dan keamanan pangan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Serang - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memperkuat kerja sama dan komunikasi dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang demi mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD DPR RI. Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengawasan dalam menjaga kehormatan serta keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR mendesak pemerintah memperkuat tata kelola dan pengawasan lembaga penitipan anak (daycare) menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Penyelenggaraan siaran Piala Dunia FIFA 2026 perlu dimanfaatkan lebih jauh sebagai pengungkit ekonomi rakyat, tidak bisa berhenti sebatas agenda penyiaran olahraga saja. Momentum turnamen sepak bola terbesar dunia itu dipandang memiliki potensi besar menggerakkan aktivitas ekonomi daerah melalui keterlibatan UMKM, industri kreatif, kuliner, hingga promosi pariwisata lokal.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti masih minimnya gaung penyelenggaraan siaran Piala Dunia FIFA 2026 oleh TVRI, meski ajang sepak bola terbesar dunia itu tinggal menghitung hari. Pasalnya, keberhasilan TVRI memperoleh hak siar seluruh pertandingan perlu dibarengi strategi komunikasi publik yang lebih kuat agar antusiasme masyarakat dapat terbangun secara optimal.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kelembagaan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dinilai perlu diperkuat agar mampu mengawal investasi, pengawasan hingga pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol secara lebih optimal. Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Lokot Nasution menilai besarnya investasi sektor jalan tol belum sepenuhnya ditopang pengaturan dan kelembagaan yang memadai.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti masih adanya persoalan akurasi data sosial ekonomi (data SES) masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional serta kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di sejumlah daerah. Sebab, berdasarkan pemantauannya, ada ketidaksesuaian antara data desil yang digunakan dalam penentuan kelompok penerima manfaat dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti kesiapan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas. Ia menilai, faskes pertama masih menghadapi tantangan serius dalam aspek sumber daya manusia (SDM) dan operasional di lapangan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengingatkan agar LPP TVRI segera memperjelas dan memperluas sosialisasi terkait mekanisme pemanfaatan hak siar Piala Dunia kepada pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe. Menurutnya, kepastian informasi sangat dibutuhkan mengingat waktu menuju penyelenggaraan ajang sepak bola dunia tersebut yang sudah semakin dekat.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan penting untuk dilakukan guna memastikan tata kelola hutan Indonesia yang mampu menjawab tantangan pengelolaan sumber daya alam yang semakin kompleks.