Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Skema kenaikan tarif jalan tol dinilai perlu dievaluasi agar tidak semata-mata bergantung pada penyesuaian berkala setiap dua tahun. Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai peningkatan jumlah pengguna jalan tol juga semestinya menjadi faktor penting dalam perhitungan pengembalian investasi badan usaha jalan tol (BUJT).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ratusan karya kreatif dari berbagai penjuru Tanah Air mewarnai Lomba Konten Aspirasi (Lokas) 2026 yang digelar Bagian Media Cetak dan Media Sosial (Medtaksos) Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI. Tercatat sebanyak 323 peserta yang berasal dari berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua Barat, berpartisipasi dalam ajang yang mengusung tema “Aspirasi Cerdas, Pendidikan Berkualitas” tersebut.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Media Sosial DPR RI kembali menorehkan prestasi di bidang komunikasi publik dengan meraih penghargaan sebagai pemenang Best Account kategori Lembaga pada ajang Government Social Media (GSM) Award 2026. Selain itu, Media Sosial DPR RI juga masuk nominasi untuk kategori Best Use of Video dan Best Use of Image dalam rangkaian kegiatan Government Social Media Summit (GSMS) 2026.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Aspek keselamatan jalan tol diminta mendapat porsi lebih besar dalam indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol. Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai pemenuhan SPM tidak bisa dilepaskan dari kualitas pembangunan jalan sejak awal, termasuk desain median, konstruksi jembatan, hingga perlindungan terhadap silau lampu kendaraan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri DPR RI Anisah Syakur menegaskan bahwa pembahasan revisi regulasi desain industri tidak boleh berhenti pada aspek perlindungan hukum semata. Melainkan, harus mampu menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan ekosistem inovasi dan komersialisasi karya desain.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan transparansi biaya operasional BPJS Kesehatan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, khususnya terkait mekanisme klaim layanan yang dinilai masih menyisakan kendala di lapangan dan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mempertanyakan keberpihakan TVRI terhadap masyarakat di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur jelang kick-off Piala Dunia. Putra mengaku kecewa karena berbagai program yang disusun TVRI masih terkesan berpusat di Pulau Jawa. Salah satu sorotannya adalah kegiatan “Nonton Bareng” (Nobar) pembukaan Piala Dunia yang dipusatkan di Jakarta dan Bandung.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR RI mendalami pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar dan akademisi. Pendalaman dilakukan untuk menghimpun berbagai masukan terkait perbaikan layanan jalan tol di tengah masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur dan keselamatan pengguna.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan pentingnya penguatan perspektif gender dalam proses pengambilan kebijakan publik guna mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kerja Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Yogyakarta, DIY, Senin (8/6/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, meminta semua pihak untuk tidak meremehkan sinyal peringatan semakin menguatnya El Nino. Menurutnya, sinyal tersebut bukan sekedar peringatan ilmiah, tetapi alarm nyata bagi jutaan petani di Indonesia.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menyampaikan keprihatinan dengan temuan beras bantuan pangan yang dinilai tidak layak konsumsi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ia pun menyesalkan kejadian tersebut. Menurutnya, bantuan pangan seharusnya menjadi bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat, bukan justru menimbulkan keresahan di tingkat penerima maupun perangkat desa.