Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Torino menegaskan pentingnya keberpihakan negara terhadap sekolah dan yayasan pendidikan swasta dalam upaya memperkuat mutu pendidikan Islam dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Belarusia menjajaki sejumlah peluang kerja sama baru dengan Belarusia, mulai dari pengembangan produk susu bersertifikasi halal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang dinilai telah maju dan berhasil diterapkan di negara tersebut.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan fungsi pengawasan obat dan makanan harus tetap berjalan optimal meskipun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Menurutnya, lembaga tersebut telah menyampaikan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang berlaku.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi sekolah dan madrasah swasta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam terkait penguatan mutu pendidikan Islam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengusulkan agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dilibatkan dalam pembahasan asumsi makro ekonomi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kehadiran BPI Danantara penting untuk mendorong investasi dan penguatan sektor riil untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Pasalnya, berbagai persoalan dalam proses penerimaan siswa dan mahasiswa baru terus muncul setiap tahun tanpa solusi yang benar-benar tuntas.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menerima aspirasi dari Serikat Petani Aceh Timur dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Rabu (10/6/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dengan PT Bumi Flora di Kabupaten Aceh Timur.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi berbagai peningkatan layanan yang diterima jemaah haji Indonesia selama berada di Madinah. Meski demikian, ia menilai pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek akomodasi yang masih menjadi keluhan sebagian jemaah.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) agar mengarahkan tambahan anggaran yang tersedia untuk program-program teknis yang berdampak langsung terhadap pembangunan desa, terutama bagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
PARLEMENTARIA, Serang - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memperkuat kerja sama dengan Polresta Serang Kota dalam pengawasan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPR. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketertiban serta mencegah penyalahgunaan maupun pemalsuan identitas kendaraan dinas.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sejumlah kendala yang masih terjadi dalam proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi. Pasalnya, keterlambatan penerbangan dan persoalan overbagasi menjadi dua hal utama yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan haji ke depan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mendorong Kementerian Transmigrasi untuk membangun skema kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program transmigrasi dan pembangunan kawasan transmigrasi. Pasalnya, keterbatasan anggaran yang dihadapi Kementerian Transmigrasi perlu diantisipasi dengan membuka ruang sinergi pendanaan bersama pemerintah daerah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun skema kerja sama lainnya yang dapat mendukung pembangunan kawasan transmigrasi.