//
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih.|Foto : Ist/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Pasalnya, berbagai persoalan dalam proses penerimaan siswa dan mahasiswa baru terus muncul setiap tahun tanpa solusi yang benar-benar tuntas.
Lebih lanjut, menurut Fikri, perubahan kebijakan yang selama ini diterapkan, mulai dari sistem zonasi, radius hingga berbasis nilai, belum mampu mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat. Akar persoalan PPDB sebenarnya telah lama diketahui melalui berbagai evaluasi, termasuk temuan dan rekomendasi dari Ombudsman. Namun demikian, persoalan serupa terus berulang setiap tahun ajaran baru.
“Setiap tahun kita kembali dihadapkan pada perdebatan yang sama mengenai PPDB. Padahal sumber masalahnya sudah teridentifikasi. Karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang lebih mendasar dan komprehensif,” ujar Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Oleh karena itu, ia berharap Menteri Pendidikan yang baru dapat menjadikan reformasi sistem penerimaan peserta didik sebagai agenda prioritas. Masyarakat, khususnya para orang tua, membutuhkan sistem yang memberikan kepastian, rasa keadilan, serta ketenangan dalam mengakses pendidikan bagi anak-anak mereka.
Sehingga, ucapnya, diperlukan sebuah kebijakan baru yang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga mampu meminimalkan berbagai persoalan yang selama ini kerap muncul dalam pelaksanaan PPDB. Selain itu, Politisi dari Fraksi PKS ini juga menyoroti pelaksanaan SPMB yang dinilainya masih terlalu berorientasi pada kepentingan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Ia mendorong lahirnya regulasi yang lebih terintegrasi agar kebijakan penerimaan mahasiswa baru dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Universitas Terbuka, serta kampus-kampus di daerah. Tidak hanya itu saja, ia menilai perhatian khusus perlu juga diberikan pada jalur mandiri PTN yang kerap menjadi sorotan publik. Menurutnya, jalur tersebut perlu diatur secara lebih baik agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional.
Maka dari itu, ia mengusulkan agar SPMB dikembangkan menjadi sistem yang terintegrasi dan mampu memperluas akses pendidikan tanpa mengorbankan keberlangsungan perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi di daerah. Terakhir, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ini meminta pemerintah memanfaatkan momentum penerimaan peserta didik dan mahasiswa baru tahun ini sebagai titik awal reformasi pendidikan yang lebih menyeluruh.
Baginya, harmonisasi seluruh jalur penerimaan berperan krusial demi mewujudkan pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. “Masyarakat butuh sistem pendidikan yang memberikan kepastian, menjunjung keadilan, dan mampu mendukung kemajuan bangsa secara berkelanjutan,”tegasnya. (Ayu/um)
