Berita Terbaru

Komisi XIII: Spirit Efisiensi Presiden Harus Terwujud Lewat Program yang Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan semangat efisiensi yang menjadi arahan Presiden RI Prabowo Subianto perlu diwujudkan melalui program-program yang terukur dan berorientasi pada penguatan sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga keberanian menentukan prioritas program agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

10 Juni 2026

Jangan Sampai Anggaran Kementerian HAM 2027 Buat Korban HAM Jadi Kalah Prioritas

Jangan Sampai Anggaran Kementerian HAM 2027 Buat Korban HAM Jadi Kalah Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2027 Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di DPR RI memunculkan sorotan terhadap orientasi penggunaan anggaran. Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai tantangan utama Kementerian HAM bukan semata-mata keterbatasan anggaran, melainkan bagaimana anggaran tersebut diprioritaskan agar lebih banyak menyentuh masyarakat, khususnya korban pelanggaran HAM.

Willy Aditya: Fakultas Hukum Jadi Mitra Penguatan Layanan Hukum Nasional

Willy Aditya: Fakultas Hukum Jadi Mitra Penguatan Layanan Hukum Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar fakultas-fakultas hukum di berbagai perguruan tinggi dilibatkan sebagai mitra dalam penguatan layanan hukum nasional. Baginya, langkah tersebut penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum sekaligus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) hukum di Indonesia.

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 dari sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja. Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Haji dan Umrah, Kepala BNPB, serta Kepala BPJPH yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Elpisina Dorong BIG Perkuat Sosialisasi Satu Data Geospasial hingga Daerah

Industri dan Pembangunan

Elpisina Dorong BIG Perkuat Sosialisasi Satu Data Geospasial hingga Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Elpisina mendorong Badan Informasi Geospasial untuk memperkuat sosialisasi terkait data geospasial dan batas kawasan hutan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, masih banyak kepala daerah dan pemerintah desa yang belum memahami secara jelas batas-batas kawasan hutan maupun area penggunaan lain (APL), sehingga berpotensi menimbulkan persoalan perizinan di daerah.

Tifatul Sembiring: Hilirisasi Potensi Wujudkan Mobil Nasional dan Industri EV

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Tifatul Sembiring: Hilirisasi Potensi Wujudkan Mobil Nasional dan Industri EV

PARLEMENTARIA, Jakarta – Hilirisasi sumber daya alam yang mampu menghasilkan mobil nasional dan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,592 triliun pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI di Ruang Rapat Komisi VII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Willy Aditya Usulkan Posbakum Fokus pada Sosialisasi Undang-Undang

Willy Aditya Usulkan Posbakum Fokus pada Sosialisasi Undang-Undang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dikembangkan Kementerian Hukum difokuskan pada sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Pasalnya, fokus yang jelas diperlukan agar program Posbakum berjalan lebih efektif, terukur, dan mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

BAM Tindak Lanjuti Aspirasi Pemanfaatan Fasum-Fasos Sekolah Swasta

BAM Tindak Lanjuti Aspirasi Pemanfaatan Fasum-Fasos Sekolah Swasta

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam terkait persoalan pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) yang selama ini digunakan oleh sejumlah sekolah swasta. Menurutnya, terdapat persoalan regulasi yang menimbulkan ketidakpastian bagi sekolah-sekolah swasta yang selama ini beroperasi di atas lahan yang disewa dari fasum-fasos milik pemerintah daerah.

RUU Hukum Perdata Internasional Perlu Pertimbangkan Pengalaman Praktis Pelaku Usaha

RUU Hukum Perdata Internasional Perlu Pertimbangkan Pengalaman Praktis Pelaku Usaha

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Hukum Perdata Internasional Andreas Hugo Pareira menyoroti pentingnya memperkuat posisi tawar Indonesia dalam berbagai kontrak bisnis lintas negara. Menurutnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional perlu mempertimbangkan pengalaman praktis pelaku usaha dalam menentukan pilihan hukum (choice of law) pada kerja sama internasional.

MKD dan Polresta Serang Kota Samakan Persepsi soal Hak Imunitas Anggota Dewan

MKD dan Polresta Serang Kota Samakan Persepsi soal Hak Imunitas Anggota Dewan

PARLEMENTARIA, Serang - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sosialisasi mengenai hak imunitas anggota DPR RI kepada jajaran Polresta Serang. Wakil Ketua MKD DPR Agung Widiyantoro menjelaskan bahwa hak imunitas merupakan hak konstitusional yang dimiliki anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan, khususnya terkait penyampaian pendapat, pertanyaan, maupun pernyataan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat.

Netty Prasetiyani Desak Perkuat Ketahanan Farmasi Nasional dan Jamin Keberlanjutan BPJS Kesehatan

Netty Prasetiyani Desak Perkuat Ketahanan Farmasi Nasional dan Jamin Keberlanjutan BPJS Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap harga obat, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada pengobatan rutin untuk penyakit kronis. Apalagi, jelasnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena Indonesia memiliki jumlah peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang cukup besar, mulai dari penderita diabetes, hipertensi, hingga penyakit katastropik lainnya.

Baleg Serap Aspirasi Demi Perkuat Perlindungan Masyarakat Adat Kalimantan Barat