//
Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring.|Foto : Farhan/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Hilirisasi sumber daya alam yang mampu menghasilkan mobil nasional dan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,592 triliun pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI di Ruang Rapat Komisi VII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring menilai program hilirisasi harus diarahkan pada penciptaan produk industri bernilai tambah tinggi yang dapat memperkuat kemandirian industri nasional. Menurutnya, esensi hilirisasi adalah mengolah bahan mentah menjadi produk yang siap digunakan masyarakat.
“Hakikat industri itu adalah hilirisasi, dari raw material dijadikan suatu barang yang bisa digunakan langsung oleh masyarakat. Itu hilirisasi,” ujar Tifatul.
Politisi Fraksi PKS itu menyoroti alokasi anggaran untuk program hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas yang tercantum dalam usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027. Ia mengingatkan bahwa Komisi VII DPR RI sebelumnya telah mendorong Kementerian Perindustrian untuk menghasilkan industri mobil nasional sebagai bagian dari penguatan sektor manufaktur nasional.
Menurut Tifatul, Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan industri kendaraan listrik nasional karena merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Potensi tersebut dinilai perlu dimanfaatkan secara optimal untuk membangun rantai industri dari hulu hingga hilir.
“Orang-orang bertanya, Indonesia adalah penghasil nikel terbesar di dunia, tetapi Indonesia belum memiliki industri EV nasional. Padahal secara prinsip bahan bakunya ada dan kita memiliki kemampuan untuk mengembangkannya,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa kendaraan listrik memiliki komponen utama berupa baterai dan motor listrik yang bahan bakunya tersedia di dalam negeri. Karena itu, pengembangan industri EV nasional dinilai bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan apabila didukung kebijakan yang tepat dan konsisten.
Selain menyoroti hilirisasi, Tifatul juga menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran pemerintah. Ia menilai anggaran negara memiliki peran strategis sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).
“Budget di negara manapun adalah trigger terhadap perolehan PDB. Kalau itu tidak dijalankan dan tidak diturunkan, sektor-sektor di bawahnya juga tidak akan berkembang,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia berharap tambahan anggaran yang diusulkan Kementerian Perindustrian dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program-program strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan industri nasional, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, serta penguatan daya saing Indonesia di pasar global. (bit)
